https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/issue/feed Jurnal Hukum Lex Generalis 2022-05-01T02:59:14+00:00 Ivan Drago, S.H. jhlg@rewangrencang.com Open Journal Systems <p>Initially, Lex Generalis Law Journal was launched for office marketing purposes and as an internal directory to store peer works. In early 2021, journal reform began using OJS and because of high public enthusiasm, journal submissions were opened to the public so that the participation of authors jumped significantly from various parts of Indonesia.</p> <p>Starting from April 2022, considering the Rewang Rencang Legal Clinic as the initial initiator had difficulty managing the Lex Generalis Law Journal, then this project was transferred to the Islamic Law and Law Association (HIHIHI) for publication sustainability.</p> <p>A Home Made Journal for Law Enthusiast</p> https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/160 Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja 2022-03-16T05:47:41+00:00 Diah Puji Lestari diahlestari743@students.unnes.ac.id <p>Dinamika pembaruan aturan ketenagakerjaan perlu dikaji untuk kepentingan masyarakat pada umumnya dan pekerja/buruh pada khususnya. Sejak berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 35 Tahun 2021, terdapat penghapusan, pembaruan, dan penyisipan pasal mengenai hukum ketenagakerjaan. Di antara pembaruan aturan tersebut, yang dibahas dalam penelitian ini adalah analisis aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam UU Cipta Kerja. Terdapat perubahan dalam aturan PKWT yaitu pekerja/buruh yang masa kontraknya telah berakhir, berhak menerima uang kompensasi atau uang pesangon. Hal itu menjadi hal yang baru, sehinga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis normatif mengenai aturan pemberian kompensasi atau uang pesangon dari mulai pembagian besarannya dan sanksi bagi perusahaan jika melanggarnya.</p> 2022-05-01T00:00:00+00:00 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/262 Quo Vadis Polemik Jaminan Hari Tua (JHT) Bagi Masa Depan Tenaga Kerja di Indonesia dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 2022-03-16T05:46:50+00:00 Mila Amalia Fitri mila19001@mail.unpad.ac.id Farina Firda Eprilia farina19001@mail.unpad.ac.id Fajry Awwaliyah Praptiwi fajry19001@mail.unpad.ac.id <p>Pemerintah merilis Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai perlindungan sosial untuk menjamin kehidupan tenaga kerja di masa pensiun, namun regulasi ini menuai polemik di berbagai kalangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengacu kepada bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan penolakan hadirnya permenaker terbaru ini karena dinilai tidak memenuhi unsur sosiologis dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tercantum dalam undang-undang Administrasi Pemerintahan. Pemerintah seharusnya dapat mengedepankan kebutuhan masyarakat agar tidak memberi kesan hanya memenuhi kepentingan segelintir orang saja.</p> 2022-05-01T00:00:00+00:00 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/265 Proteksi Pekerja Migran dalam Sengketa Perburuhan Ditinjau dari Undang-Undang No 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families Tahun 1990 2022-03-16T05:45:07+00:00 Mohamad Yuflih Huda Maheswara muhammadyuflih8@gmail.com Andrea Monica Sari andrea.monica91@ui.ac.id <p>Konvensi Internasional atas Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) memberi perlindungan bagi hak-hak buruh yang perlu diselaraskan dengan perkembangan saat ini. Konvensi ini menjamin kehormatan serta persamaan kedudukan dan derajat bagi buruh migran di era globalisasi. Dengan berbagai urgensi yang ada saat ini, Konvensi Migran 1990 yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang No 6 Tahun 2012 perlu kiranya dianalisis melalui studi hukum normatif sehingga menghasilkan saran optimalisasi beberapa kekosongan dalam Konvensi Migran 1990 tersebut.</p> 2022-05-01T00:00:00+00:00 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/263 Masalah Penetapan Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 2022-03-16T05:46:00+00:00 Nabilla Putri Febri nabilla19002@mail.unpad.ac.id Muhammad Abiyyu Arhab muhammadabiyyuarhab@students.undip.ac.id <p>Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program jaminan sosial yang memberikan manfaat tunai kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun, cacat tetap, atau meninggal dunia. Pemberian manfaat JHT diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan Peraturan Pemerintah (PP), serta dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 (Permenaker No.2 Tahun 2022). Namun, permasalahan muncul ketika adanya pertentangan mengenai pengaturan pembayaran manfaat JHT yang terdapat dalam peraturan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan pengaturan antara Pasal Pasal 37 ayat (3) UU SJSN yang membolehkan pencairan dana JHT dengan minimal keanggotaan 10 tahun, sedangkan dalam Pasal 5 Permenaker No. 2 tahun 2022 pencairan dana JHT harus menunggu hingga usia 56 tahun. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan mekanisme pembayaran manfaat JHT yang terdapat dalam peraturan tersebut beserta upaya hukum yang dapat dilakukan terkait permasalahan ini. Penyusunan artikel ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (<em>Statuta Approach</em>) dimana merujuk kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan.</p> 2022-05-01T00:00:00+00:00 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/119 Problematika Fleksibilitas Outsourcing (Alih Daya) Pasca-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan 2022-03-16T05:48:21+00:00 Sela Nopela Milinum selanopelam@upnvj.ac.id <p>Penghapusan Pasal 64, 65, serta perubahan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan mengenai ketentuan yang membatasi pekerjaan yang dapat dilakukan Alih Daya atau <em>Outsourcing</em> pada UU Cipta Kerja turut menuai pertentangan di kalangan pekerja. Alasan penentangan tersebut antara lain karena regulasi <em>Outsourcing</em> dalam UU Cipta Kerja dianggap mengeksploitasi dan memarjinalisasi sisi kemanusiaan pekerja karena memperluas lingkup kerja <em>Outsourcing</em>. Tujuan penelitian diatas adalah untuk memberikan kajian mengenai problematika regulasi <em>Outsourcing</em> pasca-UU Cipta Kerja yang akan memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk menggunakan pekerja <em>Outsourcing</em>, dimana hal ini dapat memicu praktik <em>modern slavery</em>, menurunnya jaminan serta kepastian kerja tetap, serta kerentanan jaminan dan hak-hak pekerja.</p> 2022-05-01T00:00:00+00:00 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis