2026-07-11T11:06:40Z https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/oai

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/1 2021-03-29T12:43:08Z JHLG:ART

The Analysis Of Settlement Of South China Sea Disputes By The International Arbitration Agency: Existence Of Non-Refoulement Principle As The Basis Of The Protection For Refugees In Indonesia During The Covid-19 Pandemic Eksistensi Prinsip Non-Refoulement sebagai Dasar Perlindungan Bagi Pengungsi di Indonesia Saat Pandemi Covid-19: Existence Of Non-Refoulement Principle As The Basis Of The Protection For Refugees In Indonesia During The Covid-19 Pandemic Hamdani, Fathul Fauzia, Ana Covid-19 Pandemic Refugees in Indonesia Non-Refoulement Principles Pandemi Covid-19 Pengungsi di Indonesia Prinsip Non-Refoulement The presence of the principle of Non-Refoulement as an instrument in international law requires every country to provide protection for refugees or asylum seekers.  However, during the Covid-19 pandemic, there are so many countries that have banned or refused refugees to enter their country in order to prevent the spread of Covid-19.  The purpose of this study is to see how the Non-Refoulement principle exists as the customary of international law, and how the Non-Refoulement principle exists as a basis for protection for refugees in Indonesia.  The results of the research show that there are problems related to the rights of refugees in Indonesia. However, it can be concluded that Indonesia has consistently applied this principle, for example when dealing with the exodus of Vietnamese refugees. Hadirnya prinsip non-refoulement sebagai salah satu intrumen dalam hukum internasional menghendaki setiap negara untuk memberikan perlindungan terhadap para pengungsi atau pencari suaka. Namun dengan adanya pandemi Covid-19, banyak negara kemudian melarang atau menolak para pengungsi masuk ke negaranya demi mencegah penyebaran Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana eksistensi prinsip non-refoulement sebagai hukum kebiasaan internasional, serta bagaimana eksistensi prinsip non-refoulement sebagai dasar perlindungan bagi pengungsi di Indonesia. Hasil penelitian mengetengahkan terdapat persoalan berkaitan dengan hak para pengungsi di Indonesia. Namun dapat dikatakan Indonesia secara konsisten telah menerapkan prinsip ini, misalnya saja ketika menghadapi eksodus pengungsi Vietnam. CV Rewang Rencang 2021-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1 10.56370/jhlg.v2i1.1 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 1 (2021): International Law Theme; 1-13 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 1 (2021): Tema Hukum Internasional; 1-13 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i1 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1/132 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/2 2021-03-29T12:43:08Z JHLG:ART

A Critical Study Of TFA WTO (World Trade Organization): Analysis Of The Implementation Of International Trade Policies In Indonesia Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia Rabbani, Deden Rafi Syafiq International Trade, Trade Facilitation Agreement, WTO (World Trade Organization) Perdagangan Internasional, Trade Facilitation Agreement, WTO (World Trade Organization) The WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) is a significant step forward for the international trade regime, representing a new hope for WTO relevance. TFA is the first multilateral agreement since the establishment of the WTO and includes new measures to help developing countries build capacity, as well as considering regulatory issues from WTO members. TFA needs to be interpreted appropriately, a combination of capacity building measures, to be the focus of technology improvement and policy applications, including the policies of each country needed to conduct foreign trade traffic control. TFA is assessed to reduce cross-border trade costs and increase trade for developing countries and allow WTO members to better control trade flows, through a combination of procedural downsizing and regulatory discretion. Through the qualitative normative analysis method, this paper examines legal theories and principles and rules related to international trade law. The author analyzes problems related to the course of trade facilitation agreements within the WTO framework as well as with its implementation in Indonesia. Thus, it is concluded that: First, the implementation of international trade policy in Indonesia based on the presence of TFA, has an important and significant impact on international trade traffic, especially concerning WTO members including Indonesia. Second, the normative regulation of TFA in Indonesia has been regulated in several legal products both laws and presidential regulations, so that the implementation of the presence of TFA affects the control of foreign trade policy and import exports. Perjanjian Fasilitasi Perdagangan atau Trade Facilitation Agreement (TFA) WTO merupakan langkah yang signifikan maju untuk rezim perdagangan internasional, mewakili harapan baru untuk relevansi WTO. TFA adalah perjanjian multilateral pertama sejak pembentukan WTO dan termasuk langkah baru untuk membantu negara berkembang membangun kapasitas, juga mempertimbangkan masalah regulasi dari anggota WTO. TFA perlu diinterpretasikan dengan tepat, kombinasi dari langkah-langkah pengembangan kapasitas, menjadi fokus peningkatan teknologi dan permohonan kebijakan, termasuk kebijakan setiap negara yang dibutuhkan dalam melakukan pengendalian lalu lintas perdagangan luar negeri. TFA dinilai akan mengurangi biaya perdagangan lintas batas dan meningkatkan perdagangan untuk negara berkembang dan memungkinkan anggota WTO untuk kontrol yang lebih baik arus perdagangan, melalui kombinasi perampingan prosedural dan regulasi kebijaksanaan. Melalui metode analisis normatif kualitatif, tulisan ini meneliti teori-teori hukum dan asas-asas serta kaidah yang berkaitan dengan hukum perdagangan internasional. Penulis menganalisis permasalahan berkaitan dengan jalannya perjanjian fasilitasi perdagangan dalam kerangka WTO serta dengan implemetasinya di Indonesia. Sehingga, diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, implementasi kebijakan perdagangan internasional di Indonesia berdasarkan kehadiran TFA, memberikan dampak yang penting serta signifikan terhadap lalu lintas perdagangan internasional terutama menyangkut anggota WTO termasuk Indonesia. Kedua, pengaturan normatif TFA di Indonesia sudah diatur dalam beberapa produk hukum baik undang-undang maupun peraturan presiden, sehingga impelementasi kehadiran TFA mempengaruhi pengendalian kebijakan perdagangan luar negeri dan ekspor impor. CV Rewang Rencang 2021-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/2 10.56370/jhlg.v2i1.2 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 1 (2021): International Law Theme; 14-39 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 1 (2021): Tema Hukum Internasional; 14-39 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i1 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/2/4 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/3 2021-03-29T12:43:08Z JHLG:ART

Procedures For The Implementation Of Mutual Legal Assistance To Recover Assets Resulting From Corruption That Are Rushed Abroad Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri Santos, Ricardo Mutual Legal Assistance, Corruption, Asset Recovery Bantuan Timbal Balik, Korupsi, Pemulihan Aset The purpose of this study is to find out how the procedures for implementing Reciprocal Assistance in Criminal Matters as well as to find out what can hinder the recovery process of assets resessed abroad is reviewed from Law No. 1 of 2006 on Reciprocal Assistance in Criminal Matters. The research method used is the normative legal research method. Legal resources used are from legislation and secondary legal materials as well as interviews with relevant law enforcement. Based on the results of the study found several essential things that affect the success and rapidly slow recovery process of criminal assets abroad such as case handling and evidentiary process, the flow of application for assistance, the response of the country requested assistance and other factors. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana serta untuk menemukan hal-hal apa saja yang dapat menghambat proses pemulihan aset yang berada di luar negeri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sumber-sumber hukum yang dipergunakan adalah dari Peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan hukum sekunder serta wawancara dengan penegak hukum terkait. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa hal esensial yang memengaruhi keberhasilan dan cepat lambatnya proses pemulihan aset tindak pidana di luar negeri seperti penanganan perkara serta proses pembuktian, alur pengajuan permohonan bantuan, respon negara yang diminta bantuan dan faktor-faktor lainnya. CV Rewang Rencang 2021-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/3 10.56370/jhlg.v2i1.3 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 1 (2021): International Law Theme; 40-56 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 1 (2021): Tema Hukum Internasional; 40-56 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i1 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/3/3 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/4 2021-03-29T12:43:08Z JHLG:ART

The Position Of The International Regime In Contemporary International Law Kedudukan Rezim Internasional dalam Hukum Internasional Kontemporer Siahaan, Rivaldo Ganti Diolan International Law, International Regime, International Organization Hukum Internasional Kontemporer, Rezim Internasional, Organisasi Internasional Nowadays, in addition to the existence of countries as exclusive actors in international relations, many are also non-countries that become actors in international relations. Likewise against international regimes, but the status of international regimes in international law is not clear until now. This journal uses normative-based research by using conceptual approach as the backing of research. The results stated that the international regime in a single capacity is not the subject of international law but its embodiment as an international organization that is the subject of international law. The position of international regimes in contemporary international law in the form of cooperation in the form of international treaties can be a source of international law. In the form of institutions in the form of international organizations can be the domiciled subject of international law. Dewasa ini selain adanya negara sebagai aktor ekslusif di dalam hubungan internasional banyak juga non negara yang menjadi aktor dalam hubungan internasional. Demikian juga terhadap rezim internasional, namun status rezim internasional dalam hukum internasional tidaklah jelas hingga sekarang. Jurnal ini menggunakan penelitian berbasis normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan konseptual (conceptual approach) sebagai sandaran penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwasanya rezim internasional dalam kapasitas tunggal bukanlah subjek hukum internasional tetapi perwujudannya sebagai organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional. Kedudukan rezim internasional dalam hukum internasional kontemporer dalam bentuk kerja sama berwujud perjanjian internasional dapat menjadi sumber hukum internasional. Dalam bentuk institusi berwujud organisasi internasional dapat berkedudukan subjek hukum internasional. CV Rewang Rencang 2021-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/4 10.56370/jhlg.v2i1.4 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 1 (2021): International Law Theme; 57-67 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 1 (2021): Tema Hukum Internasional; 57-67 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i1 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/4/2 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/5 2021-03-29T12:43:08Z JHLG:ART

Analysis Of Inclusion Of Foreign Diplomatic Representatives In The Pakistan Exit Control List To Protection Of Diplomatic Immune Rights: (Case Study Of Colonel Hall In Islamabad) Analisis Pencantuman Nama Perwakilan Diplomatik Asing dalam Exit Control List Pakistan terhadap Perlindungan Hak-Hak Kekebalan Diplomatik: (Studi Kasus Kolonel Hall di Islamabad) Loijens, Tasya Ester Exit Control List, Impunity, Diplomatic Representative ECL, Kekebalan Hukum, Perwakilan Diplomatik A diplomatic representative is a person who carries the task of officially connecting the tongues of two countries, namely between the sending country and the receiving country. As a representation of a country, diplomatic representatives are given the privilege of immunity to be able to perform the duties and missions charged to it. Such privilege arrangements are legally regulated under the Vienna Convention of 1961 and supported by other sources of international law including international customary law. However, there are some obstacles in its application such as in the case of Colonel Hall in Islamabad, Pakistan. The accident caused by Colonel Hall's negligence in violation of traffic markings has left the victim dead and seriously injured. However, due to legal immunity, the authorities have not yet completed an investigation into the case. The Pakistani government then listed Colonel Hall's name on the Blacklist and recommended putting his name on the Exit Control List. How the incident is reviewed from the perspective of international law will be discussed by the author in this paper. Perwakilan diplomatik adalah seseorang yang mengemban tugas sebagai penyambung lidah secara resmi dari dua negara yaitu antara negara yang mengirim dengan negara penerima. Sebagai representasi suatu negara, perwakilan diplomatik diberi keistimewaan berupa kekebalan hukum untuk dapat melakukan tugas dan misi yang dibebankan kepadanya. Pengaturan mengenai hak istimewa tersebut secara hukum internasional telah diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dan didukung oleh sumber hukum internasional lainnya termasuk hukum kebiasaan internasional. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pengaplikasiannya seperti pada kasus Kolonel Hall di Islamabad, Negara Pakistan ini. Kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian Kolonel Hall yang melanggar marka lalu lintas telah menyebabkan korban yang meninggal dunia dan luka berat. Namun dikarenakan memiliki kekebalan hukum, aparat belum sampai menyelesaikan penyelidikan kasus ini. Pemerintah Pakistan lalu mencantumkan nama Kolonel Hall ke dalam Blacklist dan merekomendasikan memasukkan namanya ke Exit Control List. Bagaimana kejadian tersebut ditinjau dalam perspektif hukum internasional akan dibahas oleh penulis dalam tulisan ini. CV Rewang Rencang 2021-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/5 10.56370/jhlg.v2i1.5 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 1 (2021): International Law Theme; 68-86 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 1 (2021): Tema Hukum Internasional; 68-86 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i1 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/5/1 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/21 2021-02-22T14:55:35Z JHLG:ART

The Law Of Chemistry For Sexual Violence Against Children In Islamic Law Perspective Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam Al Fikry, Ahmad Habib Islamic law Chemical Castration Pedophilia Hukum Islam Kebiri Kimia Pedofilia Chemicals a punishment for perpetrators of sexual violence against children or pedophiles. Pedophilia is abnormal sexual behavior by making children the object of satisfying sexual desire. Data on sexual violence against children in Indonesia shows an alarming number. Such actions certainly injure human rights, especially child protection, and are contrary to statutory regulations. The state provides legal certainty and upholds justice through the existence and enactment of laws and regulations concerning child protection. One of the discourses regulated in it is about criminal sanctions for perpetrators of sexual violence against children in order to provide a deterrent effect and stop the act. Chemical castration is one of the criminal sanctions that threaten pedophiles. The procedure for this action is regulated more specifically in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 70 of 2020. The adoption of this regulation as an implementer of the previous regulation reaps pros and cons from the community. The author's interest in researching this discourse from the perspective of Islamic law gives the answer that chemical castration punishment is a tadzir punishment. In determining punishment for an act, Islamic criminal law recognizes the existence of formal, material and moral considerations. Sexual violence against children is an act that is considered to have fulfilled these three elements so that it can be subject to punishment or Jarimah. Pedophile punishment is Jarimah tadzir, which is a sentence decided by a judge in order to provide education and preventive measures for the perpetrator from committing another crime. Pedofilia sebagai perilaku seksual abnormal yang melibatkan anak sebagai korban, menjadi perhatian karena data menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Selain menciderai hak perlindungan anak, pedofilia juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Indonesia menjalankan amanat konstitusi dengan memberikan kepastian hukum melalui berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak. Salah satu diskursus yang diatur di dalamnya adalah sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual anak guna memberikan efek jera dan menghentikan perbuatan. Tindakan kebiri kimia menjadi salah satu sanksi pidana yang mengancam pedofil. Tata cara tindakan ini diatur lebih khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Disahkannya peraturan tersebut, menuai pro kontra dari masyarakat. Penulis tertarik untuk meneliti diskursus ini dalam perspektif hukum islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukuman kebiri kimia dalam hukum islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sumber hukum islam, dan kasus sehingga ditemukan bahwa hukuman kebiri kimia merupakan hukuman tadzir. Hal tersebut dapat menjadi dasar pengetahuan bahwa hukuman ini dapat berlaku dan hakim dapat memutus. Dalam hal penentuan hukuman, hukum pidana islam mengenal pertimbangan unsur formal, materil, dan moral. Menurut penulis, pedofilia merupakan perbuatan yang telah memenuhi ketiga unsur tersebut sehingga dapat dikenai hukuman atau jarimah. Hukumannya disebut tadzir, merupakan hukuman yang diputus oleh hakim sebagai upaya pencegahan bagi pelaku supaya tidak melakukan kejahatan kembali. Hukuman kebiri kimia merupakan hukuman yang memperhatikan pelaku dan korban. Dalam hal ini pelaku hanya akan ditekan hasrat seksual tanpa menghilangkannya. Selain itu, pelaku juga mendapatkan rehabilitasi. Adapun korban akan mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. CV Rewang Rencang 2021-02-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/21 10.56370/jhlg.v2i2.21 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 2 (2021): Islamic Law Theme; 88-108 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 2 (2021): Tema Hukum Islam; 88-108 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i2 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/21/6 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/22 2021-02-22T14:55:35Z JHLG:ART

The Potential of Monopoly Practice in Merger of Three Sharia State-Owned Bank: An Islamic Economic Law Approach Potensi Praktik Monopoli dalam Merger Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Larangan Monopoli -, Nabilah Anika -, Nabila Indah Chairunnisa Aditya Wahyu Saputro Islamic Bank Sharia Economic Law Merger Monopoly Bank Syariah Hukum Ekonomi Islam Merger Monopoli As one of the efforts to develop the market share of the sharia economy in Indonesia, the government merged three state-owned sharia banks, namely BNI Syariah, BRI Syariah, and Mandiri Syariah to expand the Islamic banking market. However, the bank merger attempt was disputed by a number of parties because it potentially violated the prohibition of monopoly practices. To find out the potential violations of the monopoly ban, this paper will analyze the merger of three Sharia banks based on monopoly regulation in Indonesia and Islamic economic law against monopolies. The results of the study were written descriptively with qualitative approaches obtained by juridical-normative methods. Based on the discussion that refers to the obtained data, it is concluded that the merger phenomenon has the potential to lead to monopoly practices. Sebagai salah satu usaha mengembangkan pangsa pasar ekonomi syariah di Indonesia, pemerintah menggabungkan tiga bank syariah BUMN, yakni BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah guna mengekspansi pasar perbankan syariah. Namun, upaya penggabungan bank disangsikan oleh sejumlah pihak sebab berpotensi melanggar larangan praktik monopoli. Untuk mengetahui potensi pelanggaran larangan monopoli, tulisan ini akan menganalisis merger tiga bank syariah berdasarkan pengaturan monopoli di Indonesia dan hukum ekonomi Islam terhadap monopoli. Hasil penelitian ditulis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh dengan metode yuridis-normatif. Berdasarkan pembahasan yang mengacu pada data yang diperoleh, disimpulkan bahwa fenomena merger berpotensi menimbulkan adanya praktik monopoli. CV Rewang Rencang 2021-02-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/22 10.56370/jhlg.v2i2.22 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 2 (2021): Islamic Law Theme; 174-194 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 2 (2021): Tema Hukum Islam; 174-194 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i2 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/22/9 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/24 2021-02-22T14:55:35Z JHLG:ART

E-Islamic Law: A Culturizing Solution Of Islamic Law As A Steps To Torize The Objectives Of Islamic Law To Be Positive Law E-Islamic Law: Solusi Kulturisasi Hukum Islam sebagai Langkah Menormatifkan Tujuan Hukum Islam Menjadi Hukum Positif Sari, Winda Fitriyani, Desi E-Islamic Law Culturization Purposes of Islamic Law E-Islamic Law Kulturisasi Tujuan Hukum Islam This research presents Islamic law's objectives that are chosen as the solution to be adopted. So, it should be contained as the positive law norm in Indonesia. In this research, the researchers used normative legal research methods and literature study, through a conceptual approach. Unfortunately, the societies' culture regarding the objectives of Islamic law is still weak and being problematic. Therefore, the researchers present the E-Islamic Law application as a culturalization medium to solve it. E-Islamic Law acts as a bridge, so the content of legal objectives will be a positive legal norm in Indonesia. Penelitian ini bertujuan menunjukkan bahwasanya tujuan hukum Islam sangat tepat diinterpretasikan sehingga harus dimuat menjadi norma dalam hukum positif di Indonesia. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan, dengan pendekatan konseptual. Namun, yang menjadi problematika adalah kulturisasi di masyarakat terkait tujuan hukum islam belumlah masif. Oleh karena itu, penulis menawarkan E-Islamic Law yang merupakan sebuah aplikasi sebagai media kulturisasi yang menjadi solusi untuk menjawab problematika tersebut. Dengan penerapan E-Islamic Law, maka menjadi jembatan sehingga muatan tujuan hukum nantinya dapat menjadi norma hukum positif di Indonesia. CV Rewang Rencang 2021-02-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/24 10.56370/jhlg.v2i2.24 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 2 (2021): Islamic Law Theme; 109-120 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 2 (2021): Tema Hukum Islam; 109-120 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i2 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/24/10 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/25 2021-02-22T14:55:35Z JHLG:ART

Press as a Pillar of Democracy in Islamic Perspective Pers Sebagai Pilar Demokrasi dalam Perspektif Islam Collins, Josua Satria Press Islam Democracy Pers Islam Demokrasi Democracy makes the press the most effective communication medium. In Islam, Qur’an has regulated how the press should move and develop. In the midst of the digital era, the diversity of communication and information networks naturally challenges the Islamic Press to be active and wise. The author wants to find out why the press is an important part of democracy and how the concept of the press is from an Islamic perspective. Through secondary data analysis, it was found that the press within the framework of democracy acts as a civic forum, government watchdog, and agent for mobilizing citizen support. The Islamic press has become a tool for educators (Muaddib), information officers (Musaddid), reformers (Mujaddid), unifier (Muwahid), and fighters (Mujahid). If the actors of the Islamic Press are able to maintain their potential and character, then the Islamic mass media will remain strong. Demokrasi menjadikan pers sebagai media komunikasi paling efektif. Dalam Islam, Al-Qur’an telah mengatur bagaimana pers harusnya bergerak dan berkembang. Di tengah era digital, keragamaan jaringan komunikasi dan informasi secara alami menantang Pers Islam untuk aktif dan arif. Penulis ingin mencari tahu mengapa pers menjadi bagian penting dalam demokrasi dan bagaimana konsep pers dalam perspektif Islam. Melalui analisa data sekunder, didapati bahwa pers dalam kerangka demokrasi berperan sebagai civic forum, pengawas pemerintah, dan agen mobilisasi dukungan warga. Pers Islam menjadi alat Pendidik (Muaddib), Pelurus Informasi (Musaddid), Pembaharu (Mujaddid), Pemersatu (Muwahid), dan Pejuang (Mujahid). Bila pelaku Pers Islam mampu mempertahankan potensi dan karakternya, maka diharapkan media massa Islam akan tetap kokoh. CV Rewang Rencang 2021-02-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/25 10.56370/jhlg.v2i2.25 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 2 (2021): Islamic Law Theme; 142-173 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 2 (2021): Tema Hukum Islam; 142-173 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i2 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/25/8 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/26 2021-02-22T14:55:35Z JHLG:ART

Halfhearted Consensus: The Journey of Religious Courts Towards a One-Stop System (1999-2004) Konsensus Setengah Hati: Perjalanan Peradilan Agama Menuju Sistem Satu Atap (1999-2004) Hayati, Dian Kurnia Department of Religion Supreme Court Religious Court Reformation One Roof System Departemen Agama Mahkamah Agung Peradilan Agama Reformasi Sistem Satu Atap During the Reformation era, Islamic law had space in public. This was also strengthened by state policies to reform various aspects of life, including the field of law. The legal reform agenda provides room for strengthening Islamic law institutionally through the Religious Courts. In this case, the Religious Courts are to be integrated under the Supreme Court to end the dualism of guidance and dual supervision between the Supreme Court and the Ministry of Religion. In this study, the authors discuss the differences in views between the Religious Courts, the Ministry of Religion, and the Supreme Court in the process of integrating the Religious Courts under one roof. The method used is the historical method with a statutory approach. The main source used is the primary archive in the form of trial minutes of the Draft Law No. 35/1999 concerning Judicial Power, Draft Law No. 4/2004 on Judicial Power, magazines, and contemporary newspapers. The new findings in this article are the pros and cons of the integration process of the Religious Courts due to differences in interests among stakeholders. Thus, it is concluded that the factors of integration of the Religious Courts are not limited to the ideal basis for realizing judicial independence within the framework of reform, but are closely related to economic and political aspects. Ketika era Reformasi, hukum Islam memiliki ruang di muka publik. Hal itu juga diperkuat dengan kebijakan negara untuk mereformasi berbagai sendi kehidupan, termasuk bidang hukum. Agenda reformasi hukum memberi ruang untuk memperkuat hukum Islam secara institusional melalui Peradilan Agama. Dalam hal ini, Peradilan Agama hendak diintegrasikan di bawah Mahkamah Agung untuk mengakhiri dualisme pembinaan dan pengawasan ganda antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dalam penelitian ini, penulis membahas perbedaan pandangan antara pihak Pengadilan Agama, Departemen Agama, dan Mahkamah Agung dalam proses integrasi Peradilan Agama di bawah satu atap. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber utama yang digunakan adalah arsip primer berupa risalah sidang Rancangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rancangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, majalah, dan surat kabar sezaman. Temuan baru dalam artikel ini adalah pro dan kontra dalam proses integrasi Peradilan Agama disebabkan oleh perbedaan kepentingan di antara para pemangku kepentingan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa faktor-faktor integrasi Peradilan Agama tidak terbatas pada landasan ideal untuk mewujudkan independensi peradilan dalam bingkai reformasi, tetapi berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan politik. CV Rewang Rencang 2021-02-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/26 10.56370/jhlg.v2i2.26 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 2 (2021): Islamic Law Theme; 121-141 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 2 (2021): Tema Hukum Islam; 121-141 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i2 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/26/7 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/29 2021-04-20T04:48:02Z JHLG:ART

Analysis Of Sociological Factors On Payment Accompliance Of Healthcare And Social Security Agency (BPJS Kesehatan) Participants In Indonesia Analisis Faktor Sosiologis terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta BPJS Kesehatan di Indonesia Yusro, Mochammad Abizar Sayyaf, Muhammad Aliefuddin Rozaan, Thufail BPJS Kesehatan Accompliance Paying Legal Awareness Independent Contribution Payment BPJS Kesehatan Kepatuhan Pembayaran Kesadaran Hukum Pembayaran Iuran Mandiri From the 32 million Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan) participants, only 16 million participants are compliant to pay. This condition has a negative impact on the financial condition of BPJS Kesehatan which continues to experience deficits, one of which is due to the low number of independent participants to pay contributions. According to Soerjono Soekanto, there are four factors that affect law enforcement in society, namely: 1. The law and its own rules; 2. Adequate law enforcement facilities; 3. Awareness and Legal Certainty as well as community behavior; 4. Law enforcement mental apparatus. Reviewing the existing indicators on the fundamental problem that is the cause of the low level of independent participants in paying contributions is the participants' low legal awareness. Dari 32 Juta peserta BPJS Kesehatan, hanya 16 Juta yang patuh untuk membayar. Kondisi ini tentu berdampak buruk terhadap kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang terus menerus mengalami defisit yang salah satunya disebabkan karena rendahnya kepatuhan Peserta Mandiri untuk membayar iuran. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat empat faktor yang mempegaruhi penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu Hukum dan aturannya sendiri, Fasilitas penegakan hukum yang memadai, Kesadaran dan Kepastian Hukum serta perilaku masyarakat, dan Mental aparat penegak hukum. Meninjau indikator yang ada, maka permasalahan mendasar yang menjadi penyebab rendahnya kepatuhan Peserta Mandiri untuk membayar iuran adalah rendahnya kesadaran hukum peserta. CV Rewang Rencang 2021-04-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/29 10.56370/jhlg.v2i4.29 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 4 (2021): Civil Law Theme; 329-343 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 4 (2021): Tema Hukum Perdata; 329-343 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i4 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/29/30 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/33 2025-07-09T06:37:07Z JHLG:ART

Position And Contribution Of Constitutional Customary Law In Indonesian Constitutional Law Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan dalam Hukum Tata Negara Indonesia Pratama, Surya Mukti Village Customary Law State Source of Law Desa Hukum Adat Negara Sumber Hukum The legal policy of recognition of indigenous peoples as outlined by the 1945 Constitution requires the government to make customary law a source and inspiration in the development of national law. In the field of private law such as land and inheritance law, customary law has been elaborated a lot into national law. However, constitutional customary law is still not elaborated so that it often seems that it does not make a good contribution to the development of constitutional law in Indonesia. Based on research it is known that constitutional customary law is a formal source of constitutional law that hierarchically falls under the constitutional law act. In fact, some constitutional customary laws have been adopted in positive constitutional law, such as the provisions regarding the indigenous legal alliance, and the concept of the president as the holder of power over the army. Politik hukum rekognisi terhadap masyarakat hukum adat yang digariskan oleh UUD NRI 1945 mengharuskan pemerintah menjadikan hukum adat sebagai sumber dan inspirasi dalam pembangunan hukum nasional. Dalam bidang hukum privat seperti hukum tanah dan waris, hukum adat telah banyak dielaborasi menjadi hukum nasional. Namun, hukum adat yang bersifat ketatanegaraan masih kurang dielaborasi sehingga acapkali terkesan tidak dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pembangunan hukum tata negara Indonesia. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa hukum adat ketatanegaraan ternyata merupakan sumber formal (mengikat) dalam hukum tata negara, yang hierarkinya berada dibawah perundang-undangan yang bersifat ketatanegaraan. Sebagian hukum adat ketatanegaraan juga ternyata telah diadopsi dalam hukum tata negara positif, seperti ketentuan mengenai persekutuan hukum kenegaraan asli (desa) dan konsep presiden sebagai pemegang kekuasaan angkatan perang. CV Rewang Rencang 2021-03-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/33 10.56370/jhlg.v2i3.33 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 3 (2021): Customary/Adat Law Theme; 274-282 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 3 (2021): Tema Hukum Adat; 274-282 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i3 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/33/15 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/34 2025-07-09T06:37:07Z JHLG:ART

Inventory Of Sendi Adat Judicial Decisions As An Effort To Strengthen The Constitutional Culture In The Constitutional State Of Pancasila Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila Prasetio, Dicky Eko Constitutional Culture Inventory of Adat Sendi Judicial Decisions Constitutional State of Pancasila Constitutional Culture Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi Negara Hukum Pancasila Sendi's customary law is unique in the implementation of customary justice, namely using the Kutaramanawa Dharmasastra Book and using four local officials of Sendi's customary law, namely: Cakrabuana, Adat Attorney, Pamengku, and Kasepuhan. This uniqueness is also manifested in the decision of the Sendi customary court, which should have been used as consideration for judges in court to explore the living law of the Sendi indigenous people. This research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials consist of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, court decisions, and laws related to customary law, then secondary legal materials consist of journal articles, books, and websites related to customary law, Sendi's customary court, as well as the concept of constitutional culture and The constitutional state of Pancasila, then non-legal materials consist of books and non-legal journal articles which support this research, such as about indigenous peoples, culture, and Pancasila. The legal issue in this research is the absence of law at the level of a law that specifically regulates indigenous peoples. The results of this study indicate that an inventory of the decisions of Sendi's customary court is necessary to internalize and externalize the values of Sendi's customary law and are needed to strengthen aspects of the constitutional culture in the constitutional state of Pancasila. Hukum Adat Sendi memiliki kekhasan dalam pelaksanaan peradilan adat, yaitu menggunakan Kitab Kutaramanawa Dharmasastra serta menggunakan empat aparatur lokal Hukum Adat Sendi, yaitu: Cakrabuana, Jaksa Adat, Pamengku, dan Kasepuhan. Kekhasan tersebut juga terwujud pada putusan Peradilan Adat Sendi yang seharusnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim di pengadilan untuk menggali nilai-nilai yang hidup (living law) pada masyarakat Adat Sendi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer terdiri dari UUD NRI 1945, putusan pengadilan, serta Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum adat, kemudian bahan hukum sekunder terdiri dari artikel jurnal, buku, serta website yang berkaitan dengan hukum adat, Peradilan Adat Sendi, serta konsep constitutional culture dan negara hukum Pancasila, kemudian bahan non hukum terdiri dari buku dan artikel jurnal non-hukum yang bersifat menunjang penelitian ini seperti tentang masyarakat adat, kebudayaan, serta Pancasila. Masalah hukum (legal issue) dalam penelitian ini yaitu kekosongan hukum di tingkat Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai masyarakat hukum adat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi diperlukan untuk melakukan internalisasi dan eksternalisasi nilai Hukum Adat Sendi serta diperlukan dalam perannya untuk memperkuat aspek Constitutional Culture dalam negara hukum Pancasila. CV Rewang Rencang 2021-03-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/34 10.56370/jhlg.v2i3.34 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 3 (2021): Customary/Adat Law Theme; 249-273 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 3 (2021): Tema Hukum Adat; 249-273 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i3 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/34/13 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/42 2025-07-09T06:37:07Z JHLG:ART

Measuring The Mineral And Coal Mining Law On The Vulnerability Of Protecting The Rights Of Indigenous Peoples Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ahsana Nadiyya Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari Heni Rosida Indigenous Peoples Minerba Protection of Rights Masyarakat Hukum Adat Minerba Perlindungan Hak The protection of indigenous peoples' rights conflicts with national law. This can be seen from the specifications of the Minerba Law which leave an important point for protecting the rights of indigenous peoples compared to their participation, such as the environmental impacts of mining activities. The Minerba Law is considered to have taken the space of indigenous peoples. The method used in this writing is juridical-normative. The recommendation of this research is the Bill on Customary Law Communities should be passed immediately since obtaining actual data from the territories and indigenous peoples regarding the protection of traditional rights. In addition, the government must also make implementing regulations starting from the central level to the regional level. Perlindungan hak masyarakat hukum adat berbenturan dengan hukum nasional. Hal ini tampak dari spesifikasi UU Minerba yang meninggalkan poin penting untuk melindungi hak masyarakat adat dibandingkan keikutsertaannya, seperti dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan. UU Minerba dianggap merampas ruang masyarakat adat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini berupa yuridis-normatif. Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah RUU Masyarakat Hukum Adat seharusnya segera disahkan sejak mendapatkan data yang sebenarnya dari wilayah dan masyarakat hukum adat berkaitan dengan perlindungan hak tradisional. Selain itu, pemerintah juga harus membuat peraturan pelaksana mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. CV Rewang Rencang 2021-03-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/42 10.56370/jhlg.v2i3.42 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 3 (2021): Customary/Adat Law Theme; 195-212 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 3 (2021): Tema Hukum Adat; 195-212 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i3 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/42/11 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/44 2025-07-09T06:37:07Z JHLG:ART

A Legal Analysis On The Problematics Of The Laman Kinipan’s Indigenous Community Recognition Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan Widiangela, Apriska Ika Putri Rahayu Komaria, Lailatul Good Governance Human Rights the Indigenous Law Community (ILC) of Laman Kinipan the National Law System Good Governance Hak Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat (MHA) Laman Kinipan Sistem Hukum Nasional The conflict between the Indigenous Law Community (ILC) of Laman Kinipan with PT Sawit Mandiri Lestari (SML) regarding Kinipan customary forest clearing into oil palm plantations is still prolonged to this day. The recognition of customary law communities is also still a matter of debate due to the unclear and overlapping national legal systems. It leads to low legal protection for indigenous people, which is likely to injure indigenous peoples' constitutional rights as Indonesian citizens, one of which is the conflict that befell the ILC of Laman Kinipan. The government's action in the conflict case between the ILC of Laman Kinipan and PT SML was deemed not oriented in terms of good governance and violated the human rights of MHA Laman Kinipan. Konflik Masyarakat Hukum Adat (MHA) Laman Kinipan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lamandau dan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) terkait pembukaan hutan adat Kinipan masih berkepanjangan. Pengakuan MHA masih menjadi perdebatan lantaran ketidakjelasan sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Belum diakuinya eksistensi MHA Laman Kinipan mengakibatkan minimnya perlindungan hukum. Hal ini diperparah ketika Pemda Kabupaten Lamandau menerbitkan perizinan bagi PT SML dengan melanggar asas Good Governance. Akibatnya hak-hak MHA Laman Kinipan terciderai. Pemda Kabupaten Lamandau seharusnya mulai mengakui eksistensi MHA Laman Kinipan dan meninjau kembali perizinan yang diterbitkan bagi PT SML. CV Rewang Rencang 2021-03-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/44 10.56370/jhlg.v2i3.44 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 3 (2021): Customary/Adat Law Theme; 213-235 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 3 (2021): Tema Hukum Adat; 213-235 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i3 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/44/12 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/45 2025-07-09T06:37:07Z JHLG:ART

Tracing The Carok Culture Of The Madurese Community In The Customary Law System In Indonesia Menilik Budaya Carok pada Masyarakat Madura dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia Sendy Pratama Firdaus Muhammad Ghifari Fardhana Bahar Sangadji, Basri Muhammad Ridwan Carok Customary Law Restorative Justice Madurese Society Carok Hukum Adat Keadilan Restoratif Masyarakat Madura Madurese tend to use Carok in dispute resolution. According to the Madurese community, the Carok route is the fulfillment of a sense of justice. The disputes that were resolved in Carok took the form of adultery, insult, and revenge. The practice of Carok itself is carried out by fighting between Madurese men using sickle weapons. This paper describes the value of justice according to the Madurese community, steps to prevent Carok violence, and reconceptualization of the Carok culture itself. In addition, at the end of this paper will provide a comparison with other cultures, namely, sigajeng laleng lipa which has similarities to the Carok culture to provide a reinterpretation of the Carok culture with the aim of reducing retaliation or revenge. Masyarakat Madura cenderung menggunakan Carok dalam penyelesaian sengketa. Menurut masyarakat Madura, jalur tempuh Carok merupakan pemenuhan rasa keadilan. Sengketa-sengketa yang diselesaikan dalam Carok antara lain berupa perselingkuhan, penghinaan dan balas dendam. Praktik Carok sendiri dilakukan melalui perkelahian antara laki-laki Madura menggunakan senjata celurit. Tulisan ini menjelaskan mengenai nilai keadilan menurut masyarakat Madura, langkah mencegah kekerasan Carok dan rekonseptualisasi budaya Carok itu sendiri. Selain itu, diakhir tulisan ini akan memberikan suatu perbandingan dengan budaya lain yaitu, Sigajeng Laleng Lipa yang memiliki kemiripan dengan budaya Carok untuk memberikan penafsiran ulang terhadap budaya Carok dengan tujuan mengurangi Carok balasan atau balas dendam. CV Rewang Rencang 2021-03-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/45 10.56370/jhlg.v2i3.45 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 3 (2021): Customary/Adat Law Theme; 236-248 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 3 (2021): Tema Hukum Adat; 236-248 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i3 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/45/14 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/46 2022-06-28T21:28:47Z JHLG:ART

Juridical Analysis of the Importance of Making Marriage Agreements Based on Civil Law Perspective Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Rastini Sanjaya, Jaka Bangkit Slamet, Rizqi Mulyani Divorce Marriage Agreement Marriage Perceraian Perjanjian Perkawinan Perkawinan The making of a marriage agreement is basically very necessary for prospective married couples who will hold a marriage, the marriage agreement deed is very useful and is also a form of self-protection. There are several divorces caused by wealth. Therefore, it is necessary to have a deed of marriage agreement in anticipation of problems that arise in the future. The writing of this paper aims to explain the flow of marriage agreement deed making and the urgency of making marriage agreement deeds for Indonesian citizens who perform mixed marriages with foreigners. The research method of this paper is juridical normative and uses a statutory approach. Pembuatan perjanjian perkawinan pada dasarnya sangat diperlukan bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan, prenup sangat bermanfaat dan juga merupakan sebuah bentuk perlindungan diri. Terdapat beberapa perceraian yang disebabkan urusan harta kekayaan. Oleh karena itu diperlukan adanya akta perjanjian kawin sebagai antisipasi permasalahan yang muncul di kemudian hari. Penulisan paper ini bertujuan untuk menjelaskan alur pembuatan prenup dan urgensi pembuatan akta perjanjian perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan orang asing. Metode penelitian dari paper ini adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. CV Rewang Rencang 2021-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/46 10.56370/jhlg.v2i6.46 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 6 (2021): Family Law Theme; 482-497 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 6 (2021): Tema Hukum Keluarga; 482-497 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i6 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/46/40 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/47 2021-04-20T04:48:02Z JHLG:ART

The Company's Liability Against The Sale And Purchase Relationship Of Third Parties That Promises Prices Below The Official Price To The Buyer: (Case Study PT ANTAM v. Budi Said) Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga yang Menjanjikan Harga di Bawah Harga Resmi kepada Pembeli: (Studi Kasus PT ANTAM Melawan Budi Said) Azzahra, Annisaa Satriojati, Bima Sabillah, Jasmine Putri Nanini, Tazkia Legal Relation Sale and Purchase Agreements Third Party Liability Hubungan Hukum Perjanjian Jual Beli Pihak Ketiga Tanggung Gugat The position case originated from a gold trading agreement in which Eksi Anggraeni sold gold weighing 7 tons below the official price of a company named PT ANTAM to Budi Said. However, Eksi Anggraeni is not an employee of PT ANTAM. When there was a shipment of gold from Eksi Anggraeni to Budi Said, it turned out that the weight of gold sent by Eksi Anggraeni was not in accordance with what had been promised in the beginning. Then, Budi Said sued PT ANTAM with a lawsuit of Unlawful Acts. PT ANTAM should not be liable for the non-fulfillment of achievements by Eksi Anggraeni to Budi Said. Adanya perjanjian jual beli emas antara Budi Said selaku pembeli dan Eksi Anggraeni selaku penjual. Eksi Anggraeni menjual emas dengan berat 7 ton di bawah harga resmi dari sebuah perusahaan yang bernama PT ANTAM. Namun, Eksi Anggraeni bukan merupakan karyawan dari PT ANTAM. Ketika terjadi pengiriman emas dari Eksi Anggraeni kepada Budi Said, ternyata berat emas yang dikirimkan Eksi Anggraeni tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan di awal. Kemudian, Budi Said menggugat PT ANTAM dengan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum. Seharusnya PT ANTAM tidak bertanggung gugat atas tidak dipenuhinya prestasi oleh Eksi Anggraeni kepada Budi Said. CV Rewang Rencang 2021-04-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/47 10.56370/jhlg.v2i4.47 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 4 (2021): Civil Law Theme; 283-295 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 4 (2021): Tema Hukum Perdata; 283-295 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i4 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/47/26 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/48 2021-04-20T04:48:02Z JHLG:ART

Optimization Of Consumer Dispute Resolution Agency In Efforts To Protect Consumer Rights In Cyberspace Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Upaya Proteksi Hak Konsumen di Ranah Siber Lestari, Maudy Andreana Meliala, Dewi Ari Shia Wase Anudiwanti, Puja Amalina, Nasya Nurul Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Hak Konsumen Siber Online Alternatif Dispute Resolutions Transaksi Digital The Consumer Dispute Settlement Agency Cyber Consumers’ Rights Online Dispute Resolutions Digital Transactions Nowadays, the internet is being used as a platform to transact digitally which brings along new responsibilities for Indonesian law to protect consumers from online transaction frauds. Unfortunately, the existence of The Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) now hasn’t been considered as effective due to the lack of rights it has. Hence, the result of this study will show what BPSK needs to do to optimize its role in protecting cyber consumers, which are implementing Online Dispute Resolutions (ODR) and updating regulations that covers more of cyber consumer's rights. Saat ini, keberadaan internet (interconnected-networking) merupakan wadah bagi masyarakat dalam melakukan transaksi secara digital dan memberikan tanggung jawab bagi pemerintah di Indonesia untuk dapat melindungi hak konsumen secara komprehensif melalui regulasi yang mampu mengakomodasi dengan baik. Sayangnya, eksistensi BPSK sebagai lembaga alternatif yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan sengketa konsumen belum berperan maksimal dalam penyelesaian sengketa transaksi digital karena keterbatasan wewenang yang dimilikinya. Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan suatu upaya dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi BPSK untuk melindungi hak-hak konsumen pada ranah siber. CV Rewang Rencang 2021-04-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/48 10.56370/jhlg.v2i4.48 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 4 (2021): Civil Law Theme; 309-328 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 4 (2021): Tema Hukum Perdata; 309-328 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i4 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/48/27 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/50 2021-05-02T05:09:42Z JHLG:ART

Reformulation Of Labor Law In The Wage System Based On Employee Performance: A Concretization Of The Radbruch Formula Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan dalam Sistem Pengupahan Berdasarkan Prestasi Pekerja: Sebuah Konkretisasi dari Radbruch Formula Rachmandita, Fitria Puspita Justice Wage Employee-Performance Wage System Keadilan Pengupahan Prestasi Pekerja Sistem Pengupahan In this developing era, money is one of the most important things. Therefore, there are many disputes between workers and employers. So the existence of an Employment Act is one way for the government to reduce Employment Problems, for example, problems in wages. Minimum Wages and Overtime Wages as a basic wage and allowances are still a dispute in wages because the Indonesian people consider that the calculation of the Minimum Wage, both Regional and Provincial is not appropriate. So there is a need for new reformulations such as increasing wages according to the achievements made by each employee so that created justice in society. Di jaman yang sedang berkembang ini uang merupakan salah satu hal yang sangat penting. Oleh sebab itu banyak terjadi perselisihan antar pekerja dengan pengusaha. Maka adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi permaslaahan Ketenagakerjaan contohnya permasalahan dalam pengupahan. Upah Minimum dan Upah Kerja Lembur yaitu upah pokok dan tunjangan tetap masih menjadi perselisihan dalam pengupahan karena masyarakat Indonesia menganggap bahwa perhitungan Upah Minimum baik itu Regional maupun Provinsi kurang sesuai. Maka perlu adanya reformulasi seperti dengan penambahan upah sesuai dengan prestasi yang dilakukan oleh tiap masing-masing pekerjanya agar tercipta suatu keadilan dalam masyarakat. CV Rewang Rencang 2021-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/50 10.56370/jhlg.v2i5.50 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 5 (2021): Labor Law Theme; 356-370 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 5 (2021): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan; 356-370 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i5 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/50/33 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/51 2021-05-02T05:09:42Z JHLG:ART

The Role Of Trade Unions In Dispute Settlement Of Unilateral Termination Of Employment Conducted By The Company Against Employees Peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak yang Dilakukan oleh Perusahaan terhadap Pekerja/Buruh Podungge, Ismi Pratiwi Patiolo, David Silvya, Vrisca Hanifa, Isma The Role of Trade Unions Dispute Settlement of Termination of Employment Unilateral Termination of Employment Conducted by the Company Peran Serikat Pekerja/Buruh Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak This study aims to determine the role of trade unions in settling disputes over unilateral termination of employment by companies against employees. Termination of Employment Relations has a separate arrangement contained in Chapter XII Law No. 13 of 2003 concerning Employment. However, in practice in the field, this law still has several weaknesses, wherein the regulations there are loopholes that can make companies deviate from the content/meaning of the rules regarding Termination of Employment. In the era of the digitization of company equipment, employers terminated their employment on the pretext of company efficiency, which resulted in the removal of many employees' rights with the modernization of equipment. This has a big impact in the long run and further increases the unemployment rate in society. In addition to digitization, companies often use the pretext that termination of employment for company efficiency is permissible as long as it is in accordance with the provisions of laws and regulations. The type of research used by the author is a type of normative juridical research that focuses on the use of library data or secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis used by the writer used the descriptive qualitative method, which is a description in the form of regular, coherent, logical, and effective sentences. Based on the results of this study, it can be seen that a trade union is very much needed in dealing with problems that exist in a company, one of which is the problem of termination of employment which is usually carried out unilaterally by the company and is detrimental to the employees himself. In this paper, the author also intends to compare the arrangement of the role of Trade Unions in termination of employment in Law No. 13 of 2003 Concerning Employment with Law No. 11 of 2020 concerning Job Excogitation. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peran serikat pekerja/buruh dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja/buruh. Pemutusan Hubungan Kerja telah memiliki pengaturan tersendiri yang termuat dalam Bab XII Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun pada praktiknya di lapangan, undang-undang tersebut masih memiliki beberapa kelemahan dimana dalam aturan-aturannya ditemukan celah yang dapat membuat perusahaan menyimpangi isi atau makna dari aturan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dititikberatkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif merupakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa sangat dibutuhkannya serikat pekerja atau buruh dalam hal menangani permasalahan-permasalahan yang ada dalam suatu perusahaan, salah satunya adalah permasalahan pemutusan hubungan kerja yang biasanya dilakukan secara sepihak oleh pengusaha dan merugikan pekerja/buruh itu sendiri. Dalam tulisan ini, penulis juga bermaksud melakukan komparasi pengaturan peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Pemutusan Hubungan Kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. CV Rewang Rencang 2021-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/51 10.56370/jhlg.v2i5.51 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 5 (2021): Labor Law Theme; 384-399 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 5 (2021): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan; 384-399 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i5 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/51/31 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/52 2021-05-02T05:09:42Z JHLG:ART

Triasthlet (Three Eyes Of Athlete Welfare): Legal Protection And The Right To The Well-Being Of Football Athletes In The Time Of The Covid-19 Pandemic In Indonesia TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare): Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia Wahyuni, Herlin Sri Maulana, Irqi Sheva Ticoalu, Luna Dezeana Soccer Athletes Welfares Fulfillment of Rights Legal Protection TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare) Atlet Sepak Bola Kesejahteraan Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare) Soccer athletes currently have a condition that is exacerbated by the Covid-19 pandemic. One of them is related to the current work contract of soccer athletes and also how to resolve disputes related to the problem. Therefore, the authors make an alternative solution to the problem, namely "TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare): Legal Protection Efforts and Rights to the Welfare of Football Athletes During the Covid-19 Pandemic in Indonesia" which is in the form of a concept of protection, fulfillment of athlete's rights and dispute settlement athletes who litigate. The research method used is juridical normative with a statutory approach and a conceptual approach. Atlet sepak bola saat ini memiliki kondisi yang diperparah dengan adanya pandemi Covid-19. Salah satunya yakni terkait dengan kontrak kerja para atlet sepak bola saat ini dan juga cara penyelesaian sengketa terkait masalah tersebut. Oleh karena itu penulis membuat alternatif pemecahan masalah yakni “TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare): Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia” yang berupa sebuah konsep perlindungan, pemenuhan hak-hak atlet dan penyelesaian sengketa atlet yang berperkara. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. CV Rewang Rencang 2021-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/52 10.56370/jhlg.v2i5.52 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 5 (2021): Labor Law Theme; 371-383 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 5 (2021): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan; 371-383 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i5 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/52/32 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/71 2022-03-16T22:05:29Z JHLG:ART

Legal Protection Of Patients Privacy Rights And Medical Records In The Covid-19 Pandemic Perlindungan Hukum terhadap Hak Privasi dan Rekam Medis Pasien pada Masa Pandemi Covid-19 Lintang, Kastania Triana, Yeni COVID-19 Patient Rights Health COVID-19 Hak Pasien Kesehatan Health development is one of the national goals of the Indonesian nation based on the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. After the enactment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the discussion of the right to health is re-regulated in Article 28H paragraph (1). Regulations regarding patient rights are listed in Law no. 36 of 2009 concerning Health, Law no. 29 of 2004 concerning Medical Practice, and Law no. 44 of 2009 concerning the Hospital. However, patients' rights cannot be fully implemented during the COVID-19 pandemic. So, the author will discuss how the legal protection of the right to privacy and medical records during the COVID-19 pandemic. This research is normative legal research. The conclusion of this research is that in an emergency condition, guaranteeing that the fulfillment of patient rights categorized as derogable rights is a right that can be limited or postponed. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu dari tujuan nasional Bangsa Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD NRI 1945. Setelah diberlakukannya UUD NRI 1945, pembahasan mengenai hak atas kesehatan diatur kembali pada Pasal 28H ayat (1). Peraturan tentang hak pasien tercantum pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Hanya saja, hak-hak pasien tidak sepenuhnya dapat terlaksana selama masa pandemi COVID-19. Sehingga, penulis akan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap hak privasi dan rekam medis pada pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam kondisi darurat maka jaminan pemenuhan hak-hak pasien yang dikategorikan Derogable Rights merupakan hak yang dapat dibatasi ataupun ditunda pemenuhannya. CV Rewang Rencang 2021-10-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/71 10.56370/jhlg.v2i10.71 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 10 (2021): Health Law Theme; 913-927 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 10 (2021): Tema Hukum Kesehatan; 913-927 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i10 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/71/68 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/73 2021-04-20T04:48:02Z JHLG:ART

Juridical Review of the Implementation of Informed Consent in Therapeutic Agreements Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik Lintang, Kastania Doctor Informed Consent Indonesian Civil Code Patient Dokter Informed Consent KUHPerdata Pasien Doctors as health care providers who work in health care facilities will provide health services to patients as recipients of health services. Doctor-patient relationships are based on trust relationships and give rise to therapeutic agreements. The agreement is listed in Article 1313 of the Civil Code, as well as the terms of the validity of an agreement listed in Article 1320 of the Civil Code. The legal subjects of therapeutic agreements are patient and doctor. However, the legal object is health care. Before carrying out therapeutic agreements must be preceded by Informed Consent made by the doctor for the patient. Informed Consent is listed in the Permenkes RI No. 290/MENKES/PER/III/2008 concerning Approval of Medical Action. Filling the form must be done appropriately so it will not cause problems in the future. Dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan akan memberikan pelayanan kesehatannya kepada pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Hubungan dokter dan pasien didasarkan hubungan kepercayaan dan menimbulkan Perjanjian Terapeutik. Perjanjian tercantum pada Pasal 1313 KUHPerdata, serta syarat dikatakan sahnya sebuah perjanjian tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata. Subjek hukum Perjanjian Terapeutik yaitu pasien dan dokter, sedangkan objek hukumnya yaitu pelayanan kesehatan. Sebelum melaksanakan Perjanjian Terapeutik tentunya harus didahului adanya Informed Consent yang dilakukan oleh dokter kepada pasien. Informed Consent tercantum pada Permenkes RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pengisian data pada formulir tersebut harus dilakukan dengan tepat agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. CV Rewang Rencang 2021-04-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/73 10.56370/jhlg.v2i4.73 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 4 (2021): Civil Law Theme; 296-308 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 4 (2021): Tema Hukum Perdata; 296-308 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i4 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/73/29 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/74 2021-04-20T04:48:02Z JHLG:ART

Dilemma of The Use of Arbitration Clauses in Indonesian Procedural Law against International Commercial Contracts Dilematika Penggunaan Klausul Arbitrase dalam Hukum Acara Indonesia terhadap Kontrak Bisnis Internasional Seventina Monda Devita Arbitration Civil Procedural Law Arbitration Clause International Commercial Contracts Arbitrase Hukum Acara Perdata Klausul Arbitrase Kontrak Bisnis Internasional Article 3 juncto. Article 11 of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution states that parties using the Arbitration Clauses are not allowed to bring cases relating to the object of the agreement to the court. Not only that, but courts are also prohibited from accepting cases based on agreements that use the Arbitration Clauses. However, case No. 281/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst and 238/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst actually distorts the concept by examining and adjudicating the agreement contained in the arbitration clause. This could tarnish the face of Indonesian business law given that 90% of international commercial business contracts use arbitration clauses. Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa para pihak yang menggunakan Klausul Arbitrase tidak diperbolehkan untuk mengajukan perkara berkaitan dengan objek perjanjian ke pengadilan. Tidak hanya itu, pengadilan juga dilarang menerima perkara yang berdasarkan pada perjanjian yang menggunakan Klausul Arbitrase. Akan tetapi, kasus dalam perkara Nomor 281/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst dan 238/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst justru menyimpangi konsep tersebut dengan memeriksa dan mengadili perjanjian yang terdapat klausula arbitrase di dalamnya. Hal ini dapat mencoreng wajah hukum perdata Indonesia mengingat 90% kontrak bisnis komersial internasional menggunakan klausula arbitrase. CV Rewang Rencang 2021-04-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/74 10.56370/jhlg.v2i4.74 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 4 (2021): Civil Law Theme; 344-355 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 4 (2021): Tema Hukum Perdata; 344-355 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i4 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/74/28 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/75 2022-10-31T05:32:05Z JHLG:ART

RETRACTED: Law Settlement Model Of Mangrove Forest Clearing Criminal Actions In Mandah, Indragiri Hilir District Riau Province RETRACTED: Model Penyelesaian Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove Melalui Hukum Adat di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Erdianto Ferawati Putra, Imam Aliani Adat Law Mangrove Forest Illegal Logging Criminal Act Hukum Adat Penebangan Hutan Bakau Ilegal Tindak Pidana The manuscript entitled "Model for Solving Mangrove Forest Logging Through Customary Law in Mandah District of Indragiri Hilir Regency of Riau Province" published in Lex Generalis Law Journal Vol.2 No.11 (November 2021) on the link https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/75 to the Editor's search has a main substance similarity with the manuscript that has been published previously in another journal, namely Riau Law Journal Vol.4 No.2 (2020) on the https://rlj.ejournal link. unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7856. Based on that finding, the editorial decide to retract this manuscript. The announcement of the retraction of this manuscript can be accessed via the following link: https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/268. Naskah yang berjudul "Model Penyelesaian Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove Melalui Hukum Adat di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau" yang terbit di Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.11 (November 2021) pada tautan https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/75 atas penelusuran Editor memiliki kesamaan substansi utama dengan naskah yang telah diterbitkan sebelumnya di jurnal lain yaitu Riau Law Journal Vol.4 No.2 (2020) pada tautan https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7856. Sehingga Editorial memutuskan untuk menarik atau melakukan Retraction terhadap naskah ini. Adapun mengenai pengumuman penarikan naskah ini dapat diakses di tautan berikut: https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/268. CV Rewang Rencang 2022-03-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/75 10.56370/jhlg.v2i11.75 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 11 (2021): Environmental Law Theme; 980-994 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 11 (2021): Tema Hukum Lingkungan; 980-994 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i11 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/75/73 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/76 2022-06-28T21:28:47Z JHLG:ART

Alternative Dispute Resolution Between Nurses and Patients in Case of Treating Premature Infant Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Perawat dan Pasien dalam Kasus Penanganan Bayi Prematur Dewiwaty Premature Infant Patient Nurse Bayi Prematur Pasien Perawat Everyone on this earth wants to be healthy. Various efforts are made to be healthy, starting from implementing a good lifestyle to seeking good health services. The role of a health worker, especially a nurse, is also a driving force in the health sector. Duties and authorities must be obeyed by a nurse in carrying out her profession, but all of that is not free from mistakes or omissions made by a nurse to her patients. For this reason, good faith is needed in resolving disputes encountered while carrying out their profession. A dispute that arises between a nurse and a patient or patient's family should be resolved by mediation without being taken directly to legal channels, for this reason, good communication is needed between the two warring parties. All of this was done so as not to cause prolonged fatigue between the two parties in resolving disputes. Semua orang di muka bumi ini menghendaki sehat. Berbagai upaya dilakukan untuk bisa sehat mulai dari menerapkan pola hidup yang baik sampai dengan mencari pelayanan kesehatan yang baik. Peran seorang tenaga kesehatan khususnya perawat juga menjadi motor penggerak dalam bidang kesehatan. Tugas dan wewenang yang wajib dipatuhi oleh seorang perawat dalam menjalani profesi nya, tetapi semua itu tidak luput dari kesalahan atau kelalaian yang dilakukan seorang perawat terhadap pasiennya. Untuk itulah dibutuhkan iktikad yang baik dalam penyelesaikan sengketa yang dihadapi selama menjalankan profesinya. Suatu sengketa yang timbul antara perawat dan pasien atau keluarga pasien hendaknya diselesaikan dengan mediasi tanpa langsung dibawa ke jalur hukum, untuk itulah diperlukan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak yang bertikai. Semua itu dilakukan supaya tidak menimbulkan rasa lelah berkepanjangan antara kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa. CV Rewang Rencang 2021-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/76 10.56370/jhlg.v2i6.76 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 6 (2021): Family Law Theme; 435-459 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 6 (2021): Tema Hukum Keluarga; 435-459 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i6 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/76/38 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/78 2022-06-28T21:28:47Z JHLG:ART

Nyentana Marriage In Bali: Urgency, Procession, And Its Prospect In Modern Era Perkawinan Nyentana di Bali: Urgensi, Tata Cara, dan Prospeknya di Era Modern I Wayan Bhayu Eka Pratama Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita Ni Nyoman Indah Ratnasari Nyentana Marriage Sentana Rajeg Pada Gelahang Perkawinan Nyentana Sentana Rajeg Pada Gelahang Nyentana's marriage was a deviation from the patrilineal kinship system in Bali. The implementation of this marriage aims to continue the lineage of a family that does not have a son. The implementation of Nyentana Marriage relates to the procession of the adoption of girls to be Sentana Rajeg in order to be entitled to continue the descendants of her family. Nyentana marriage is often avoided by men because of the difficulty of obtaining parental blessings, inheritance conflicts, and the urge for adaptation to new environments. This issue gave rise to the alternative marriage of Pada Gelahang. Pada Gelahang's Mating System positions the position between male and female equal as purusa. As a result, the responsibilities of men and women in their original families are equally as important as that of a head of the family. Perkawinan Nyentana merupakan penyimpangan dari sistem kekerabatan patrilineal di Bali. Pelaksanaan perkawinan ini bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan dari keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki. Pelaksanaan Perkawinan Nyentana berkaitan dengan prosesi pengangkatan anak perempuan menjadi Sentana Rajeg agar berhak meneruskan keturunan keluarganya. Perkawinan Nyentana sering dihindari oleh pihak laki-laki karena sulitnya mendapatkan restu dari orang tua, konflik waris, dan dorongan untuk adaptasi pada lingkungan baru. Permasalahan ini memunculkan alternatif perkawinan Pada Gelahang. Sistem Perkawinan Pada Gelahang memposisikan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama sebagai purusa. Akibatnya, tanggung jawab laki-laki dan perempuan di keluarga asalnya sama-sama berperan layaknya seorang kepala keluarga. CV Rewang Rencang 2021-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/78 10.56370/jhlg.v2i6.78 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 6 (2021): Family Law Theme; 460-481 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 6 (2021): Tema Hukum Keluarga; 460-481 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i6 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/78/39 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/79 2022-03-16T22:05:29Z JHLG:ART

Legal Protection Against Nurses On Hospital Based Law Number 38 Of 2014 About Nursing Perlindungan Hukum terhadap Perawat pada Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Riasari, R.H. Nurses Legal Protection Law Number 38 of 2014 Perawat Perlindungan Hukum UU Nomor 38 Tahun 2014 This paper discusses the legal protection of nurses in hospitals based on law number 38 of 2014. The type of research used in this research is normative research, namely research that examines document studies, namely using various secondary data as normative research. The results of this journal show that nurses who receive delegations or mandates in carrying out medical tasks are more careful and continue to communicate with doctors who delegate these tasks so that malpractice does not occur. In addition, so that nurses do not accept demands both from the aspect of speech, civil and administrative aspects, it is better if the delegation of tasks is in the form of written documents. Tulisan ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap perawat pada rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder sebagai penelitian normatif. Hasil dari jurnal ini didapat bahwa perawat yang menerima delegasi ataupun mandat dalam melaksanakan tugas medis lebih berhati-hati dan terus melaksanakan komunikasi dengan dokter yang mendelegasikan tugas tersebut sehingga tidak terjadi malapraktik. Selain itu, agar perawat tidak menerima tuntutan baik itu dari aspek pidana, perdata maupun administratif, sebaiknya dalam menerima pendelegasian tugas berupa dokumen tertulis. CV Rewang Rencang 2021-10-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/79 10.56370/jhlg.v2i10.79 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 10 (2021): Health Law Theme; 946-960 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 10 (2021): Tema Hukum Kesehatan; 946-960 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i10 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/79/67 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/80 2021-07-22T02:34:47Z JHLG:ART

Implementation Of Restorative Justice In Indonesian Narcotics Cases Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia Sinaga, Haposan Sahala Raja Restorative Justice Narcotics Case Criminal Justice System Keadilan Restoratif Perkara Narkotika Sistem Peradilan Pidana The purpose of this study is to examine the application of Restorative Justice in narcotics cases in Indonesia with normative juridical research methods. The results showed that Restorative Justice can be applied to narcotics addicts, abusers, victims of narcotic abuse, narcotics dependence, and narcotics use one day, in case of eligibility such as when caught by police investigators and / or BNN investigators found evidence of use one day and also have the results of an assessment of the Integrated Assessment Team on each filing. The existence of alternative case resolution through Restorative Justice can realize the principles of a quick, simple, and light-cost judiciary, as well as recover and/or develop physical, mental, and social suspects, defendants, or inmates in narcotics cases conducted with integrated and coordinated treatment, treatment and recovery programs. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penerapan keadilan Restorative Justice dalam perkara narkotika di Indonesia dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Restorative Justice dapat diterapkan terhadap pecandu narkotika, penyalahguna, korban penyalahgunaa narkotika, ketergantungan narkotika, dan narkotika pemakaian satu hari, dalam hal memenuhi syarat seperti saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara. Adanya alternatif penyelesaian perkara melalui Restorative Justice dapat mewujudkan asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkotika yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi. CV Rewang Rencang 2021-07-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/80 10.56370/jhlg.v2i7.80 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 7 (2021): Criminal Law Theme; 528-541 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 7 (2021): Tema Hukum Pidana; 528-541 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i7 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/80/43 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/82 2021-05-01T22:38:32Z JHLG:ART

Return to Work as a Form of Work Accident Security at the Employment Social Security Administration (BPJS) Return to Work sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Muthoharoh, Dian Ayu Nurul Wibowo, Danang Ari Work Accident Insurance (JKK) Employees Return to Work Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pekerja Return to Work Employees have rights that are protected by law. The rights of employees who are the focus of this paper are the right to occupational safety and health. To protect these rights, the government provides social security in the form of Work Accident Insurance (JKK) for employees who have occupational illnesses and work accidents. Work accidents can have serious impacts such as defects or potential defects that certainly affect the ability to work. Return to Work is an extension of benefits on the guarantee of work accidents, namely in the form of assistance to participants who have a work accident that causes disability or potential disability, ranging from the occurrence of accidents to be able to return to work. The purpose of this program is to ensure employees who have a work accident can return to work without facing the risk of termination due to their disability. Pekerja atau buruh memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Hak pekerja yang menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini adalah hak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk melindungi hak tersebut, pemerintah memberikan jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan dampak yang serius seperti cacat atau berpotensi cacat yang tentunya mempengaruhi kemampuan bekerja. Return to Work merupakan perluasan manfaat pada jaminan kecelakaan kerja, yaitu berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja yang menimbulkan cacat atau berpotensi cacat, mulai dari terjadinya musibah kecelakaan sampai dengan dapat kembali bekerja. Tujuan program ini adalah untuk memastikan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat kembali bekerja tanpa menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja karena kecacatan yang dialaminya. CV Rewang Rencang 2021-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/82 10.56370/jhlg.v1i2.82 Lex Generalis Law Journal; Vol. 1 No. 2 (2020): Labor Law Theme; 1-21 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 1 No 2 (2020): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan; 1-21 2746-4075 10.56370/jhlg.v1i2 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/82/34 Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/84 2021-05-01T22:38:32Z JHLG:ART

The Existence of The Role of Trade Unions in Efforts to Fight for Employees' Wage Rights: (In The Determination of the Minimum Wage) Eksistensi Peran Serikat Buruh dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja: (Dalam Penetapan Upah Minimum) Podungge, Ismi Pratiwi Labor Law Trade Unions Determination of the Minimum Wage Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Serikat Buruh Serikat Pekerja Penetapan Upah Minimum Employees have the ultimate goal of doing their jobs as one of the vital stakeholders supporting the economy. Not only to serve the country but also as an effort to meet various needs of life. But in fact, often employers are not fully able to provide proper welfare. Wages or salaries earned often do not match the burden of the work done. Therefore, this is where unions or trade unions have an important role in meeting the interests of workers or workers in a company. Normatively, the provisions on trade unions or trade unions are applied in several laws and regulations in Indonesia, especially in Law No. 21 of 2000 concerning Trade Unions. Although there are also problems that surround it mainly because of the provision of the possibility of establishing some unions and allowed to accept donations from other countries. But the existence and current conditions make the existence of trade unions more widely accepted. Buruh dan Tenaga Kerja memiliki tujuan utama dalam melakoni pekerjaan mereka sebagai salah satu stakeholder vital yang menunjang perekonomian. Bukan hanya untuk mengabdi pada negara, tetapi juga sebagai upaya untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup. Namun pada faktanya, seringkali pemberi kerja tidak sepenuhnya dapat memberi kesejahteraan yang layak. Upah atau gaji yang didapat acapkali tidak sesuai dengan beban pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu, disinilah serikat pekerja atau serikat buruh memiliki peranan yang penting dalam memenuhi kepentingan buruh atau tenaga kerja di suatu perusahaan. Secara normatif, ketentuan mengenai serikat buruh atau serikat pekerja terdiaspora dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Walaupun terdapat juga problematika yang melingkupinya terutama karena adanya ketentuan dimungkinkannya didirikan beberapa serikat pekerja dan dibolehkannya menerima sumbangan dari negara lain. Namun eksistensi dan kondisi saat ini membuat eksistensi serikat pekerja semakin diterima luas. CV Rewang Rencang 2021-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/84 10.56370/jhlg.v1i2.84 Lex Generalis Law Journal; Vol. 1 No. 2 (2020): Labor Law Theme; 38-50 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 1 No 2 (2020): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan; 38-50 2746-4075 10.56370/jhlg.v1i2 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/84/35 Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/86 2021-05-01T22:38:32Z JHLG:ART

Odissey Concept; Reformulation of Employment Social Security Implementation as a Strategy to Realize the Welfare of ASEAN Integrated Employees Odissey Concept; Reformulasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Tenaga Kerja ASEAN yang Terintegrasi Ningrum, Rossa Wahyu Suryaningsih, Dyah Alif Musyarri, Fazal Akmal ASEAN Social Security Employment Odissey Concept ASEAN Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Odissey Concept This paper explains the social security of ASEAN employees. Labor as a support for the improvement of development and economic growth in a country is entitled to social security. In Indonesia, the social security of the workforce itself is protected by Indonesian Employees Insurance which is incorporated in one insurance consortium. The basis is because the consortium is a social security private insurance instead of prioritizing Profit Oriented rather than guaranteeing the continuity of the fate of the workforce starting from before departure to guarantee the safety of migrant employees back to their home countries. There are some obstacles that are still an unresolved scourge of labor problems, ranging from difficulties in the management of insurance claims because employees have to return to their home countries to take care of insurance claims and insurance claims by consortiums that are not maximal. So the author made the idea of BPJS Go International which is a meltdown from insurance consortiums in Indonesia. In addition, the author also made an idea about the concept of the fulfillment of integrated and integrated social security for ASEAN employees based on Odissey Concept. Karya tulis ini menjelaskan tentang jaminan sosial tenaga kerja kelompok Negara ASEAN. Tenaga kerja sebagai penunjang peningkatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara berhak atas jaminan sosial. Di Indonesia, jaminan sosial tenaga kerja itu sendiri di lindungi oleh Asuransi TKI yang tergabung didalam satu konsorsium asuransi. Basic nya karena konsorsium merupakan sebuah jaminan sosial asuransi swasta justru lebih mengutamakan Profit Oriented dibanding menjamin keberlangsungan nasib tenaga kerja mulai dari sebelum pemberangkatan sampai menjamin keselamatan TKI kembali ke negara asalnya. Ada beberapa kendala yang masih menjadi momok belum terselesaikan masalah tenaga kerja, mulai dari kesulitan dalam pengurusan klaim asuransi karena tenaga kerja harus kembali ke negara asal untuk mengurus klaim asuransinya dan klaim asuransi oleh konsorsium yang tidak maksimal. Sehingga penulis membuat gagasan yaitu BPJS Go International yang merupakan leburan dari konsorsium-konsorsium asuransi di Indonesia. Selain itu penulis juga membuat gagasan mengenai konsep pemenuhan jaminan sosial terpadu dan terintegrasi untuk tenaga kerja ASEAN berbasis Odissey Concept. CV Rewang Rencang 2020-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/86 10.56370/jhlg.v1i2.86 Lex Generalis Law Journal; Vol. 1 No. 2 (2020): Labor Law Theme; 68-98 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 1 No 2 (2020): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan; 68-98 2746-4075 10.56370/jhlg.v1i2 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/86/36 Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/87 2021-07-22T02:34:47Z JHLG:ART

Law Enforcement against Expired Drug Sales Crimes Reviewed from Positive Legal Effectiveness in Indonesia Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penjualan Obat Kadaluwarsa Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia Rosalina, Veni Positive Law Expired Drugs Criminal Acts Hukum Positif Obat Kadaluwarsa Tindak Pidana The regulation, enforcement, and crack down on criminal acts in Indonesia covers almost all areas of human and society life, one of which is in the field of health. In the field of health, especially the sale of pharmaceutical preparations in the form of expired drugs were also targeted by the crimes of rogue people. In fact, this field can be said to be a very vital field and concerns people's life because if the drug is not consumed in accordance with the accurate dose can be toxic to the body. Moreover, if the drug has expired or exceeded the Expired Date (ED) by changing the label of the drug with a new packaging and a new expiry date. People's health and life are not trivial. Therefore, there is a need for strict law enforcement and no tolerance to the perpetrators of the sale of expired drugs in order to cause a deterrent effect for the person and stop the act repeated, especially by other expired drug dealers. Enforcement of the criminal sale of this expired drug has been normatively regulated in positive laws in Indonesia. These arrangements can be found in Health Law and Consumer Protection Law. Both laws are the basis for the enforcement of the law against the criminal sale of expired drugs. The regulation of expired drug distribution crimes is important to accommodate its regulation in positive law in Indonesia especially because considering health is the main capital and has an important role in the framework of growth and life of the Indonesian nation. Pengaturan, penegakan serta penindakan tindak pidana di Indonesia hampir mencakup keseluruhan bidang kehidupan manusia dan masyarakat, salah satunya dalam bidang kesehatan. Di bidang kesehatan khususnya penjualan sediaan farmasi berupa obat kadaluwarsa pun menjadi sasaran kejahatan para oknum nakal. Padahal, bidang ini dapat dikatakan sebagai bidang yang sangat vital dan menyangkut nyawa seseorang karena apabila obat tidak dikonsumsi sesuai dengan dosis atau takaran bisa menjadi racun bagi tubuh. Apalagi jika obat tersebut sudah kadaluwarsa atau melebihi Expired Date (ED) dengan cara mengubah label obat tersebut dengan kemasan yang baru serta tanggal kadaluwarsa yang baru. Kesehatan dan nyawa seseorang memang bukan hal main-main. Maka dari itu, diperlukan adanya penegakan hukum yang tegas dan tanpa ada toleransi terhadap pelaku penjualan obat kadaluwarsa agar menimbulkan efek jera bagi oknum tersebut dan menghentikan perbuatan tersebut terulang kembali khususnya oleh oknum pengedar obat kadaluwarsa yang lainnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan obat kadaluwarsa ini secara normatif telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Pengaturan tersebut dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Kedua undang-undang ini menjadi dasar acuan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan obat kadaluwarsa. Pengaturan tindak pidana pengedaran obat kadaluwarsa penting untuk diakomodasi pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia terutama karena mengingat kesehatan merupakan modal utama serta mempunyai peranan penting dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa Indonesia. CV Rewang Rencang 2021-07-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/87 10.56370/jhlg.v2i7.87 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 7 (2021): Criminal Law Theme; 568-587 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 7 (2021): Tema Hukum Pidana; 568-587 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i7 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/87/47 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/88 2021-07-22T02:34:47Z JHLG:ART

The Concept Of Social Work As An Alternative To Criminal Principals With The Perspective Of Social Defence And Moral Culture In The Efforts To Enforce Corruption In Indonesia Konsep Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Pokok Berperspektif Social Defence dan Budaya Moral dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ticoalu, Luna Dezeana Ariani, Relys Sandi Wahyuni, Herlin Sri Shame Culture Guilt Culture Social Work Social Defence Corruption Crime Budaya Malu Budaya Salah Kerja Sosial Perlindungan Masyarakat Tindak Pidana Korupsi Corruption is still a major problem in Indonesia. Various efforts to eradicate corruption have been carried out, but in fact still less effective. This can be seen from several points of view. Firstly, the substance of the punishment stipulated in Corruption Laws has not given a deterrent effect to the perpetrators. Secondly, weaknesses in the legal structure of the functioning of authorized institutions. And thirdly, the culture of applying punishment is only juridical and does not emphasize the value of society (Shame Culture and Guilt Culture). Therefore, the author offers a solution to the problem, namely the Concept of Social Work as an Alternative criminal principle of Social Defence perspective in the Efforts to Enforce Corruption In Indonesia. This concept is the application of social work punishment into the principal criminal reviewed from the theory of Social Defence by integrating perpetrators into the community as an effort to instill the value of Shame Culture and Guilt Culture. The application of social work punishment into the principal criminal is reviewed from the theory of Social Defence and instills the value of Shame Culture and Guilt Culture by means of punishment cumulatively given with basic criminal punishment. This concept involves prosecutors, supervisory judges, and prisons in the implementation of social work. The research method used is juridical normative with statutory approach, conceptual approach, and comparison approach. Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Berbagai upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan, namun nyatanya masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, secara substansi pada sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor) belum memberikan efek jera kepada pelakunya. Kedua, kelemahan dalam struktur hukum fungsi lembaga yang berwenang. Ketiga, budaya penerapan sanksi hanya berperspektif yuridis dan tidak menekankan pada nilai masyarakat (Shame Culture dan Guilt Culture). Maka, penulis menawarkan solusi dari permasalahan tersebut yaitu Konsep Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Pokok Berperspektif Social Defence dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Konsep ini merupakan penerapan sanksi kerja sosial ke dalam pidana pokok yang ditinjau dari teori Social Defence dengan mengintegrasikan pelaku ke dalam masyarakat sebagai upaya menanamkan nilai Shame Culture dan Guilt Culture. Penerapan sanksi kerja sosial ke dalam pidana pokok ditinjau dari teori Social Defence dan menanamkan nilai Shame Culture dan Guilt Culture dengan cara sanksi diberikan secara kumulatif dengan sanksi pidana pokok. Konsep ini melibatkan Jaksa, Hawasmat dan Lapas dalam pelaksanaan kerja sosial. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. CV Rewang Rencang 2021-07-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/88 10.56370/jhlg.v2i7.88 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 7 (2021): Criminal Law Theme; 555-567 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 7 (2021): Tema Hukum Pidana; 555-567 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i7 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/88/45 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/90 2021-07-22T02:34:47Z JHLG:ART

Indonesia's Cooperation With ASEAN On Cyber Security And Cyber Resilience In Tackling Cyber Crime Kerja Sama Indonesia dengan ASEAN Mengenai Cyber Security dan Cyber Resilience dalam Mengatasi Cyber Crime Putri, Kristiani Virgi Kusuma ASEAN Indonesia Kejahatan Siber ASEAN Indonesia Cyber Crime Behind the advantages, cyberspace is also has a certain dark side that supports the existence of crimes, such as fraud, terrorist information, pedophilia, and others. In dealing with this, the Indonesian government has made several efforts, one of which is by enacting Law Number 36 of 1999 about Telecommunications and Law Number 11 of 2008 about Information and Electronic Transactions. However, based on research results, from the six ASEAN countries, which are Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thailand, and Vietnam, only Indonesia does not have a specific cybersecurity law. But besides that, in overcoming cybersecurity and resilience, Indonesia is still actively engaged in international cooperation such as joining ASEAN. Dibalik kelebihannya, cyber space juga memiliki sisi gelap tertentu yang mendukung adanya kejahatan-kejahatan, seperti penipuan, informasi teroris, pedofilia, dan lain-lain. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian upaya yang salah satunya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, berdasaran hasil penelitian, dari keenam negara ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, hanya Indonesia yang tidak memiliki undang-undang keamanan siber secara khusus. Tetapi disamping itu, dalam menangani keamanan dan ketahanan siber, Indonesia masih secara aktif melakukan kerjasama internasional seperti bergabung ASEAN. CV Rewang Rencang 2021-07-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/90 10.56370/jhlg.v2i7.90 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 7 (2021): Criminal Law Theme; 542-554 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 7 (2021): Tema Hukum Pidana; 542-554 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i7 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/90/46 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/91 2021-09-24T01:02:08Z JHLG:ART

The Urgency Of The Security System On The Digital Soil Certificates Urgensi Sistem Pengamanan pada Sertifikat Tanah Digital Negara, Candya Upavata Kutey Karta Pratiwi, Ni Wayan Widya Maylinda, Prisca Dwi Blockchain COVID-19 Digital Soil Certificates Blockchain COVID-19 Sertifikat Tanah Digital One of the effects of the covid-19 pandemic has altered the workings of the Indonesian people towards the digital world. This harmonizes with the government's agenda of “Making Indonesia 4.0”. Therein lies the acceleration management of the digital development of national infrastructure. Digital soil certificate manufacturing it's a key to supporting government agendas and addressing issues of conventional land. As for the results obtained from this study, it shows that the Blockchain system provides protection against the digital soil certificate because of its decentralized way of doing it using encryption cryptography and descriptions to validate originality data. Thus, the Blockchain is a solutive measure as a means to tackling the digitized problems of national infrastructure Salah satu dampak pandemi Covid-19 ialah mengubah pola kerja masyarakat Indonesia ke arah dunia digital. Hal ini sejalan dengan agenda pemerintah tentang “Making Indonesia 4.0”. Di dalamnya, terdapat tata kelola untuk melakukan percepatan pembangunan digitalisasi infrastruktur nasional. Pembuatan sertifikat tanah digital merupakan langkah penunjang agenda pemerintah serta mengatasi persoalan sertifikat tanah konvensional. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem Blockchain memberikan perlindungan terhadap sertifikat tanah digital karena cara kerjanya yang terdesentralisasi dengan menggunakan kriptografi enkripsi dan deskripsi untuk memvalidasi orisinalitas data. Oleh karena itu, Blockchain merupakan langkah solutif sebagai sarana untuk mengatasi permasalahan terkait digitalisasi infrastruktur nasional. CV Rewang Rencang 2021-09-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/91 10.56370/jhlg.v2i9.91 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 9 (2021): Agrarian Law Theme; 832-855 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 9 (2021): Tema Hukum Agraria; 832-855 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i9 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/91/63 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/92 2021-08-10T01:39:10Z JHLG:ART

Neglection On The Urgency Of Technology Transfer In Investment Growth During Pandemic Pengabaian Kepentingan Alih Teknologi dalam Urgensi Pertumbuhan Investasi Saat Pandemi Svalerit, Galih Agra Irawan, Cindy Haura Absence of Law Transfer of Technology Investment Imbalance Foreign Workers Absensi Hukum Alih Teknologi Investasi Ketidakseimbangan Tenaga Kerja Asing The economic distress caused by the pandemic has prompted the Government to attract investment. The use of foreign workers and the domination of technology become conditions in several foreign investment relations. As the Ministry of Manpower shows more than 29.21 million workers are affected by the pandemic. Investment along with technology transfer should be a solution for developing the Indonesian workforce. However, this contractual agreement does not have a solid legal basis, as a consequence of the imbalance between the parties. The presence of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is considered not effective for the implementation of the technology transfer. Penurunan perekonomian negara sejak terjadinya pandemi, memicu Pemerintah untuk menarik minat investasi. Penggunaan tenaga kerja asing serta penguasaan teknologi, menjadi syarat terjadinya hubungan investasi asing. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa 29,21 juta pekerja terdampak akibat pandemi. Hal ini merupakan ancaman yang serius bagi tenaga kerja Indonesia. Investasi dengan alih teknologi seharusnya menjadi solusi lahirnya tenaga kerja Indonesia terdidik. Namun, hubungan kontraktual ini belum memiliki landasan yang kuat sehingga terdapat ketidakseimbangan antara penerima dan pemilik teknologi. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai belum menunjang pelaksanaan alih teknologi, sehingga perlu adanya ketentuan perundang-undangan yang jelas mengenai ini. CV Rewang Rencang 2021-08-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/92 10.56370/jhlg.v2i8.92 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 8 (2021): Technology Law Theme; 663-683 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 8 (2021): Tema Hukum Teknologi; 663-683 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i8 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/92/55 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/95 2021-08-10T01:39:10Z JHLG:ART

Utilization of Certified Digital Signatures in the Pandemic Era Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi di Era Pandemi Dermawan, Rizki E-Commerce Certification Digital Signature E-Commerce Sertifikasi Tanda Tangan Digital In the digital era, several things have become easy to find. For example, transacting with e-commerce so goods ordered via cell phones come directly to consumers. Likewise, the document signing process has switched to digital. To protect digital transaction activities, the government has regulated the Information and Electronic Transactions (a.k.a ITE) law and other derivatives. Knowledge of digital signatures is needed because it has consequences and responsibilities. Digital signatures that have been certified have received an electronic certificate. There are still obstacles in the application of digital signatures and hope that people’s understanding of digital signatures will improve so as to make everyday life easier. Di era digital, beberapa hal menjadi mudah didapatkan. Misalnya apabila bertransaksi dengan E-Commerce maka barang yang dipesan melalui ponsel langsung datang ke konsumen. Begitu pun proses penandatanganan dokumen yang beralih ke digital. Untuk melindungi kegiatan transaksi digital, maka pemerintah telah mengatur pada UU ITE dan turunan lainnya. Pengetahuan mengenai tanda tangan digital sangat diperlukan karena memiliki konsekuensi dan pertanggung jawaban. Tanda tangan digital yang telah tersertifikasi sudah mendapatkan sertifikat elektronik. Masih ada kendala pada penerapan tanda tangan digital dan berharap pemahaman masyarakat mengenai tanda tangan digital semakin baik sehingga mendorong mempermudah kehidupan sehari-hari. CV Rewang Rencang 2021-08-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/95 10.56370/jhlg.v2i8.95 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 8 (2021): Technology Law Theme; 762-781 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 8 (2021): Tema Hukum Teknologi; 762-781 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i8 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/95/58 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/96 2021-08-10T01:39:10Z JHLG:ART

The Establishment Of A Virtual Police From The Perspective Of Human Rights In Indonesia Pembentukan Virtual Police dari Perspektif HAM di Indonesia Putra, Rahardian Satya Mandala Ylma, Felicia Tanalina Nurfirdaus, Azzahra Nabila Digital Rights Human Rights Virtual Police Hak Digital HAM Virtual Police The Chief of Police of the Republic of Indonesia, through the Chief of Police Circular Letter/ 2/11/2021 concerning Ethical Cultural Awareness to Create a Clean, Healthy and Productive Indonesian Digital Space has placed an order for Virtual Police. The emergence of this unit caused a polemic on the responsibility of the state in guaranteeing the rights of the digital community. On the other hand, the Constitution of the Republic of Indonesia has the responsibility of the state in ensuring the protection, advancement, enforcement, and fulfillment of human rights. Moreover, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights also guarantees the state's recognition of human rights. This article aims to assess the suitability of the Virtual Police policy with the mandate of the Constitution and national and international laws on human rights. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, melalui Surat Edaran Kapolri/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif telah melakukan pembentukan Virtual Police. Munculnya unit tersebut menimbulkan polemik tanggung jawab negara dalam menjamin hak digital masyarakat. Di sisi lain, UUD NRI 1945 telah mencantumkan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Terlebih dalam UU HAM juga telah menjamin pengakuan negara terhadap HAM. Penulisan ini bertujuan untuk meneliti kesesuaian kebijakan Virtual Police dengan amanat UUD NRI 1945 dan hukum nasional serta hukum internasional tentang HAM. CV Rewang Rencang 2021-08-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/96 10.56370/jhlg.v2i8.96 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 8 (2021): Technology Law Theme; 742-761 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 8 (2021): Tema Hukum Teknologi; 742-761 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i8 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/96/57 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/98 2021-08-10T01:39:10Z JHLG:ART

Binary Option As Commodity Futures In Indonesia Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia Puspitasari, Danastri Rachim , Faiq Rizqi Aulia Binary Option Commodity Commodity Futures Consumer Protection Binary Option Komoditi Komoditi Perdagangan Berjangka Perlindungan Konsumen A Binary Option is a financial product in which parties that are involved in the transaction are assigned one of two options in a certain time period. Juridically, Binary Option legality as one of commodity futures is still debatable. To be considered as commodity futures must fulfill the “futures contract” phrase in Commodity Futures Trading Act. Referring to the contract objective requirement, it’s needed to fulfill an admissible clause which Binary Option is still questionable in its contract validity.  From the consumer side, without any Bappebti license, Binary Option consumer protection is still kept in the dark either juridically or practically. Binary Option merupakan produk finansial di mana pihak yang terlibat ditempatkan pada satu dari dua pilihan dalam jangka waktu tertentu. Secara yuridis, legalitas Binary Option sebagai salah satu Komoditi Perdagangan Berjangka masih diperdebatkan. Hal ini dikarenakan untuk dianggap sebagai komoditi harus memenuhi frasa “kontrak berjangka” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Apabila mengacu pada persyaratan objektif dari kontrak, kontrak tersebut harus memenuhi kausa yang halal di mana Binary Option yang menjadikan sebuah pertanyaan mengenai keabsahan kontrak dalam konteks Binary Option. Ditinjau dari sisi konsumen, tanpa adanya perizinan dari Bappebti perlindungan konsumen Binary Option tidak terdapat kejelasan baik dari sisi yuridis maupun praktis. CV Rewang Rencang 2021-08-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/98 10.56370/jhlg.v2i8.98 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 8 (2021): Technology Law Theme; 627-648 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 8 (2021): Tema Hukum Teknologi; 627-648 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i8 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/98/56 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/103 2021-08-10T01:39:10Z JHLG:ART

Legal Perspective On The Use Of Securities Crowdfunding During The Economic Recovery Due To The Pandemic Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan Securities Crowdfunding pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Soemarsono, Andini Astarianti Sofianti, Ukhti Dyandra Pandemic MSMEs Crowdfunding Securities Crowdfunding Pandemi UMKM Urun Dana Securities Crowdfunding Micro, Small, Medium Enterprises (“MSMEs”) are experiencing financial difficulties to run their business due to Pandemic. Securities Crowdfunding (“SCF”) comes as the financial strengthening of MSMEs where investors and entrepreneurs will be connected through technology-based crowdfunding applications. To find out the opportunities and risks of SCF as an investment instrument and funding solution for MSMEs, this paper will analyze SCF based on Indonesia’s capital-market law and OJK-Regulation No.25/2020 concerning Securities Crowdfunding. The research studies were written descriptively with qualitative approaches obtained by juridical-normative methods. This paper concludes that the existence of SCF can be a funding solution for MSMEs and investment instruments that benefit investors. Pandemi COVID-19 menyebabkan UMKM mengalami kesulitan finansial dalam menjalankan usahanya. Pembiayaan melalui Securities Crowdfunding (“SCF”) hadir sebagai penguatan finansial UMKM, di mana investor dan pelaku usaha dipertemukan melalui aplikasi pengumpulan dana berbasis teknologi. Untuk mengetahui peluang dan risiko dari SCF sebagai bentuk investasi dan solusi pendanaan UMKM, tulisan ini akan menganalisis konsep SCF berdasarkan hukum pasar modal Indonesia dan POJK SCF. Hasil penelitian ini akan ditulis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh dengan metode yuridis-normatif. Tulisan ini menyimpulkan bahwa hadirnya SCF dapat menjadi solusi pendanaan bagi UMKM dan bentuk investasi yang menguntungkan investor. CV Rewang Rencang 2021-08-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/103 10.56370/jhlg.v2i8.103 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 8 (2021): Technology Law Theme; 607-626 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 8 (2021): Tema Hukum Teknologi; 607-626 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i8 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/103/54 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/104 2021-08-10T01:39:10Z JHLG:ART

The Urgency Of Regulating Artificial Intelligence In Online Business Sector In Indonesia Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia Ghazmi, Shabrina Fadiah Online Business Artificial Intelligence (AI) Technological Advancements Accountability Legal Subjects Bisnis Daring Kecerdasan Buatan Kemajuan Teknologi Pertanggungjawaban Subjek Hukum Technological advances provide convenience to humans in their activities. One of them is Artificial Intelligence (AI) which is used by various sectors, including the online business sector. However, there are negative impacts of the use of AI, such as the emergence of AI actions that violate ethics, the rule of law, or cause harm to others who must be held accountable. The unrecognized AI as a legal subject in Indonesia, both civilly and criminally, can create other problems. The results showed that accountability for AI actions can be the responsibility of the person or legal entity on it based on the doctrine of vicarious liability. The establishment of specific regulations governing AI is also needed as a preventive measure. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan pada manusia dalam beraktivitas. Salah satunya Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan (AI) yang digunakan berbagai sektor, termasuk sektor bisnis daring. Namun, terdapat dampak negatif dari penggunaan AI tersebut, seperti timbulnya perbuatan AI yang menyalahi etis, aturan hukum, atau menimbulkan kerugian pihak lain yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak diakuinya AI sebagai subjek hukum di Indonesia, baik secara keperdataan maupun pidana, dapat menciptakan permasalahan lain. Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban terhadap tindakan AI dapat menjadi tanggung jawab orang atau badan hukum di atasnya berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pengganti (Vicarious Liability). Pembentukan regulasi yang spesifik mengatur AI juga diperlukan sebagai upaya preventif. CV Rewang Rencang 2021-08-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/104 10.56370/jhlg.v2i8.104 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 8 (2021): Technology Law Theme; 782-803 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 8 (2021): Tema Hukum Teknologi; 782-803 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i8 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/104/53 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/105 2021-08-10T01:39:10Z JHLG:ART

Reform Provisions Of Personal Data Management As The Ius Constituendum To Guarantee The Protection Of Personal Data Users Of Social Media Services Reformulasi Ketentuan Pengelolaan Data Pribadi sebagai Ius Constituendum dalam Menjamin Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Media Sosial Putra, Gio Arjuna Privacy Policy Social Media Services Personal Data Protection Kebijakan Privasi Layanan Media Sosial Perlindungan Data Pribadi The high penetration rate of Internet and social media users in Indonesia is inversely proportional to the progressivity of legal and technological development. This can be seen from the unassigned legal product in the state of the Law that explicitly regulates the protection of personal data. Based on the results of studies conducted related to the legal relationship between users and social media service providers, arises through the terms of service as an agreement based on Article 46 paragraph (2) PP No. 71 of 2019. Then the absence of a law that explicitly regulates the rights and obligations of service providers as processors and controllers of personal data raises the issue of legal certainty in guaranteeing the protection of users' personal data. Tingginya angka penetrasi Internet dan pengguna media sosial di Indonesia, berbanding terbalik dengan progresivitas pembangunan hukum dan teknologi. Hal ini terlihat dari belum ditetapkannya suatu produk hukum dalam tataran UU yang secara eksplisit mengatur perlindungan data pribadi. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan terkait hubungan hukum antara pengguna dan penyedia layanan media sosial, timbul melalui ketentuan layanan sebagai suatu perjanjian dengan berdasar pada Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019. Kemudian ketiadaannya suatu UU yang mengatur secara eksplisit terkait hak dan kewajiban penyedia layanan selaku prosesor dan pengendali data pribadi menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam penjaminan perlindungan data pribadi pengguna. CV Rewang Rencang 2021-08-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/105 10.56370/jhlg.v2i8.105 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 8 (2021): Technology Law Theme; 684-700 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 8 (2021): Tema Hukum Teknologi; 684-700 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i8 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/105/50 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/106 2021-08-10T01:39:10Z JHLG:ART

The Urgency Of Legal Arrangements For The Mechanism Of Utilization Personal Data In The Bill On Personal Data Protection Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pratana, I Wayan Atmanu Wira Mechanism Utilization of Personal Data Regulation Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi Pengaturan The protection of personal data is a problem faced by today's global community. The issue of personal data covers various aspects of statehood such as law, politics, and economics. The Cambridge Analytica case in the 2016 U.S. election further encouraged various countries especially Indonesia to try to design legislation to regulate the protection of personal data. Based on the results of the study, there is an urgency of setting the mechanism of the utilization of personal data, both by the government, private companies, and independent institutions. And it is necessary to design a one-door mechanism against the permit and supervision of the utilization of personal data in Indonesia through the establishment of State Auxiliary Organs. Perlindungan Data Pribadi merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat global dewasa ini. Persoalan Data Pribadi meliputi berbagai aspek kenegaraan seperti hukum, politik, dan ekonomi. Kasus Cambridge Analytica pada pemilu AS tahun 2016 semakin mendorong berbagai negara khususnya Indonesia berupaya merancang produk legislasi untuk mengatur perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, terdapat urgensi pengaturan mekanisme pemanfaatan Data Pribadi, baik oleh pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga independen. Serta perlu dirancang mekanisme satu pintu terhadap izin dan pengawasan pemanfaatan Data Pribadi di Indonesia melalui pembentukan State Auxiliary Organ. CV Rewang Rencang 2021-08-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/701-721 10.56370/jhlg.v2i8.106 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 8 (2021): Technology Law Theme; 701-721 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 8 (2021): Tema Hukum Teknologi; 701-721 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i8 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/701-721/49 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/108 2021-08-10T01:39:10Z JHLG:ART

Penal Policy: Quo Vadis Online Criminal Trial Regulations In The Time Of Covid-19 Pandemic Penal Policy: Quo Vadis Pengaturan Persidangan Perkara Pidana Secara Online di Masa Pandemi Covid-19 Ilyasa, Raden Muhammad Arvy Nadiyya, Ahsana Indraswara, Dede Covid-19 Pandemic Penal Policy Perma Criminal Cases online Pandemi Covid-19 Penal Policy Perma Perkara Pidana Persidangan Online The Covid-19 pandemic has affected people's lives, including in the aspect of law enforcement related to the implementation of online criminal trials. The implementation of online trials is regulated in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation (PERMA) Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases at Courts Electronically. The implementation of online trials raises juridical-procedural problems, regarding the umbrella act. The affirmation of the PERMA in the invitation hierarchy still raises problems, so a more established regulation is needed in the form of a regulation in lieu of laws (Perppu) through criminal law policy (Criminal Policy) to realize legal certainty for justice seekers during the Covid-19 pandemic. The method used in this assessment is normative juridical. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek penegakan hukum terkait pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online. Pelaksanaan persidangan online sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Pelaksaan persidangan secara online menimbulkan permasalahan yuridis-prosedural yaitu perihal payung hukum. Penegasan PERMA dalam hierarki perundang-undangan masih menimbulkan permasalahan, sehingga dibutuhkan pengaturan yang lebih mapan dalam bentuk Peraturan Pengganti UndangUndang (Perppu) melalui kebijakan hukum pidana (Penal Policy) untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. CV Rewang Rencang 2021-08-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/108 10.56370/jhlg.v2i8.108 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 8 (2021): Technology Law Theme; 722-741 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 8 (2021): Tema Hukum Teknologi; 722-741 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i8 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/108/51 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/113 2021-07-22T02:34:47Z JHLG:ART

Law Enforcement against Mafia Quarantine COVID-19 As Violators of Quarantine Laws and Perpetrators of Counterfeiting Crimes Penegakan Hukum terhadap Mafia Karantina COVID-19 Sebagai Pelanggar Undang-Undang Kekarantinaan dan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Kharisma, Zul Afiatul Putri, Kristiani Virgi Kusuma COVID-19 Quarantine Mafia Quarantine Policy COVID-19 Mafia Karantina Kebijakan Kekarantinaan Positive cases of COVID-19 in Indonesia are increasing significantly. In dealing with this, the government has implemented various policies, one of which is regarding the COVID-19 quarantine, which is based on Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine. However, in fact, there are still violations in its implementation. Like the case of the COVID-19 quarantine mafia that occurred at Soekarno Hatta Airport. From the results of the research, the perpetrators are suspected of having violated the Quarantine Law and committed a criminal act of forgery, as well as the inaccuracy of law enforcement officers in ensnaring the perpetrators. So that the sanctions that will be imposed are also fairly light and unfair, especially if we observe the impact of it. Hingga saat ini, kasus positif COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Dalam menanggulanginya pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan yang salah satunya adalah mengenai karantina COVID-19 yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Namun, nyatanya masih terdapat pelanggaran dalam penyelenggarannya. Seperti kasus mafia karantina COVID-19 yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta. Dari hasil penelitian, para pelaku diduga telah melakukan pelanggaran terhadap UU Kekarantinaan dan melakukan tindak pidana pemalsuan, serta terdapat ketidak tepatan aparat penegak hukum dalam menjerat para pelaku. Sehingga sanksi yang akan dikenakan pun terbilang ringan dan kurang adil, terutama apabila memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkannya. CV Rewang Rencang 2021-07-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/113 10.56370/jhlg.v2i7.113 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 7 (2021): Criminal Law Theme; 588-606 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 7 (2021): Tema Hukum Pidana; 588-606 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i7 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/113/44 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/114 2021-08-10T01:39:10Z JHLG:ART

Law Enforcement And Urgency Of Independent Supervisory Authorities Protection Of Privacy Data In Indonesia Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Khansa, Farah Naurah Personal Rights Law Privacy Data Protection Technology Hak Pribadi Hukum Perlindungan Data Pribadi Teknologi The use and utilization of technology are growing during the COVID-19 pandemic. In the use of information technology, the protection of personal data is part of the personal right and therefore, the state is obliged to fulfill such rights. In Indonesia, there is a legal vacuum related to the rules on the protection of personal data. To fulfill personal rights, the step that can be taken is to make specific rules regarding the protection of personal data and consider the establishment of an independent authority as a comprehensive supervisor of the protection of personal data to ensure the effectiveness and efficiency of the implementation of the PDP Act. The method used in this study is juridical normative with a statutory, case, conceptual, and comparative approach. Penggunaan serta pemanfaatan teknologi semakin berkembang selama masa pandemi COVID-19. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, Perlindungan Data Pribadi merupakan bagian dari hak pribadi dan oleh karenanya, negara berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Di Indonesia, terjadi kekosongan hukum terkait aturan tentang perlindungan Data Pribadi. Untuk memenuhi hak pribadi, langkah yang bisa ditempuh adalah dengan membuat aturan secara khusus terkait pelidungan Data Pribadi dan mempertimbangkan pembentukan otoritas independen sebagai pengawas perlindungan Data Pribadi secara menyeluruh untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dari implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan komparatif. CV Rewang Rencang 2021-08-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/114 10.56370/jhlg.v2i8.114 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 8 (2021): Technology Law Theme; 649-662 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 8 (2021): Tema Hukum Teknologi; 649-662 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i8 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/114/52 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/115 2022-03-16T22:05:29Z JHLG:ART

Implementation of Universal Health Coverage Program in Pekanbaru City Based on Riau Provincial Regulation No. 7 of 2011 on The Implementation of Health Insurance Implementasi Program Universal Health Coverage di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Noves, Mesra Health Law Riau Province Universal Health Coverage Hukum Kesehatan Provinsi Riau Universal Health Coverage The Riau Provincial Government launched the Universal Health Coverage (UHC) program as of November 1, 2012, and has been regulated in Riau Provincial Regulation No. 7 of 2011 on the Implementation of Health Insurance. With this program, the community will get health services at First Level Health Facilities (FKTP) and services at 3rd class Hospitals managed by BPJS Kesehatan Riau Province. So it is expected that the UHC program in Riau Province can reduce the BPJS health deficit. But of course, in the implementation, there are obstacles that must be resolved by the Riau Provincial Government so that its implementation can be realized well for underprivileged communities. UHC is an innovation to provide health insurance for all communities that have not been covered by any health insurance. The innovation of the flagship program becomes the focus of research that can later be known the process and results provided so that it can be applied in other areas. The implementation of UHC is one of the concrete efforts made by the Riau Provincial Government to ensure public health services which is one of the criteria in the quadrant of the City Resilience Index (Riau Provincial Resilience Index). The presence of UHC itself is in line with the pillars of Riau province's resilience strategy that has been proclaimed by the Riau Provincial Government to reduce the risk of impact from disease outbreaks. UHC plays a role in the recovery of communities affected by the disease outbreak so that UHC does have a contribution in building the resilience of Riau Province but not much contribution has been made considering that the health sector has not been the main focus of the Riau Provincial Government. Pemerintah Provinsi Riau mencanangkan program Universal Health Coverage (UHC) per tanggal 1 November 2012 dan telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Dengan adanya program ini, masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan pelayanan di Rumah Sakit kelas 3 yang dikelola oleh BPJS Kesehatan Provinsi Riau. Sehingga diharapkan program UHC di Provinsi Riau mampu mengurangi defisit BPJS Kesehatan. Namun tentunya dalam pelaksanaan tersebut terdapat kendala yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Riau agar implementasinya dapat terwujud dengan baik bagi masyarakat yang kurang mampu. UHC merupakan inovasi untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang belum di-cover oleh jaminan kesehatan manapun. Inovasi program unggulan tersebut menjadi fokus penelitian yang nantinya bisa diketahui proses maupun hasil yang diberikan sehingga bisa diterapkan di daerah lainnya. Pemberlakuan UHC merupakan salah satu upaya konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan salah satu kriteria dalam kuadran City Resilience Index (Indeks Ketahanan Provinsi Riau). Hadirnya UHC sendiri sejalan dengan pilar strategi ketahanan Provinsi Riau yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk menekan risiko dampak dari wabah penyakit. UHC berperan pada masa recovery masyarakat yang terkena dampak dari wabah penyakit sehingga UHC memang memiliki kontribusi dalam membangun ketahanan Provinsi Riau namun belum banyak kontribusi yang diberikan mengingat bidang kesehatan belum menjadi fokus utama Pemprov Riau. CV Rewang Rencang 2021-10-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/115 10.56370/jhlg.v2i10.115 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 10 (2021): Health Law Theme; 928-945 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 10 (2021): Tema Hukum Kesehatan; 928-945 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i10 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/115/66 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/118 2023-04-30T06:44:18Z JHLG:ART

Efforts To Overcome Personal Data Leakage In The Corona Patient Tracking Application Through The Enactment Of The Pdp Law And The Use Of Anonymity/Pseudonymity Upaya Penanggulangan Kebocoran Data Pribadi pada Aplikasi Lacak Pasien Corona Melalui Pemberlakuan UU PDP dan Pendayagunaan Anonymity/Pseudonymity Humairah, Syifa Addini Anonymity/Pseudonimity Covid-19 Personal Data Protection Act Anonymity/Pseudonimity Covid-19 UU Perlindungan Data Pribadi Covid-19 is legally included in the Pandemic category by the World Health Organization (WHO). Based on its type, this research is normative juridical research using secondary data sources and tertiary data as supporting data. Data analysis using Statute Approach and Conceptual Approach. This research found that since Indonesia became a member of APEC, the government has not shown seriousness in creating a Personal Data Protection Law independently. So it requires a study related to Personal Data Protection arrangements in Indonesia after the PDP Law. Regarding the PeduliLindungi (SatuSehat) application as a tangible manifestation of government steps, it is necessary to utilize the concept of anonymity/pseudonymity to overcome personal data leakage that occurs in the PDP Law. Covid-19 secara sah termasuk dalam kategori Pandemi oleh World Health Organization (WHO). Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan sumber data sekunder dan data tersier sebagai data pendukungnya. Analisis data menggunakan Statute Approach dan Conceptual Approach. Penelitian ini menemukan bahwa terhitung sejak Indonesia menjadi anggota APEC, pemerintah tidak menunjukkan keseriusan dalam menciptakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara mandiri. Sehingga memerlukan kajian terkait pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia pasca UU PDP. Terkait aplikasi PeduliLindungi (SatuSehat) sebagai wujud nyata langkah pemerintah, perlu pendayagunaan konsep anonymity/pseudonymity guna menanggulangi kebocoran data pribadi yang terjadi dalam UU PDP. CV Rewang Rencang 2023-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/118 10.56370/jhlg.v4i4.118 Lex Generalis Law Journal; Vol. 4 No. 4 (2023): Private Law Theme; 354-368 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 4 No 4 (2023): Tema Hukum Perdata; 354-368 2746-4075 10.56370/jhlg.v4i4 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/118/213 Hak Cipta (c) 2023 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/119 2022-05-01T02:59:14Z JHLG:ART

Problems Of Outsourcing Flexibility After Law Number 11 Of 2020 On Job Creation Of Employment Cluster Problematika Fleksibilitas Outsourcing (Alih Daya) Pasca-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Milinum, Sela Nopela Outsourcing Flexibility Workers Job Creation Law Labor Law Fleksibilitas Outsourcing Pekerja UU Cipta Kerja UU Ketenagakerjaan The abolition of Articles 64, 65, and the revision of Article 66 of the Labor Law regarding the limitation of the outsourced work in the Job Creation Law have sparked conflict among workers. The reason is because the Outsourcing regulation in the Job Creation Law is considered to exploit and marginalize the humanitarian side of workers. The purpose of the research is to examine the problems of Outsourcing regulation after the Job Creation Law that will provide flexibility for employers to use outsourced workers that can trigger modern slavery practices, decreased certainty of permanent employment, and vulnerability of workers' rights. Penghapusan Pasal 64, 65, serta perubahan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan mengenai ketentuan yang membatasi pekerjaan yang dapat dilakukan Alih Daya atau Outsourcing pada UU Cipta Kerja turut menuai pertentangan di kalangan pekerja. Alasan penentangan tersebut antara lain karena regulasi Outsourcing dalam UU Cipta Kerja dianggap mengeksploitasi dan memarjinalisasi sisi kemanusiaan pekerja karena memperluas lingkup kerja Outsourcing. Tujuan penelitian diatas adalah untuk memberikan kajian mengenai problematika regulasi Outsourcing pasca-UU Cipta Kerja yang akan memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk menggunakan pekerja Outsourcing, dimana hal ini dapat memicu praktik modern slavery, menurunnya jaminan serta kepastian kerja tetap, serta kerentanan jaminan dan hak-hak pekerja. CV Rewang Rencang 2022-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/119 10.56370/jhlg.v3i5.119 Lex Generalis Law Journal; Vol. 3 No. 5 (2022): Labor Law Theme; 412-432 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 3 No 5 (2022): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan; 412-432 2746-4075 10.56370/jhlg.v3i5 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/119/153 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/120 2022-06-28T21:28:47Z JHLG:ART

Legal Protection Of Incest Children's Rights Based On Indonesian Law Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia Putri Afifah, Rindi Prasetya Wardhani , Nindya Dhinda Salsabila, Aura Shava Children's Rights Incest Inbreeding Hak Anak Incest Perkawinan Sedarah Marriage is a man's bond with a woman as a husband and wife to form a happy and eternal family. Marriage can be said to be valid or invalid depending on the or unfulfillment of the conditions of marriage stipulated in Article 6 to Article 12 of the Marriage Act. However, among the articles, Article 8 also mentions marriage that is prohibited, one of which is due to blood relations in the lineage. The marriage is called incest. The problem in Indonesia is that there are people who perform such incestuous marriages and what if in the marriage is born a child. Therefore, people must be aware of the legal protection of incest children's rights under Indonesian law. Perkawinan merupakan ikatan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan dapat dikatakan sah atau tidak sah tergantung telah atau tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan yang diatur pasal 6-12 Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, diantara pasal tersebut yakni pasal 8 disebutkan pula perkawinan yang dilarang, salah satunya yaitu karena hubungan darah dalam garis keturunan. Perkawinan tersebut dinamakan perkawinan sedarah (Incest). Permasalahannya di Indonesia yakni adanya masyarakat yang melakukan perkawinan sedarah tersebut dan bagaimana jika dalam perwakinan tersebut lahir seorang anak. Oleh karena itu, perlu diketahui perlindungan hukum terhadap hak anak Incest berdasarkan hukum negara Indonesia. CV Rewang Rencang 2021-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/120 10.56370/jhlg.v2i6.120 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 6 (2021): Family Law Theme; 498-509 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 6 (2021): Tema Hukum Keluarga; 498-509 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i6 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/120/37 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/122 2022-06-28T21:28:47Z JHLG:ART

Juridical Review on Interfaith Marriage in Indonesia in The Perspective of Marriage Law and Human Rights Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia Cantonia, Sindy Majid, Ilyas Abdul Human Rights Interfaith Marriage Marriage Law Hak Asasi Manusia Perkawinan Beda Agama Undang-Undang Perkawinan As a plural country, Indonesia has a diversity of religions and beliefs so that it can indirectly potentially encourage the practice of interfaith marriage. The Marriage Act does not explicitly regulate interfaith marriage, resulting in two interpretations: First, interfaith marriage is prohibited because it does not meet the legal requirements of marriage; and Second, interfaith marriage is permissible because there is no provision governing it. The right to marry and have a family is a guaranteed human rights in international human rights instruments and Indonesian laws and regulations. Thus the difficulty of the implementation of interfaith marriage and the absence of legal provisions governing it can lead to violations of human rights. Sebagai negara majemuk, Indonesia memiliki keragaman agama dan kepercayaan sehingga secara tidak langsung dapat berpotensi mendorong terjadinya praktik perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama, sehingga melahirkan dua penafsiran: Pertama, perkawinan beda agama dilarang karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan; dan Kedua, perkawinan beda agama diperbolehkan karena tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. Hak untuk menikah dan berkeluarga merupakan hak asasi yang dijamin dalam instrumen HAM internasional dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Sehingga sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama dan tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut dapat mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia. CV Rewang Rencang 2021-07-17 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/122 10.56370/jhlg.v2i6.122 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 6 (2021): Family Law Theme; 510-527 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 6 (2021): Tema Hukum Keluarga; 510-527 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i6 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/122/48 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/124 2021-09-24T01:02:08Z JHLG:ART

Reform the Role of the Indonesian Waqf Agency (BWI) in the National Waqf Ecosystem as a Path to Agrarian Reform Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf Nasional sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria Hatim, Ahmad BWI Agrarian Reform Waqf BWI Reforma Agraria Wakaf Waqf is one of the potentials that can be used as an effort towards agrarian reform. However, the fact is that waqf management has not been carried out optimally. BWI as the core institution for the development of national waqf also has problems in the division of roles in it. The problem of the role is the Indonesian Waqf Agency which acts as a regulator and operator as stated in article 49 of the Waqf Act turns out to cause conflicts of interest. Thus, the reform of the role of BWI is needed to solve existing problems so that national representation is more optimal and can be used as a path to Agrarian Reform so that it can be accessed by anyone and provide the widest benefits for the people. Wakaf merupakan salah satu potensi yang dapat digunakan sebagai upaya menuju Reforma Agraria. Namun faktanya kini pengelolaan wakaf belum dilakukan secara maksimal. BWI sebagai lembaga inti pengembangan wakaf nasional pun memiliki permasalahan dalam pembagian peran didalamnya. Permasalahan peran tersebut yaitu Badan Wakaf Indonesia yang berperan sebagai regulator dan operator sebagaimana tercantum dalam pasal 49 UU Wakaf ternyata menimbulkan benturan kepentingan. Penggabungan dua peran tersebut dalam satu lembaga bernama BWI tentunya membuat BWI tidak efisien dalam pengembangan wakaf yang begitu besar di Indonesia ini. Dengan demikian diperlukan reformasi peran BWI untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga perwakafan nasional semakin optimal dan dapat digunakan sebagai jalan menuju Reforma Agraria agar dapat diakses oleh siapapun dan memberi kemanfaatan seluas-luasnya bagi rakyat. CV Rewang Rencang 2021-09-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/124 10.56370/jhlg.v2i9.124 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 9 (2021): Agrarian Law Theme; 804-821 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 9 (2021): Tema Hukum Agraria; 804-821 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i9 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/124/62 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/125 2021-07-17T01:56:02Z JHLG:ART

Juridical Review Of Article 59 Of Government Regulation Number 35 Of 2021 Concerning Severance Provisions For MSMEs Workers Based On The Principle Of Worker Protection Tinjauan Yuridis Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Mengenai Ketentuan Pesangon Bagi Pekerja UMKM Berdasarkan Asas Perlindungan Pekerja Afifah, Rindi Putri Aiza, Didha Narin Gawi, Ikhsan Romansah Principle of Worker Protection Severance Provisions of MSMEs The Job Excogitation Law Asas Perlindungan Pekerja Ketentuan Pesangon UMKM Undang-Undang Cipta Kerja The Job Excogitation Law is implemented by the Government of Indonesia with the aim of creating the widest possible employment, protection of MSMEs, increased investment, and protection of worker welfare. However, the law gave rise to polemics, one of which related to termination of employment on severance money, especially in the derivative rules in Article 59 of Government Regulation No. 35 of 2021. It is mentioned that for MSME entrepreneurs, the amount of severance is given based on worker agreements with employers. It looks vague and contrary to the Principle of Worker Protection because it opens the opportunity for unilateral severance money determination by employers. Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan Pemerintah Indonesia dengan tujuan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, perlindungan UMKM, peningkatan investasi, serta perlindungan kesejahteraan pekerja. Namun, undang-undang itu memunculkan polemik-polemik, salah satunya terkait Pemutusan Hubungan Kerja tentang uang pesangon khususnya pada aturan turunannya di Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Disebutkan bahwa bagi pengusaha UMKM, besaran pesangon diberikan berdasarkan kesepakatan pekerja dengan pengusaha. Hal itu terlihat kabur dan bertentangan dengan Asas Perlindungan Pekerja karena membuka peluang penentuan uang pesangon sepihak oleh pengusaha. CV Rewang Rencang 2021-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/125 10.56370/jhlg.v2i5.125 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 5 (2021): Labor Law Theme; 400-416 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 5 (2021): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan; 400-416 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i5 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/125/41 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/126 2021-07-17T02:31:46Z JHLG:ART

Case Analysis Of The Verdict Number 136/Pdt.Sus-Phi/2020/PN Jkt.Pst. Reviewed From The Perspective Of Employment Law And Job Excogitation Law Analisis Kasus Putusan Nomor Perkara 136/Pdt.Sus-Phi/2020/PN Jkt.Pst. Ditinjau dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja Devita, Seventina Monda Ayu, Fourazizah Widyaning Employment Rights Termination of Employment The Job Excogitation Law Hak Ketenagakerjaan Pemutusan Hubungan Kerja Undang-Undang Cipta Kerja PT. Sepatu Bata, Tbk. tersandung perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang gugatannya diajukan oleh karyawannya sendiri yang bernama Agus Setiawan. Masalah ini berawal dari Tergugat yang membubarkan departemen tempat Penggugat bekerja beserta melakukan PHK dengan alasan efisiensi. Namun, Tergugat menolak untuk membayar hak ketenagakerjaan penggugat dan malah mengajukan rincian kerugian yang diharapkan digantikan dengan hak-hak ketenagakerjaan Penggugat. Tentu saja tindakan PHK yang dilakukan Tergugat dan penagihan kerugian untuk menggantikan hak ketenagakerjaan tersebut tidak dibenarkan dalam hukum. Dalam paper ini, penulis akan membahasnya dari sudut pandang Hukum Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. CV Rewang Rencang 2021-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/126 10.56370/jhlg.v2i5.126 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 5 (2021): Labor Law Theme; 417-434 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 5 (2021): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan; 417-434 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i5 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/126/42 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/129 2022-03-16T22:05:29Z JHLG:ART

International Health Regulation Perspective On Covid-19 Mitigation Policy: A Comparative Study Between Indonesia And South Korea Perspektif Regulasi Kesehatan Internasional dalam Kebijakan Mitigasi Covid-19: Studi Komparatif Antara Indonesia dengan Korea Selatan Jonathan, Raymond Sitha Dewi, Desak Ayu Gangga COVID-19 International Law International Health Regulation 2005 COVID-19 Hukum Internasional Regulasi Kesehatan Internasional 2005 COVID-19 has caused a multidimensional crisis in a global society. Many mitigation policies were made to handle the crisis, especially in South Korea and Indonesia. South Korea’s policies were judged to be effective as the success increased public opinion and participation. As a result, the COVID-19 case’s curve flattened rapidly because of responsive policies and based on international law. Meanwhile, Indonesia continues to show an increase in the case curve because of inconsistent policies and weak law instruments towards emergency health response. As a result, the crisis has more long-term effects and gets worse. It can be concluded that South Korea has more responsive policies and follows more of the International Health Regulation of 2005 compared to Indonesia. COVID-19 telah memicu krisis multidimensional di masyarakat global. Berbagai kebijakan mitigasi dihasilkan untuk menangani krisis tersebut, terutama di Korea Selatan dan Indonesia. Kebijakan Korea Selatan dinilai efektif sehingga berhasil meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik. Sebagai hasilnya, kurva kasus COVID-19 menurun dengan cepat akibat kebijakan yang responsif dan peka dengan perkembangan Hukum Internasional. Sementara itu, Indonesia terus menunjukkan peningkatan kurva COVID-19 karena kebijakan yang inkonsisten dan lemahnya instrumen hukum terhadap penanganan darurat kesehatan. Akibatnya, krisis berdampak berkepanjangan dan semakin parah. Dapat disimpulkan Korea Selatan memiliki kebijakan yang lebih responsif dan banyak mengacu pada Regulasi Kesehatan Internasional 2005 daripada Indonesia. CV Rewang Rencang 2021-10-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/129 10.56370/jhlg.v2i10.129 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 10 (2021): Health Law Theme; 961-979 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 10 (2021): Tema Hukum Kesehatan; 961-979 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i10 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/129/65 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/130 2021-09-24T01:02:08Z JHLG:ART

Development Of Land Management Rights Before And After Government Regulation Number 18 Of 2021 Concerning Management Rights, Land Rights, Flat Units, And Land Registration Perkembangan Hak Pengelolaan atas Tanah Sebelum dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Devita, Seventina Monda Land Rights Land Management Rights Agrarian Act Hak Atas Tanah Hak Pengelolaan Atas Tanah UUPA Agrarian Act is a form of protection in the agrarian sector. Agrarian law is the law that regulates land, both in relation to civil and government matters and the institutions authorized to do so. The number of regulations related to land makes the author interested in writing about the development and differences in arrangements between pre Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flat Units, and Land Registration and after the enactment of Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flat Units, and Land Registration. UUPA merupakan wujud perlindungan hukum di sektor agraria. hukum agraria adalah hukum yang mengatur tentang tanah baik berkaitan dengan urusan keperdataan maupun pemerintahan (administratif) beserta institusi-institusi yang berwenang atas hal tersebut. Banyaknya peraturan yang terkait dengan tanah, membuat penulis tertarik untuk menulis tentang perkembangan dan perbedaan pengaturan antara pra Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dan pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. CV Rewang Rencang 2021-09-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/130 10.56370/jhlg.v2i9.130 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 9 (2021): Agrarian Law Theme; 870-888 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 9 (2021): Tema Hukum Agraria; 870-888 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i9 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/130/61 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/132 2021-09-24T01:02:08Z JHLG:ART

The Existence Of Recognition Of The Rights Of Sasak Indigenous Peoples To Land In North Lombok Regency Eksistensi Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Sasak atas Tanah di Kabupaten Lombok Utara Mandala, Opan Satria Recognition Indigenous Law Communities Rights Management Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Hak Pengelolaan The main problem of the existence of indigenous law communities has occurred since before Indonesia became independent until now, namely with the establishment of Land Management Rights by the government without being based on laws and regulations such as the mandate of the Indonesian Constitution. In fact, the existence & recognition of indigenous peoples has been recognized since before the independence phase of Indonesia. The arrangement regarding the recognition of the existence of indigenous law communities can be recognized because it is used as a basis in the preparation of the National Land Law. The author suggests that North Lombok Regency immediately formulate and issue a Regional Regulation with regard to the Recognition and Respect of “The Paer Rights”, especially with regard to the strengthening of Handlers (customary forests). Because the existence of this regulation has been a government policy; This conception should be turned into a common rule. Permasalahan utama eksistensi masyarakat hukum adat telah terjadi sejak sebelum Indonesia merdeka dan berkembang setelah kemerdekaan serta memuncak di era pemerintahan Orde Baru hingga kini, yakni dengan penetapan Hak Pengelolaan Lahan oleh pemerintah tanpa didasarkan peraturan perundang-undangan seperti amanat Pasal 33 ayat 5 UUD NRI. Padahal, keberadaan & pengakuan masyarakat hukum adat telah diakui sejak sebelum fase kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat dapat dikenali karena dijadikan dasar dalam penyusunan Hukum Tanah Nasional. Saran penulis agar Kabupaten Lombok Utara segera merumuskan dan menerbitkan Peraturan Daerah berkenaan dengan Pengakuan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat (Hak Paer), khususnya berkenaan dengan penguatan Pawang (hutan adat). Karena eksistensi peraturan ini selama ini merupakan kebijakan pemerintah; konsepsi ini seharusnya diubah menjadi sebuah peraturan bersama. CV Rewang Rencang 2021-09-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/132 10.56370/jhlg.v2i9.132 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 9 (2021): Agrarian Law Theme; 856-869 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 9 (2021): Tema Hukum Agraria; 856-869 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i9 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/132/59 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/133 2021-09-24T01:02:08Z JHLG:ART

Problems Of State Land Clearing Permit (IMTN) As A Basis For Land Tenure In Samarinda Problematika Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) sebagai Dasar Penguasaan Tanah di Samarinda Damanik, Amsari State Land Clearing Permit (IMTN) Samarinda City Land Transfer Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) Kota Samarinda Pengalihan Tanah There are several ways to obtain land that can be done through two ways, namely; 1) "Originair" or the acquisition of rights is dwarfed by government determination, be it in the form of conversion or registration of land for the first time. The position of the land can be obtained through the application of rights; 2) Derivatives or land obtained through certain legal acts such as buying and selling, grants, inheritance, auctions, or investment. Especially in Samarinda City, with the birth of Samarinda City Regional Regulation No. 2 of 2019 on Permits to Open Land in the Country resulted in state land in Samarinda City becoming the basis of mastery of state land. However, land allocation with the label Of State Land Clearing Permit (IMTN) is prone to misuse of its designation. Basically, IMTN is only a basis for the use of state land to realize legal certainty and as a follow-up to the improvement of land certification. The object of IMTN itself is not intended in the framework of land commercialization. IMTN in Samarinda which is the implementation of Law No. 23 of 2014 on Local Government has been contained in Samarinda City Regional Regulation No. 2 of 2019 and Samarinda City Mayor Regulation No. 61 of 2019. In the provisions of the local regulations, there is a prohibition to transfer land with IMTN that can have an impact on the buying and selling deeds carried out. The efforts of the parties, both local governments and stakeholder stakeholders, and the community are shoulders to shoulder so that there is no horizontal conflict. Terdapat beberapa cara untuk memperoleh tanah yang dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu; 1) Originair atau perolehan hak dikarenakan adanya penetapan pemerintah, baik itu berupa konversi maupun pendaftaran tanah untuk yang pertama kalinya. Kedudukan tanah itu dapat diperoleh melalui permohonan hak; 2) Derivatif atau tanah yang diperoleh melalui perbuatan hukum tertentu seperti jual-beli, hibah, pewarisan, lelang maupun inbreng. Khusus di Kota Samarida, dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara mengakibatkan tanah Negara yang ada di Kota Samarinda menjadi dasar penguasaan terhadap tanah Negara. Akan Tetapi, peruntukan tanah dengan label Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) rawan untuk disalahgunakan peruntukannya. Pada dasarnya, (Izin Membuka Tanah Negara) IMTN hanya sebagai dasar penguasaan tanah negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai tindak lanjut dari peningkatan sertifikasi tanah. Adapun objek dari Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) sendiri bukanlah diperuntukkan dalam rangka komersialisasi lahan. Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di Samarinda yang mana merupakan pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2019. Di dalam ketentuan peraturan daerah tersebut, terdapat larangan untuk mengalihkan tanah dengan IMTN yang dapat memberi dampak terhadap perbuatan jual beli yang dilakukan. Adanya diperlukan upaya dari para pihak, baik pemerintah daerah maupun stakeholder pemangku kepentingan, maupun masyarakat saling bahu membahu agar tidak terjadi konflik pertanahan yang bersifat horizontal. CV Rewang Rencang 2021-09-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/133 10.56370/jhlg.v2i9.133 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 9 (2021): Agrarian Law Theme; 822-831 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 9 (2021): Tema Hukum Agraria; 822-831 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i9 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/133/60 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/135 2022-10-31T05:32:05Z JHLG:ART

Strengthening The Eradication Of Illegal Trading Wildlife In Indonesia Penguatan Kerja Sama Lintas Negara dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar Zakariya, Rizki Kerja Sama Lintas Negara Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Ilegal Cross-Border Cooperation Law Enforcement Illegal Animal Trade Indonesia is a country with the highest animal wealth in the world. However, the wealth of these animals is threatened by the wildlife trade. Therefore, law enforcement for wildlife trade is carried out. However, the perpetrators develop their modus operandi to deceive law enforcers, one of which is through cross-state jurisdictions. The results of this study indicate that the urgency of strengthening cross-border cooperation in eradicating wildlife trade is due to the high potential for biodiversity in Indonesia, accompanied by high cases of animal trafficking, law enforcement that has not been optimal, and problems in regional and international cooperation in eradicating wildlife trade. illegally wild. Then efforts that can be made to strengthen this cooperation are by improving the provisions in CITES, improving the governance of CITES authorities in Indonesia and strengthening cooperation between countries in the ASEAN region. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan satwa yang tinggi di dunia. Akan tetapi, kekayaan satwa tersebut terancam dengan perdagangan satwa liar. Oleh karena itu, dilakukan penegakan hukum pelaku perdagangan satwa liar. Namun, Modus Operandi untuk mengelabui penegak hukum ikut berkembang pula. Salah satunya melalui lintas yurisdiksi negara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa urgensi dilakukan penguatan Kerja Sama lintas negara dalam pemberantasan perdagangan satwa yakni karena potensi keanekaragaman hayati yang tinggi di Indonesia, disertai juga kasus perdagangan satwa yang tinggi, penegakan hukum yang belum optimal, dan masalah dalam Kerja Sama regional dan internasional dalam pemberantasan perdagangan satwa liar secara ilegal. Kemudian upaya yang dapat dilakukan dalam penguatan Kerja Sama tersebut yakni dengan perbaikan ketentuan dalam CITES, perbaikan tata kelola otoritas CITES di Indonesia, dan penguatan Kerja Sama antar negara di kawasan ASEAN. CV Rewang Rencang 2022-03-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/135 10.56370/jhlg.v2i11.135 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 11 (2021): Environmental Law Theme; 1039-1058 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 11 (2021): Tema Hukum Lingkungan; 1039-1058 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i11 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/135/72 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/138 2022-03-16T22:05:29Z JHLG:ART

Alleged Criminal Acts Of Blasphemy In The Repatriation And Burial Of Bodies Due To Covid-19 Dugaan Delik Penodaan Agama dalam Pemulasaraan dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19 Solichah, Isnaini Imroatus Widhiyanti, Hanif Nur Corpses due to Covid-19 Caring for the Corpses Blasphemy Jenazah Akibat Covid-19 Pemulasaran Penodaan Agama Since the WHO declared that the Covid-19 outbreak had reached the level of a global pandemic, it had prompted governments in many countries to take urgent and aggressive action to immediately stop the spread of the deadly virus. Various policies are made and implemented by the governments of each country to control the spread of the disease. One of the concerns in Indonesia, where the majority of the population is Muslim, is the policy for the burial of corpses due to Covid-19. Taking into account that the corpse of a Covid-19 patient is a corpse infected with a contagious disease and must be handled specifically to protect the burial officers by still paying attention to the provisions of Shara' which are the rights of the corpse. Sejak WHO menyatakan bahwa wabah Covid-19 telah mencapai tingkat pandemi global, telah membuat Pemerintah di banyak negara segera mengambil tindakan mendesak dan agresif untuk menghentikan penyebaran virus mematikan tersebut. Beragam kebijakan dibuat dan diterapkan oleh pemerintah masing-masing negara untuk mengendalikan penyebaran penyakit tersebut. Salah satu yang tengah menjadi perhatian di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim adalah kebijakan pemulasaraan dan penguburan jenazah akibat Covid-19. Dengan pertimbangan bahwa jenazah penderita Covid-19 adalah jenazah yang terinfeksi penyakit menular atau diduga terinfeksi penyakit menular dan harus ditangani secara khusus untuk memenuhi keamanan bagi petugas secara medis dan ketentuan Syara’ yang menjadi hak-hak jenazah. CV Rewang Rencang 2021-10-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/138 10.56370/jhlg.v2i10.138 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 10 (2021): Health Law Theme; 889-912 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 10 (2021): Tema Hukum Kesehatan; 889-912 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i10 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/138/64 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/142 2022-10-31T05:32:05Z JHLG:ART

The Development of Tampur-1 Hydro Electric Power Related To Greenhouse Gas Emissions and Verdict Number 7/G/LH/2019/PTUN.BNA Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I Terkait dengan Emisi Gas Rumah Kaca dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/G/Lh/2019/PTUN.BNA Syahrizal, Moch. Daffa Development of Tampur-1 hydroelectric power greenhouse gas emission verdict number 7/G/LH/2019/PTUN.BNA Emisi Gas Rumah Kaca Pembangunan PLTA Tampur-1 Putusan Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA The Hydroelectric power plant is presented with scientific developments that determine that hydropower is a source of Greenhouse Gas (GHG) emissions. WALHI sued the IPPKH which was issued for the construction of the Tampur-I hydroelectric power plant. Based on research with a normative juridical approach, hydropower as a source of GHG has not been inventoried, so its existence in Baku Mutu Emisi and in the AMDAL is not found. Then against WALHI's lawsuit, the decision of the Banda Aceh State administrative court No.7/G/LH/2019/PTUN.BNA which is in accordance with the law is able to become a forest protector in Aceh when the licensing&AMDAL instrument failed. Pembangkit Listrik Tenaga Air ditentukan sebagai sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK) oleh perkembangan keilmuan. WALHI menggugat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan guna pembangunan PLTA Tampur-I. Berdasarkan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, PLTA sebagai sumber emisi GRK belum diinventarisasi sehingga keberadaannya dalam bentuk Baku Mutu Emisi maupun AMDAL tidak ditemukan. Kemudian mengenai gugatan WALHI, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA yang telah sesuai dengan hukum mampu menjadi pelindung hutan di Aceh saat instrumen perizinan dan AMDAL telah gagal. CV Rewang Rencang 2022-03-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/142 10.56370/jhlg.v2i11.142 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 11 (2021): Environmental Law Theme; 995-1016 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 11 (2021): Tema Hukum Lingkungan; 995-1016 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i11 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/142/71 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/143 2022-01-03T12:48:12Z JHLG:ART

Creator's Rights To Performing Rights In Indonesian Copyright Regulations And International Conventions Hak Pencipta Atas Performing Right dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional Willis, Regyna Putri Jayakusuma, Zulfikar Tiaraputri, Aditya Wahyu Creator's Rights Music Performing Right Hak Pencipta Musik Performing Rights The creation of musical creation has the right to perform his creation in public including in any way and process the communication of his performance. For example, the copyright of a song may give birth to the related rights in the form of Performer's Rights if the creator gives permission to the artist to perform (to perform) the song in question, both in a Live Show and in the form of recording work. The type of research used is normative juridical. Until 2021, Performing Rights is still a thorny issue in the Indonesian music industry so one of the steps taken by the government is to issue Government Regulation No. 56 of 2021 on The Management of Song and/or Music Copyright Royalties. In addition, there are also international arrangements in several conventions and treaties. Penciptaan ciptaan musik memiliki hak penampilan ciptaannya di muka umum termasuk dengan cara dan proses apapun pengomunikasian dari penampilannya tersebut. Sebagai contoh, hak cipta atas lagu dapat melahirkan hak terkait berupa performer's rights apabila pencipta memberikan izin kepada artis untuk menampilkan (to perform) lagu yang bersangkutan, baik dalam suatu live show maupun dalam bentuk karya rekaman. Hingga 2021, Performing Rights masih menjadi persoalan yang pelik di industri musik Indonesia sehingga salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. CV Rewang Rencang 2022-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/143 10.56370/jhlg.v3i1.143 Lex Generalis Law Journal; Vol. 3 No. 1 (2022): International Law and Comparison of Law Theme; 58-72 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 3 No 1 (2022): Tema Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum; 58-72 2746-4075 10.56370/jhlg.v3i1 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/143/86 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/144 2021-12-09T02:42:08Z JHLG:ART

Reconstruction Of Corporate Criminal Sanctions In Environmental Crimes With A Green Victimology Paradigm Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology Nurhasanah, Sindy Riani Putri Evelina, Shane Jannah, Diah Ayu Ma'rifatul Double-Track System Green Victimology Reconstruction of Corporate Criminal Sanctions Environmental Crime Double-Track System Green Victimology Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup This study aims to answer two questions, (1) What is the urgency of reconstructing corporate criminal sanctions in environmental crimes from the green victimology paradigm?; (2) How is the reconstruction of corporate criminal sanctions in environmental crimes with the paradigm of green victimology? To answer this question, the author conducted doctrinal research based on secondary data with qualitative analysis techniques. The research results showed that: (1) The urgency of the reconstruction of corporate criminal sanctions in environmental crimes is based on the absence of consistency in environmental-oriented sanctions,, so that criminal sanctions in the form of recovery do not run optimally. Based on the paradigm of green victimology, victims of environmental crimes are actually the environment. Therefore, criminal sanctions in the form of reparation need to be placed as the main choice; (2) Reconstruction of corporate criminal sanctions in environmental crimes with a green victimology paradigm can be carried out with several alternatives including making recovery the main criminal sanction or affirming the double-track system in the form of imposition of basic criminal sanctions and additional criminal sanctions, where additional criminal sanctions are imposed required is recovery. Meanwhile, if additional criminal sanctions in the form of recovery cannot be carried out, then additional criminal sanctions in the form of confiscation of assets or closure of business activities can be imposed as a substitute. The implementation of the recovery actions was supervised by the prosecutor by involving various stakeholders such as affected communities, environmentalists, and the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua persoalan, yaitu: 1) Bagaimana urgensi rekonstruksi sanksi pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dari paradigma Green Victimology?; dan 2) Bagaimana rekonstruksi sanksi pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup berparadigma Green Victimology?. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis melakukan penelitian doktrinal menggunakan data sekunder dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) urgensi rekonstruksi sanksi pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup didasarkan pada belum adanya konsistensi sanksi yang berorientasi pada lingkungan, sehingga sanksi pidana berupa pemulihan tidak berjalan optimal. Mendasarkan pada paradigma green victimology, korban tindak pidana lingkungan hidup sesungguhnya adalah lingkungan hidup. Dengan demikian, sanksi pidana berupa pemulihan perlu ditempatkan sebagai pilihan utama; 2) Rekonstruksi sanksi pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup berparadigma Green Victimology dapat dilakukan dengan beberapa alternatif diantaranya: menjadikan pemulihan sebagai sanksi pidana pokok atau menegaskan Double-Track System berupa pengenaan sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan, di mana sanksi pidana tambahan yang diwajibkan adalah pemulihan. Adapun apabila sanksi pidana tambahan berupa pemulihan tidak dapat dilakukan, maka sanksi pidana tambahan berupa perampasan aset atau penutupan kegiatan usaha dapat dikenakan sebagai pengganti. Pelaksanaan tindakan pemulihan diawasi oleh jaksa dengan melibatkan berbagai Stakeholder seperti masyarakat terdampak, pemerhati lingkungan hidup, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. CV Rewang Rencang 2021-12-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/144 10.56370/jhlg.v2i12.144 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 12 (2021): Corporation Law Theme; 1276-1296 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 12 (2021): Tema Hukum Korporasi; 1276-1296 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i12 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/144/81 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/146 2021-12-09T02:42:08Z JHLG:ART

Corporate Criminal Liability By Management In Case Of Forest And Land Fires Due To Unknown Cause: Economic And Environmental Perspective Pertanggungjawaban Pidana Korporasi oleh Pengurus dalam Kasus Karhutla Karena Unknown Cause: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan Saputro, Aditya Wahyu Milono, Rayhan Andyara Medina, Shafira Anna Forest and Land Fires Restorative Justice Environment Corporate Management Corporate Criminal Liability Karhutla Keadilan Restoratif Lingkungan Hidup Pengurus Korporasi Pidana Korporasi The punishment paradigm shift from retributive to restorative justice supports the principle of harmony and balance that emphasizes ecosystem conservation efforts for current and future generations. In the environmental sector, corporations are often involved in various environmental crimes such as forest and land fires. If forest and land fires causes are not known, it is necessary to construct criminal responsibility that is pro-environmental in form of mainstreaming damage recovery. This paper concludes that in the case of forest and land fires with an unknown cause, it is more appropriate to use corporate criminal mechanisms both from an economic and environmental point of view and the imposition of corporal punishment alone does not favor efforts to restore environmental damage. Pergeseran paradigma pemidanaan dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif menunjang asas keserasian dan keseimbangan yang menitikberatkan upaya pelestarian ekosistem untuk generasi sekarang dan mendatang. Pada sektor lingkungan hidup, korporasi sering terlibat dalam berbagai tindak pidana lingkungan hidup seperti Karhutla. Apabila penyebab Karhutla tidak diketahui, maka perlu dikonstruksikan pertanggungjawaban pidana yang berpihak pada lingkungan hidup berupa pengarusutamaan pemulihan kerusakan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam kasus Karhutla yang tidak diketahui penyebabnya lebih tepat digunakan pidana korporasi baik dari segi ekonomis dan lingkungan hidup serta disimpulkan pula bahwa pengenaan hukuman badan semata tidaklah berpihak pada upaya pemulihan kerusakan lingkungan. CV Rewang Rencang 2021-12-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/146 10.56370/jhlg.v2i12.146 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 12 (2021): Corporation Law Theme; 1077-1099 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 12 (2021): Tema Hukum Korporasi; 1077-1099 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i12 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/146/80 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/147 2021-12-09T02:42:08Z JHLG:ART

Inconsistency Of Criminal Liability Rules Of Money Laundering By Corporations: Need Reform? Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi? Rosyidah , Hanna Satya Ndharma, Bayu Aulia Zulfa, Naya Corporate Criminal Liability Money Laundering Reformulation of the Rules of Accountability for Money Laundering by Corporations Korporasi Pencucian Uang Pertanggungjawaban Pidana Reformulasi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi Money laundering is a transnational crime that must get serious attention from policymakers. This crime is regulated in provisions outside the Criminal Code, namely in Law Number 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering. In the Act, there has been an expansion of the meaning of the subject of criminal law which is not limited only to humans, but also to corporations. In verdict No. 84/Pid.B/2018/PN.Dpk, in the First Travel case, the Panel of Judges gave punishment to the controlling personnel of the corporation, but not to the corporation. So this raises the question of whether there has been an inconsistency in the application of corporate responsibility because in its implementation the criminal responsibility for money laundering is still delegated to the controlling personnel of the corporation. This resulted in the corporation as a subject of criminal law cannot be fully responsible for the crime committed. By using a normative juridical research method as well as a statutory approach, a conceptual approach, a case approach, and a comparative approach. This study aims to determine how far corporate responsibility is according to Law Number 8 of 2010. The results of this study indicate that there are still doubts by law enforcement officers in deciding cases of money laundering crimes by PT. First Anugerah Karya Wisata so that it has not fully delegated responsibility to corporations as well as in Law Number 8 of 2010 in which the formulation of the article still has many weaknesses so that the law does not provide uniformity in imposing criminal sanctions against corporations. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan transnasional yang harus mendapatkan perhatian serius dari para pembuat kebijakan. Tindak pidana ini diatur pada ketentuan di luar KUHP yakni dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang tersebut telah terjadi perluasan makna subjek hukum pidana yang tidak terbatas hanya pada manusia saja, melainkan juga pada korporasi. Pada putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk, dalam kasus First Travel, Majelis Hakim memberikan hukuman kepada personil pengendali korporasi, namun tidak pada korporasinya. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan apakah telah terjadi inkonsistensi dalam penerapan pertanggungjawaban korporasi, karena dalam pelaksanaannya pertanggungjawaban pidana pencucian uang tersebut masih dilimpahkan kepada personil pengendali korporasi. Hal ini mengakibatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak bisa bertanggung jawab penuh atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, serta pendekatan komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pertanggungjawaban korporasi menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat keraguan oleh aparat penegak hukum dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang oleh PT. First Anugerah Karya Wisata sehingga belum sepenuhnya melimpahkan pertanggungjawaban kepada korporasi serta dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang formulasi pasalnya masih terdapat banyak kelemahan sehingga undang-undang tersebut belum memberikan keseragaman dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi. CV Rewang Rencang 2021-12-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/147 10.56370/jhlg.v2i12.147 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 12 (2021): Corporation Law Theme; 1245-1263 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 12 (2021): Tema Hukum Korporasi; 1245-1263 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i12 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/147/78 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/149 2021-12-09T02:42:08Z JHLG:ART

Environmental Law Enforcement Through Lawsuits Against The Law Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Hakim, Luqman Lawsuit for Unlawful Acts Environmental Damage Environmental Law Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kerusakan Lingkungan UU PPLH Environmental damage has a negative impact on the lives of living creatures around it, especially humans. Environmental law enforcement can be carried out with a lawsuit against the law (PMH) in the District Court in accordance with the PPLH Law, where the Defendant can be sentenced to carry out a decision to pay material or immaterial compensation and carry out environmental management. The PPLH Law provides space for victims of environmental damage to defend their rights and demands the preservation of the environment damaged by industrialization. The PMH lawsuit as referred to in Article 1365 of the Civil Code must prove all elements in it, except for the element of error that does not need to be proven or ruled out, because, in environmental law, industrial players are charged with absolute liability (Strict Liability). Kerusakan lingkungan memberikan dampak buruk terhadap kehidupan makhluk hidup di sekitarnya terutama manusia. Penegakan hukum lingkungan hidup dapat dilakukan dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri sesuai dengan UU PPLH, dimana Tergugat dapat dihukum melaksanakan putusan untuk membayarkan ganti kerugian secara materiil ataupun immateriil serta melaksanakan pengelolaan lingkungan. UU PPLH memberikan ruang kepada korban kerusakan lingkungan untuk mempertahankan haknya serta menuntut pelestarian lingkungan yang rusak akibat industrialisasi. Gugatan PMH sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata semua unsur didalamnya harus dibuktikan, kecuali unsur adanya kesalahan tidak perlu dibuktikan atau dikesampingkan, karena dalam hukum lingkungan pelaku industri dibebankan pertanggungjawaban mutlak (Strict Liability). CV Rewang Rencang 2021-12-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/149 10.56370/jhlg.v2i12.149 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 12 (2021): Corporation Law Theme; 1264-1275 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 12 (2021): Tema Hukum Korporasi; 1264-1275 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i12 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/149/79 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/153 2021-12-09T02:42:08Z JHLG:ART

Questioning Corporate Criminal Liability And Criminal Abolition In The Anti-Corruption Law According To The Bill Of Indonesian Criminal Code Menyoal Pertanggungjawaban Pidana dan Alasan Penghapus Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam RKHUP Safitri, Siti Shalima Setiawati, Agnes Maria Monika Aprilinda, Clara Anisya Corporate Criminal Liability Bill of Indonesian Criminal Code Corruption Pertanggungjawaban Pidana Korporasi RKUHP Tindak Pidana Korupsi As a “lex generalis”, matters that are not regulated shall refer to the Bill of Indonesian Criminal Code. Whereas the stipulations within the Bill of Indonesian Criminal Code are not yet mature in manifesting corporate criminal liability. The problem raised in this thesis is on the status quo of corporate criminal liability in the Anti-Corruption Law in Article 49 and 50 of the Bill of Indonesian Criminal Code and its prospects in the future. The result of this thesis is that the formulation of Article 49 results in overlapping criminal liability, thus it is necessary to see whether there is independence in giving commands. Meanwhile, Article 50 related to criminal abolition applied to corporations cannot be equated with persons so it requires to be further formulated in detail. Sebagai lex generalis, RKUHP akan menjadi acuan apabila peraturan yang sifatnya khusus tidak mengatur lain. Padahal RKUHP sendiri belum matang dalam mengejawantahkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Tulisan ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana status quo pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam kaitannya dengan Pasal 49 dan 50 RKUHP serta prospeknya di masa yang akan datang. Hasil dari tulisan ini adalah perumusan Pasal 49 mengakibatkan tumpang tindihnya pertanggungjawaban pidana sehingga perlu melihat ada tidaknya kemandirian dalam memberikan komando. Adapun Pasal 50 terkait alasan penghapus pidana yang diterapkan kepada korporasi tidak bisa dipersamakan dengan orang perorangan sehingga perlu dirumuskan lebih detail. CV Rewang Rencang 2021-12-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/153 10.56370/jhlg.v2i12.153 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 12 (2021): Corporation Law Theme; 1297-1318 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 12 (2021): Tema Hukum Korporasi; 1297-1318 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i12 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/153/77 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/154 2021-12-09T02:42:08Z JHLG:ART

Deferred Prosecution Agreement: Corporate Criminal Liability Mechanism For Environmental Damage Through The Restorative Justice Paradigm Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice Prameswari, Anindytha Arsa Mangara, Gerhard Rudi, Rifdah Deferred Prosecution Agreement Restorative Justice Corporate Crime Deferred Prosecution Agreement Keadilan Restoratif Tindak Pidana Korporasi The rise of corporate crime cases has become a major catastrophe for environmental sustainability in Indonesia. However, the trial process takes a long time and it is not oriented towards recovery. Therefore, the authors use a juridical-normative research method to provide a comprehensive description of the Deferred Prosecution Agreement (DPA) with the paradigm of restorative justice and make the implementation of DPA in England and the United States as a benchmark. The implementation of DPA in Indonesia can create an effective and efficient environmental criminal law enforcement. Maraknya kasus tindak pidana korporasi telah menjadi katastropik besar bagi keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia. Namun proses persidangan berlangsung lama dan tidak berorientasi pemulihan. Oleh karenanya, Tim Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai Deferred Prosecution Agreement (DPA) dengan paradigma Restorative Justice dan menjadikan implementasi DPA di Inggris dan Amerika Serikat sebagai komparasi. Penerapan DPA di Indonesia dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan. CV Rewang Rencang 2021-12-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/154 10.56370/jhlg.v2i12.154 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 12 (2021): Corporation Law Theme; 1200-1222 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 12 (2021): Tema Hukum Korporasi; 1200-1222 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i12 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/154/76 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/156 2022-10-31T05:32:05Z JHLG:ART

Deconstruction Of Forestry Police Authority As An Effort To Minimize The Criminal Act Of Burning Forests Covertly Dekonstruksi Kewenangan Polisi Kehutanan sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Secara Terselubung Ingtias, Syanindita Nirna Musyarri, Fazal Akmal Pembakaran Hutan secara Terselubung Perluasan Kewenangan Polisi Kehutanan Polisi Kehutanan Covert Burning of Forests Expansion of Forestry Police Authority Forestry Police Deforestation conditions in Indonesia reached a level of concern. Forests are often burned to open land for the construction of factories or gardens so that there is a transfer of functions that reduce land productivity and reduce the number of forests continuously. These conditions if continuously occur will certainly threaten the sustainability of forests as the heart of nature and cause negative impacts such as floods and landslides. The law prohibits illegal forest burning activities but is ruled out to local communities such as indigenous peoples who burn forests for collective interests rather than profit. The exclusion of vulnerable norms is exploited by irresponsible individuals. Through the provision of the ability to burn forests by local communities, corporations abuse the provision to open land for business activities. On the other hand, the Forestry Police as the institution responsible for forest sustainability does not have the capability to crack down because there is no special authority for the Forestry Police to map and analyze whether a forest fire that occurs is a natural event, done purely by local communities, or is a deliberate burning by corporations by utilizing local communities. Juridical issues in essence become upstream problems related to the criminal act of burning the veiled forest. So in this paper, the author tries to analyze the position and authority of the Forestry Police in cracking down on forest burning criminal acts covertly and recommends the expansion of the main duties and functions of the Forestry Police as a forest rescue strategy for the sustainability of Indonesia's environment for the foreseeable future. Kondisi deforestasi hutan di Indonesia mencapai taraf yang memprihatinkan. Hutan seringkali dibakar untuk membuka lahan guna pembangunan pabrik ataupun kebun sehingga terjadi alih fungsi yang mengurangi produktivitas lahan dan mereduksi jumlah hutan secara kontinu. Kondisi tersebut jika terus menerus terjadi tentunya akan mengancam keberlangsungan hutan sebagai jantung alam serta menimbulkan dampak negatif seperti banjir dan tanah longsor. Peraturan perundang-undangan melarang aktivitas pembakaran hutan secara ilegal, namun dikesampingkan kepada komunitas lokal seperti masyarakat adat yang membakar hutan untuk kepentingan kolektif bukan profit. Pengecualian norma rentan dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Melalui ketentuan kebolehan membakar hutan oleh komunitas setempat, korporasi menyalahgunakan ketentuan tersebut untuk membuka lahan demi aktivitas bisnisnya. Di sisi lain, Polisi Kehutanan selaku pranata yang bertanggungjawab atas kelestarian hutan tidak memiliki kapabilitas untuk menindak karena tidak ada kewenangan khusus bagi Polisi Kehutanan untuk memetakan dan menganalisis apakah suatu kebakaran hutan yang terjadi adalah kejadian alam, dilakukan murni oleh komunitas lokal, atau merupakan pembakaran yang sengaja dilakukan oleh korporasi dengan memanfaatkan komunitas lokal. Permasalahan yuridis pada esensinya menjadi hulu problematika berkaitan dengan tindak pidana pembakaran hutan terselubung tersebut. Sehingga dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Polisi Kehutanan dalam menindak tindak pidana pembakaran hutan secara terselubung serta merekomendasikan perluasan tugas pokok dan fungsi Polisi Kehutanan sebagai strategi penyelamatan hutan untuk kelestarian lingkungan hidup Indonesia hingga masa yang akan datang. CV Rewang Rencang 2022-03-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/156 10.56370/jhlg.v2i11.156 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 11 (2021): Environmental Law Theme; 1059-1076 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 11 (2021): Tema Hukum Lingkungan; 1059-1076 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i11 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/156/70 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/159 2021-12-09T02:42:08Z JHLG:ART

Criminal Liability Of Hospital And/Or Emergency Hospital For The Crime Of Solid Medical Waste Dumping During The Covid-19 Pandemic Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan/atau Rumah Sakit Darurat atas Kejahatan Dumping Limbah Medis Padat di Masa Pandemi Covid-19 Suprapto, Dian Pertiwi Sari, Lia Meinda Lovina, Monnachu Wemonicha Dumping Waste Criminal Liability Hospital Dumping Limbah Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit The purpose of this study is to analyze how the criminal liability of corporations in the form of hospitals and/or emergency hospitals in the event of a criminal act of Dumping solid medical waste during the Covid-19 pandemic and to identify the factors that influence the implementation of this criminal responsibility. The results of this study indicate that criminal responsibility in this case can be charged to the corporation and the management who gave the order (leader) of the criminal act. There are several factors that affect the implementation of criminal responsibility, such as the lack of optimal supervision from law enforcement officers to unclear regulations, especially for emergency hospitals, so there is a need for a renewal of legal regulations. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi yang berbentuk rumah sakit dan/atau rumah sakit darurat dalam hal adanya tindak pidana Dumping limbah medis padat di masa pandemi Covid-19 serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pertanggungjawaban pidana tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hal ini dapat dibebankan kepada korporasi dan pengurus yang memberikan perintah (pemimpin) tindak pidana.Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pertanggungjawaban pidana seperti kurang optimalnya pengawasan dari aparat penegak hukum hinggaregulasi yang belum jelas, khususnya untuk rumah sakit darurat sehingga perlu adanya suatu pembaharuan peraturan hukum. CV Rewang Rencang 2021-12-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/159 10.56370/jhlg.v2i12.159 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 12 (2021): Corporation Law Theme; 1223-1244 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 12 (2021): Tema Hukum Korporasi; 1223-1244 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i12 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/159/75 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/160 2022-05-01T02:59:14Z JHLG:ART

Normative Juridical Analysis Of Compensation For Certain Time Work Agreements (PKWT) Based On The Job Creation Act Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Lestari, Diah Puji Compensation Certain Time Work Agreement Job Creation Law Kompensasi PKWT UU Cipta Kerja The dynamics of updating labor regulations need to be studied for the benefit of society in general, and workers/labourers in particular. Since the enactment of Law No. 11 of 2020, and Government Regulation No. 35 of 2021, there have been the deletion, renewal, and the insertion of new articles on labor law. Among these regulatory reforms, what is discussed in this study is focused on analyzing the rules for a Specific Time Work Agreement (PKWT) in the Job Creation Law. There is a change in the PKWT rules, namely that workers/laborers whose contract period has expired are entitled to receive compensation or severance pay. This is something new, so the purpose of this study is to analyze normatively the rules for providing compensation or severance pay, starting from the distribution of the amount, to the sanctions that the company gets if it violates it. Dinamika pembaruan aturan ketenagakerjaan perlu dikaji untuk kepentingan masyarakat pada umumnya dan pekerja/buruh pada khususnya. Sejak berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 35 Tahun 2021, terdapat penghapusan, pembaruan, dan penyisipan pasal mengenai hukum ketenagakerjaan. Di antara pembaruan aturan tersebut, yang dibahas dalam penelitian ini adalah analisis aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam UU Cipta Kerja. Terdapat perubahan dalam aturan PKWT yaitu pekerja/buruh yang masa kontraknya telah berakhir, berhak menerima uang kompensasi atau uang pesangon. Hal itu menjadi hal yang baru, sehinga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis normatif mengenai aturan pemberian kompensasi atau uang pesangon dari mulai pembagian besarannya dan sanksi bagi perusahaan jika melanggarnya. CV Rewang Rencang 2022-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/160 10.56370/jhlg.v3i5.160 Lex Generalis Law Journal; Vol. 3 No. 5 (2022): Labor Law Theme; 339-349 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 3 No 5 (2022): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan; 339-349 2746-4075 10.56370/jhlg.v3i5 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/160/148 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/161 2022-10-31T05:32:05Z JHLG:ART

Supervision Mining System : Reconstruction Of Supervision Of Socially Equitable Upstream Oil And Gas Sector In Indonesia Supervision Mining System : Rekonstruksi Pengawasan Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Berkeadilan Sosial di Indonesia Rahma, Nabila Aulia Alfedo, Juan Maulana Rahmawati, Liavita Social Justice Supervision Upstream Oil and Gas Sector Keadilan Sosial Pengawasan Sektor Hulu Migas The principle of people's welfare is implied in the fifth precept of Pancasila which reads "social justice for all Indonesian people". Pancasila is the philosophy of the state (Philosofische Gronslag) and a state policy that contains fundamental values that are the basis for the achievement of the Indonesian state. The state ideal contained in the preamble of the 1945 NRI Constitution shows the characteristics of the welfare state (Welfare State) that mandates the State to be responsible for the welfare of the people. This is confirmed in Article 33 of the 1945 NRI Constitution that the earth's water and natural wealth in it are controlled by the State and used as much as possible for the welfare of the people. The article then becomes a constitutional foundation as well as the direction of arrangements in the management of natural resources based on social justice to provide real added value to the national economy. As well as Oil and Gas (Migas) is a strategic natural resource as well as a vital commodity that controls the lives of many people and has an important role in the national economy so that its managers must provide prosperity and welfare of the people. One of the upstream oil and gas business activities that have an important role as a driver of the national economy is the upstream oil and gas sector. The upstream oil and gas sector will provide significant benefits if managed and supervised properly. In order to carry out these supervisions, the government established the Oil and Gas Implementing Agency (BP Migas) as the power holder of the upstream oil and gas sector. But after the issuance of the Constitutional Court decision No. 36 / PUU-X / 2012, BP Migas was dissolved because it was considered unconstitutional. As a result of the law in 2013, the Government established SKK Migas to carry out upstream management of Oil and Gas. But the existence of SKK Migas in practice does not guarantee the creation of more effective upstream oil and gas supervision. The disproportionate soaring cost recovery shows the weakness of SKK Migas in conducting supervision and control of the upstream oil and gas sector. Therefore, an effective supervision system is needed to increase the productivity of the upstream oil and gas sector and national welfare. Based on these problems, the author initiated a supervision mining system which is a new model of supervision that is ideal to accommodate the implementation of upstream oil and gas business activities based on the value of social justice. Prinsip kesejahteraan rakyat tersirat dalam sila kelima pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pancasila merupakan falsafah negara (Philosofische Gronslag) dan dasar negara yang mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar demi tercapainya cita negara Indonesia. Cita negara yang terkandung dalam preambul UUD NRI 1945 menunjukkan ciri negara kesejahteraan (Welfare State) yang mengamanatkan Negara untuk bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Hal ini dipertegas dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa bumi air dan kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pasal tersebut kemudian menjadi landasan konstitusional sekaligus arah pengaturan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan keadilan sosial guna memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional. Seperti halnya Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang merupakan sumber daya alam strategis sekaligus komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolanya harus memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Salah satu kegiatan usaha hulu Migas yang memiliki peranan penting sebagai penggerak perekonomian nasional adalah sektor hulu Migas. Sektor hulu Migas akan memberikan manfaat yang signifikan apabila dikelola dan diawasi dengan dengan baik. Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, pemerintah membentuk Badan Pelaksana Migas (BP Migas) sebagai pemegang kuasa sektor hulu Migas. Namun pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, BP Migas dibubarkan karena dianggap inkonstitusional. Sebagai akibat hukumnya pada tahun 2013 Pemerintah membentuk SKK Migas untuk melaksanakan pengelolaan hulu Migas. Namun keberadaan SKK Migas dalam praktiknya tidak menjamin terciptanya pengawasan hulu Migas yang lebih efektif. Melambungnya Cost Recovery yang tidak proporsional menunjukkan kelemahan SKK Migas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sektor hulu Migas. Oleh karena itu sistem pengawasan yang efektif sangat dibutuhkan guna meningkatkan produktivitas sektor hulu Migas dan kesejahteraan nasional. Berdasarkan problematika tersebut penulis menggagas Supervision Mining System yang merupakan model baru pengawasan yang ideal guna mengakomodasi pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas yang berlandaskan nilai keadilan sosial. CV Rewang Rencang 2022-03-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/161 10.56370/jhlg.v2i11.161 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 11 (2021): Environmental Law Theme; 1017-1038 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 11 (2021): Tema Hukum Lingkungan; 1017-1038 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i11 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/161/69 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/162 2021-12-09T02:42:08Z JHLG:ART

Responsibility Model For Criminal Acts Of Corruption By BUMN (State-Owned Enterprises) As A Corporation: Between Corporate Responsibility And Management Model Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN sebagai Korporasi: Antara Tanggungjawab Korporasi dan Pengurus Zul Afiatul Kharisma Putra, Brian Bagus Wiyan Hidayah, Melasari Nurul Corruption BUMN Corporate Responsibility Korupsi BUMN Pertanggungjawaban Korporasi States corporate (BUMN) as actors in economic activities in the national economy based on economic democracy have an important role in realizing public welfare, through capital from the state, either partially (PERSERO) or comprehensively (PERUM). In this implementation, BUMN as one of the subjects of corporations can carry out criminal acts of corruption so that they can cause losses to state finances, also society. The process of accountability to BUMN for the Corruption Crimes has been carried out, there are various weaknesses such as obscurity in the definition of state finances, the disparity of judicial decisions, the inaccuracy of the concept of fines, and so on. So it takes a model of accountability and the right arrangement of BUMN to realize justice in society. BUMN sebagai pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional bedasarkan demokrasi ekonomimempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui modal dari negara baik sebagian (PERSERO) mapun menyeluruh (PERUM). Dalam Implementasinya BUMN sebagai salah satu subjek Korporasi dapat melakukan Tindak Pidana Korupsi sehingga dapat merugikan masyarakat. dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Akan tetapi dalam proses penegakan hukumnya yakni pembebanan pertanggungjawaban kepada BUMN atas Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya terdapat berbagai kelemahan seperti; Ketidakseragaman Definisi keuangan negara, adanya disparitas putusan, Ketidaktepatan konsep denda dan lain sebagainya. Sehingga dibutuhkan model pertanggungjawaban dan pengaturan yang tepat terhadap BUMN guna mewujudkan keadilan dalam masyarakat. CV Rewang Rencang 2021-12-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/162 10.56370/jhlg.v2i12.162 Lex Generalis Law Journal; Vol. 2 No. 12 (2021): Corporation Law Theme; 1039-1064 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 2 No 12 (2021): Tema Hukum Korporasi; 1039-1064 2746-4075 10.56370/jhlg.v2i12 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/162/74 Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/168 2022-01-03T12:48:12Z JHLG:ART

The Importance Of Mandatory Access Consular Notification In The Consular Relation Arti Penting Mandatory Access Consular Notification dalam Hubungan Konsuler Pustika, Anna Anindita Nur Consular Relations Mandatory Access Consular Notification Legal Protection Hubungan Konsuler Mandatory Access Consular Notification Perlindungan Hukum One of the relationships that can be done between countries is through consular relations. Consular relations can be carried out if there is an agreement between the two parties which is then continued by sending representatives of his country to be placed in the receiving country. One of the obligations of the receiving state and the sending state is to provide protection of citizens who face legal problems in the receiving country. This is called the Mandatory Access Consular Notification, that the receiving state shall immediately notify the consular representative of the country of origin if there is a citizen of that country facing legal problems and the consular representative is obliged to provide assistance on the territory of the receiving State within the limits permitted by the law of the receiving State and international law. Salah satu hubungan yang dapat dilakukan di antara negara adalah melalui hubungan konsuler. Hubungan konsuler dapat terlaksana apabila ada kesepakatan di antara kedua belah pihak yang kemudian dilanjutkan dengan mengirimkan perwakilan negaranya untuk ditempatkan di negara penerima. Salah satu kewajiban negara penerima maupun negara pengirim adalah memberikan perlindungan warga negara yang menghadapi masalah hukum di negara penerima. Hal ini disebut Mandatory Access Consular Notification, bahwa negara penerima wajib segera memberitahukan perwakilan konsuler negara asal warga negara yang menghadapi masalah hukum dan perwakilan konsuler wajib memberikan bantuan di wilayah negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum negara penerima dan hukum internasional. CV Rewang Rencang 2022-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/168 10.56370/jhlg.v3i1.168 Lex Generalis Law Journal; Vol. 3 No. 1 (2022): International Law and Comparison of Law Theme; 17-31 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 3 No 1 (2022): Tema Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum; 17-31 2746-4075 10.56370/jhlg.v3i1 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/168/84 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/169 2023-01-01T03:47:01Z JHLG:ART

Legal Protection For Deceased Passengers In Air Transport Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Meninggal Dunia di Angkutan Udara Rahma, Noor Eva Maharani, Nadhilah Alifia Air Transport Legal Protection Passenger Dies Angkutan Udara Perlindungan Hukum Penumpang Meninggal Dunia Air Transportation is obliged to provide safety guarantees for its passengers. The airline as the carrier is required by law to be responsible for the loss suffered by the passenger for the loss suffered due to the operation of air transportation. Until now, there are still many incidents of air transport accidents that cause death and injuries to passengers. According to data from the Aviation Safety Network, until now in Indonesia alone, there have been 104 aircraft accidents with more than 1300 fatalities. This is the basis for the importance of further reviewing the legal protection for passengers who die in air transportation. Angkutan Udara berkewajiban memberikan jaminan keselamatan terhadap penumpangnya. Maskapai sebagai Pengangkut diwajibkan oleh undang-undang untuk bertanggungjawab atas kerugian yang diterima penumpang atas kerugian yang diderita oleh karena operasional angkutan udara. Sampai saat ini masih banyak angkutan udara kita yang mengalami kecelakaan angkutan udara berakibat kematian dan luka-luka yang diderita oleh penumpang. Data yang dilansir dari Jaringan Keselamatan Penerbangan, hingga saat ini di Indonesia sendiri telah terjadi 104 kecelakaan pesawat dengan lebih dari 1300 korban jiwa. Hal ini menjadi dasar pentingnya untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang meninggal dunia dalam angkutan udara. Penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang-undangan. Hasil penelitian ini yaitu terdapat perlindungan hukum bagi penumpang meninggal dunia pada angkutan udara baik menurut Hukum Internasional maupun Hukum Nasional. Perlindungan hukum yang diberikan berupa pemberian ganti kerugian sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak pengangkut kepada penumpang yang meninggal dunia pada angkutan udara. CV Rewang Rencang 2023-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/169 10.56370/jhlg.v4i1.169 Lex Generalis Law Journal; Vol. 4 No. 1 (2023): International Law and Comparison of Law Theme; 86-101 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 4 No 1 (2023): Tema Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum; 86-101 2746-4075 10.56370/jhlg.v4i1 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/169/201 Hak Cipta (c) 2023 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/172 2022-01-03T12:48:12Z JHLG:ART

The Policy Of Imposing Restrictions On Community Activities (PPKM) Is Viewed From The Perspective Of International Law And Legal Policy In Controlling The Spread Of Covid-19 In Indonesia Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dilihat dari Perspektif Hukum Internasional dan Politik Hukum dalam Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Indonesia Khairiyah, Anis Covid-19 International Law PPKM Policy Legal Policy Covid-19 Hukum Internasional Kebijakan PPKM Politik Hukum The implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) is one of the government's policies in dealing with the Covid-19 Pandemic. The application of PPKM caused controversy both in terms of unfair application of sanctions and uneven social security that are normatively incompatible with the principles of national and international law. This research discusses the rules that apply in the establishment and application of PPKM from the perspective of international law and legal policy. The determination of the direction of legal political policy is seen through two indicators, namely the process of policy formation and policy implementation in the community. Democratic legal politics is the most ideal policy direction choice that must be chosen by the state so that PPKM policy should be in accordance with the direction of democratic legal political policy. Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19. Penerapan PPKM menimbulkan pro dan kontra baik dalam hal penerapan sanksi yang tidak adil dan jamsos tidak merata yang secara normatif tidak sesuai dengan prinsip hukum nasional maupun internasional. Penelitian ini membahas mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam pembentukan dan penerapan kebijakan PPKM dari perspektif hukum internasional dan politik hukum. Penentuan arah kebijakan politik hukum dilihat melalui dua indikator yaitu proses pembentukan kebijakan & implementasi kebijakan di masyarakat. Politik hukum demokratis merupakan pilihan arah kebijakan paling ideal yang harus dipilih oleh negara, sehingga kebijakan PPKM seharusnya sesuai dengan arah kebijakan politik hukum demokratis. CV Rewang Rencang 2022-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/172 10.56370/jhlg.v3i1.172 Lex Generalis Law Journal; Vol. 3 No. 1 (2022): International Law and Comparison of Law Theme; 1-16 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 3 No 1 (2022): Tema Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum; 1-16 2746-4075 10.56370/jhlg.v3i1 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/172/83 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/173 2022-01-03T12:48:12Z JHLG:ART

Comparison of Personal Data Protection in Indonesia and the European Union Komparasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa Ramadhani, Syafira Agata General Data Protection Regulation (GDPR) Personal Data Protection European Union General Data Protection Regulation (GDPR) Perlindungan Data Pribadi Uni Eropa The construction of regulations related to privacy protection has actually been known for a long time in Indonesia. Nomenclature about privacy can at least be found by the Criminal Code which contains several articles of criminal acts related to privacy such as prohibition to open papers and prohibition of entering land / private property. Define privacy as a right that is inherent and protected by the Constitution in Indonesia. So the urgency of personal data protection is a very vital thing to note. This is not only Indonesia's position as a state of law, but also the perception of personal data protection related to the concept of privacy, which the concept of privacy itself is the idea of maintaining personal integrity and dignity, because the right to privacy includes the right to determine, provide or not to provide personal data. This can not be separated from the cultivation of economic value to a data, so personal data is often also said as an asset or commodity. Personal data is data that is economically valuable because in the age of digitalization in the concept of the Industrial Revolution 4.0, data is a more valuable mine than gold or oil. But the problem is, is the personal data protection arrangement in Indonesia mature? In this article, the author will compare with the European Union. Konstruksi regulasi terkait perlindungan privasi sebenarnya sudah dikenal lama di Indonesia. Nomenklatur tentang privasi setidaknya dapat ditemui KUHP yang memuat beberapa pasal tindak pidana yang terkait dengan privasi seperti larangan untuk membuka surat-surat  dan larangan memasuki tanah/properti pribadi.  Memaknai privasi sebagai suatu hak yang melekat dan dilindungi oleh Konstitusi di Indonesia.  Sehingga urgensi atas perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan. Hal demikian tidak hanya posisi Indonesia sebagai negara hukum , namun juga persepsi atas Perlindungan data pribadi yang berhubungan dengan konsep privasi, yang mana konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi, karena hak privasi mencakup hak menentukan, memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Hal demikian tidak lepas dari penanaman nilai ekonomi terhadap sebuah data, sehingga data pribadi sering pula dikatakan sebagai suatu aset atau komoditi. Data pribadi merupakan data yang bernilai ekonomis karena di zaman digitalisasi dalam konsep Revolusi Industri 4.0, data merupakan tambang yang lebih berharga dibandingkan emas ataupun minyak.  Tapi yang menjadi permasalahan, apakah pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia sudah matang? Dalam tulisan ini, penulis akan membandingkan dengan Uni Eropa. CV Rewang Rencang 2022-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/173 10.56370/jhlg.v3i1.173 Lex Generalis Law Journal; Vol. 3 No. 1 (2022): International Law and Comparison of Law Theme; 73-84 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 3 No 1 (2022): Tema Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum; 73-84 2746-4075 10.56370/jhlg.v3i1 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/173/82 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/174 2022-01-03T12:48:12Z JHLG:ART

Law Enforcement Of Health Violations In The Midst Of The Covid-19 Pandemic (Comparison With Various Countries) Penegakan Hukum Pelanggaran Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19 (Komparasi dengan Berbagai Negara) Sinjar, Muhammad Arafah COVID-19 Health Violations Law Enforcement Law Enforcement Comparison COVID-19 Pelanggaran Kesehatan Penegakan Hukum Perbandingan Penegakan Hukum Mass mobilization is a problem that must be the main sizing that is considered during the Covid-19 Pandemic. This is because if not controlled properly, free mobilization actually becomes a medium of the spread of coronavirus that threatens public health in general. So ideally, the legal provisions become the vanguard in minimizing any potential transmission of Covid-19. However, this must also be accompanied by public awareness of health provisions. This study seeks to map the legality, problems to cases of health violations that occurred in the Indonesian community at the time of the momentum of the Covid-19 Pandemic. The authors will also compare the situation of law enforcement in other countries in particular Australia and the UK. Mobilisasi massa merupakan problematika yang harus menjadi arus utama yang diperhatikan di masa Pandemi Covid-19 ini. Hal tersebut karena apabila tidak dikendalikan dengan baik, mobilisasi secara bebas justru menjadi medium penyebaran Virus Corona yang mengancam kesehatan masyarakat secara umum. Sehingga secara idealnya, ketentuan hukum menjadi garda terdepan dalam meminimalisasi setiap potensi transmisi Covid-19. Akan tetapi, hal ini juga harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat akan ketentuan kesehatan. Penelitian ini berusaha untuk memetakan legalitas, problematika hingga kasus-kasus pelanggaran kesehatan yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia pada saat momentum Pandemi Covid-19 ini. Penulis juga akan membandingkan situasi penegakan hukum di negara lain khususnya Australia dan Inggris. CV Rewang Rencang 2022-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/174 10.56370/jhlg.v3i1.174 Lex Generalis Law Journal; Vol. 3 No. 1 (2022): International Law and Comparison of Law Theme; 32-57 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 3 No 1 (2022): Tema Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum; 32-57 2746-4075 10.56370/jhlg.v3i1 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/174/85 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/176 2025-07-09T05:42:44Z JHLG:ART

Renewal Of Special Defence In Criminal Defamation Through Electronic Media In Indonesia (A Comparison Study With Malaysia) Pembaruan Special Defence dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Indonesia (Studi Komparasi dengan Malaysia) Husnita, Nurlina Cyber Defamation Comparative Law Special Defence Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Perbandingan Hukum Special Defence The level of punishment for criminal defamation through electronic media (cyber defamation) in Indonesia is quite high. This is because the Special Defence is rarely referred to in Article 310 Paragraph (3) of the Indonesian Penal Code (KUHP) and the provisions in that article are limited. This study aims to examine the renewal of criminal law related to special defense in cyber defamation crimes in Indonesia by comparing them with the provisions in force in Malaysia. This study uses qualitative juridical data analysis methods and normative juridical research methods against Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended in Law Number 19 of 2016, the Indonesian Penal Code (KUHP), and the Malaysian Penal Code as a material ratio. The results show that Indonesia can adopt the concept of Special Defence from cyber defamation as applicable in Malaysia, by comprehensively regulating it in UU ITE as a "lex specialis" of the Indonesian Penal Code (KUHP) that regulates cyber defamation. This is a manifestation of the benefits of comparative law as a renewal of the Indonesian criminal law system. Tingkat pemidanaan pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik (Cyber Defamation) di Indonesia cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena jarang dirujuknya Special Defence dalam Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan dalam pasal tersebut yang limitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembaruan hukum pidana terkait Special Defence pada tindak pidana cyber defamation di Indonesia melalui perbandingannya dengan ketentuan yang berlaku di Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif dan metode penelitian yuridis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan Malaysian Penal Code sebagai bahan perbandingan. Atas tinjauan perbandingan hukum, diketahui beberapa perbedaan serta persamaan dari kedua sistem hukum ini baik dari segi konsep maupun penerapannya. Dari hasil tinjauan tersebut pula, ditemukan lima poin yang dapat diadopsi oleh sistem hukum pidana Indonesia terkait konsep Special Defence dari tindak pidana cyber defamation sebagaimana yang berlaku di Malaysia. Pengadopsian poin-poin tersebut secara komprehensif dapat diterapkan dalam UU ITE sebagai lex specialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana cyber defamation. Adanya hasil ini merupakan wujud dari manfaat perbandingan hukum sebagai pembaruan sistem hukum pidana nasional Indonesia. CV Rewang Rencang 2022-08-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/176 10.56370/jhlg.v3i7.176 Lex Generalis Law Journal; Vol. 3 No. 7 (2022): Criminal Law Theme; 589-608 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 3 No 7 (2022): Tema Hukum Pidana; 589-608 2746-4075 10.56370/jhlg.v3i7 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/176/159 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/179 2025-07-09T06:29:24Z JHLG:ART

Application Of Legal Terms Of Agreement And Sharia Principles To Sharia Insurance Agreement : (Case Study Anik V. Pt Asuransi Jiwa Generali Indonesia) Penerapan Syarat Sah Perjanjian dan Prinsip Syariah terhadap Perjanjian Asuransi Syariah: (Studi Kasus Anik Melawan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia) Maheswara, Mohamad Yuflih Huda Akad Asuransi Syariah Asuransi Syariah Syarat Sah Perjanjian Sharia Insurance Contract Sharia Insurance Valid Terms of Agreement In the midst of the flourishing of the sharia insurance industry, there are also many lawsuits for default. This study will analyze the application of the legal terms of the agreement based on the KUHPer and the application of sharia insurance contracts in the sharia insurance industry in Indonesia by taking the case study of Anik against PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. As for analyzing the case, a descriptive explanation is used which aims to construct the extent to which the sharia insurance agreement applies the legal requirements of the sharia insurance agreement and contract. Thus, the author recommends strengthening supervision which is analyzed using the juridical-normative method. Di tengah suburnya industri asuransi syariah, ramai pula ditemukan gugatan wanprestasi. Penelitian ini akan menganalisis penerapan syarat sah perjanjian berdasarkan KUHPer serta penerapan akad asuransi syariah dalam industri asuransi syariah di Indonesia dengan mengambil studi kasus Anik melawan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Adapun dalam menganalisis perkara digunakan penjelasan secara deskriptif yang bertujuan untuk mengonstruksikan sejauh mana perjanjian asuransi syariah menerapkan syarat sah perjanjian dan akad asuransi syariah. Dengan demikian, penulis merekomendasikan penguatan pengawasan yang dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-normatif. CV Rewang Rencang 2022-10-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/179 10.56370/jhlg.v3i2.179 Lex Generalis Law Journal; Vol. 3 No. 2 (2022): Islamic Law Theme; 117-132 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 3 No 2 (2022): Tema Hukum Islam; 117-132 2746-4075 10.56370/jhlg.v3i2 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/179/175 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/181 2025-07-09T06:29:24Z JHLG:ART

The Role Of DNA Tests On The Status Of Li’an's Children From The Results Of A Legal Marriage From The Perspective Of Islamic Law And Positive Law In Indonesia Peran Tes DNA terhadap Kedudukan Status Anak Li’an dari Hasil Perkawinan yang Sah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Rahayu, Tajqia Qalbu Karwiyah Pertiwi, Adinda Putri Li'an Divorce Adultery The Status of The Child DNA Test Li'an Perceraian Perzinahan Status Anak Tes DNA Divorce can occur due to allegations of adultery by the husband to his pregnant wife so as to relate to the status of his child. The husband's doubts can make him take Li'an's oath. DNA testing is commonly used for personal purposes such as the determination of guardianship of the child or the parent of the child and for a legal purpose. From the analysis, it is known that the status of the child due to Li'an's divorce according to Islamic law is the breakup of the relationship between father and son although it will be known that the child conceived by his wife is true, while according to the law is positive if there is evidence in the form of DNA tests that the child conceived by his wife is the right child of his husband, then nasab relationship with his father remains. Perceraian dapat terjadi karena tuduhan perzinahan oleh suami kepada istrinya yang sedang mengandung sehingga berkaitan dengan status anaknya. Keraguan suami dapat membuatnya melakukan sumpah Li’an. Tes DNA umumnya digunakan untuk tujuan pribadi seperti penentuan perwalian anak atau orang tua dari anak, dan sebagai tujuan hukum. Dari analisis diketahui bahwa status anak akibat perceraian Li’an menurut hukum islam adalah putusnya hubungan nasab antara ayah dan anak meskipun kelak diketahui bahwa anak yang dikandung istrinya benar anaknya, sedangkan menurut hukum positif jika ada bukti berupa tes DNA bahwa anak yang dikandung istrinya benar anak suaminya, maka hubungan nasab dengan ayahnya tetap ada. CV Rewang Rencang 2022-10-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/181 10.56370/jhlg.v3i2.181 Lex Generalis Law Journal; Vol. 3 No. 2 (2022): Islamic Law Theme; 148-166 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 3 No 2 (2022): Tema Hukum Islam; 148-166 2746-4075 10.56370/jhlg.v3i2 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/181/124 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/182 2025-07-09T06:29:24Z JHLG:ART

The Conception of Copyright Reviewed From The Distribution of Wealth According to Sharia Economic Law Theory: Conception Of Copyright Is Reviewed From The Distribution Of Wealth According To The Theory Of Islamic Economic Law Konsepsi Hak Cipta Ditinjau dari Distribusi Kekayaan Menurut Teori Hukum Ekonomi Syariah: Conception Of Copyright Is Reviewed From The Distribution Of Wealth According To The Theory Of Islamic Economic Law Musyarri, Fazal Akmal Distribution of Wealth Copyrights Sharia Economic Law Distribusi Kekayaan Hak Cipta Hukum Ekonomi Syariah Intellectual Property Rights (IPR) is a right that arises from the results of human brain thinking that produces a product or process that is useful for human life. The object of IPR arrangement is a work that arises or is born from human intellectual ability. IPR itself has many kinds such as copyright, brand rights, patents, industrial design, trade secrets, protection of plant varieties, to the design of integrated circuit layouts. IPR itself in the context of Islamic Law is included as a gift of Allah S.W.T.. In this paper, the author is interested in studying IPR in the view from the point of view of property ownership theory and its implications. This is considering the utilization of IPR that can bring commercial value to IPR holders as an exclusive right. Whether the conception is in accordance with Islamic sharia or there are other concepts that are more ideal to be applied. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia. Objek pengaturan HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI sendiri memiliki banyak macam seperti hak cipta, hak merek, hak paten, desain industri, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, hingga desain tata letak sirkuit terpadu. HKI sendiri dalam konteks Hukum Islam termasuk sebagai anugerah pemberian Allah S.W.T.. Dalam tulisan ini, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai HKI ditinjau dari sudut pandang teori kepemilikan harta benda beserta implikasinya. Hal tersebut mengingat pemanfaatan dari HKI yang dapat mendatangkan nilai komersial bagi pemegang HKI sebagai hak ekslusif. Apakah konsepsi tersebut telah sesuai dengan syariat Islam atau terdapat konsep lain yang lebih ideal untuk diterapkan. CV Rewang Rencang 2022-10-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/182 10.56370/jhlg.v3i2.182 Lex Generalis Law Journal; Vol. 3 No. 2 (2022): Islamic Law Theme; 102-116 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 3 No 2 (2022): Tema Hukum Islam; 102-116 2746-4075 10.56370/jhlg.v3i2 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/182/121 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/184 2025-07-09T06:29:24Z JHLG:ART

Syiah Isma’iliyah And Syiah Itsna ‘Asyariah: (Definition, Imamah's Concept, And Other View) Syiah Isma’iliyah dan Syiah Itsna ‘Asyariah: (Pengertian, Konsep Imamah dan Ajaran Lainnya) Kemalasari, Aisyah Rahadianti Ratna Shi’ite Teachings Shi'ite Isma'iliyah Shi'ite Itsna 'Asyariah Ajaran Syiah Syiah Isma’iliyah Syiah Itsna ‘Asyariah In the application of Islam by its ummah, there are two great teachings, namely the Sunni Sect and the Shi'ite Sect. Shi'ite sects are considered a cult in the application of Islam. As for this sect can be obtained and buried in several countries such as Iran which makes it the official flow of the country, Afghanistan, India, Pakistan, Syria, Lebanon, Greece, Britain, North America, China, and the Soviet Union. As for in this article, the author will discuss the flow of Shi'ite Isma'iliyah and Shi'ite Itsna 'Asyariah which are two of the most famous Shi'ite sects and spread in several countries mentioned earlier. The author will discuss the understanding, the concept of imamah, and the teachings embraced by the two sects of Shi'ite in detail and discuss the parts that are considered heretical in it. Di dalam penerapan Agama Islam oleh ummatnya, dikenal dua ajaran besar yaitu Sekte Sunni dan Sekte Syiah. Sekte Syiah yang dianggap sebagai aliran sesat dalam penerapan Agama Islam. Adapun sekte ini bisa didapat dan terdiaspora di beberapa negara seperti Iran yang menjadikannya aliran resmi negara, Afghanistan, India, Pakistan, Syiria, Libanon, Yunani, Inggris, Amerika Utara, Cina dan Uni Soviet. Adapun di dalam tulisan ini, penulis akan mengupas mengenai aliran Syiah Isma’iliyah dan Syiah Itsna ‘Asyariah yang merupakan dua dari sekte Syiah yang termahsyur dan tersebar di beberapa negara-negara yang telah disebutkan sebelumnya. Penulis akan membahas mengenai pengertian, konsep imamah beserta ajaran-ajaran yang dianut oleh dua aliran sekte Syiah tersebut secara detail beserta membahas bagian yang dianggap sesat di dalamnya. CV Rewang Rencang 2022-10-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/184 10.56370/jhlg.v3i2.184 Lex Generalis Law Journal; Vol. 3 No. 2 (2022): Islamic Law Theme; 85-101 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 3 No 2 (2022): Tema Hukum Islam; 85-101 2746-4075 10.56370/jhlg.v3i2 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/184/122 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/185 2025-07-09T06:29:24Z JHLG:ART

Actualization Of The Position Of Islamic Law In The Perspective Of Indonesian National Law Aktualisasi Kedudukan Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia Apriani, Nabilah Position Islamic Law Perspective National Law Kedudukan Hukum Islam Perspektif Hukum Nasional Rigid and non-flexible laws will lead to complex conflicts. So that a legal system is needed whose existence can be accepted by the community. This research focuses on how Islamic Law is positioned in the perspective of Indonesian national law as well as how the application of Islamic Law in Indonesia. This research uses normative juridical approach methods by conducting a comprehensive review of theories, concepts and laws and regulations to find answers to problems in research. Thus resulted in a conclusion that the position of Islamic Law in Indonesia has been in line with the philosophical-political, juridical, and sociological order. Although its implementation still finds obstacles, Islamic law has succeeded in contributing to the establishment of national law. This is evidenced by the formulation of Islamic Law into several products of Indonesian laws and regulations. Hukum yang rigid dan non-fleksible akan menimbulkan sebuah konflik secara kompleks. Sehingga diperlukan suatu sistem hukum yang keberadaannya dapat diterima oleh masyarakat. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kedudukan Hukum Islam dalam perspektif hukum nasional Indonesia serta bagaimana penerapan Hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan cara melakukan penelaahan terhadap teori, konsep dan peraturan perundang-undangan secara komprehensif guna menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Sehingga dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa kedudukan Hukum Islam di Indonesia telah sejalan dengan tatanan filosofis-politis, yuridis dan sosiologis. Meskipun pada pelaksanaannya masih menemukan kendala, namun Hukum Islam telah berhasil memberikan kontribusi terhadap pembentukan hukum nasional. Hal ini terbukti dengan diformulasikannya Hukum Islam ke dalam beberapa produk peraturan perundang-undangan Indonesia. CV Rewang Rencang 2022-10-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/185 10.56370/jhlg.v3i2.185 Lex Generalis Law Journal; Vol. 3 No. 2 (2022): Islamic Law Theme; 133-147 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 3 No 2 (2022): Tema Hukum Islam; 133-147 2746-4075 10.56370/jhlg.v3i2 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/185/123 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/187 2022-01-11T11:46:42Z JHLG:ART

Legal Opinion: Poisoning of Russian Ex-Espionage Legal Opinion : Peracunan Eks Spionase Rusia Soeliongan, Amanda Eugenia Diplomatic Relations Diplomatic Law Persona Non-Grata Hubungan Diplomatik Hukum Diplomatik Persona Non-Grata The poisoning of Sergei Skripal in Britain by Russian military intelligence drew widespread condemnation from various countries in the world. This action violates state sovereignty and violates International Law because the assassination attempt uses chemical weapons, a nerve agent from the Soviet era named Novichok. Britain finally responded strongly by designating 23 Russian ambassadors as Persona Non-Grata, which was in accordance with the provisions of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. Persona Non-Grata as the exclusive right of any State that can be used as a sanction if there is a violation of international law, although there may be arbitrary in its use because the Receiving State is not obliged to give a valid reason. Therefore, Persona Non-Grata in diplomatic law may be used as a warning or instrument of interruption for a diplomatic relationship that is considered incompatible. This paper will discuss the incident in the review of International Diplomatic and Consular Law. Peracunan Sergei Skripal di Inggris oleh intelijen militer Rusia menuai banyak kecaman dari berbagai negara di dunia. Aksi ini melanggar kedaulatan negara dan melanggar Hukum Internasional karena percobaan pembunuhan tersebut menggunakan senjata kimia yakni racun saraf dari era Uni Soviet bernama Novichok. Inggris akhirnya memberikan respon keras dengan menetapkan 23 duta besar Rusia sebagai Persona Non-Grata, yang telah sesuai dengan ketentuan Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Persona Non-Grata sebagai hak eksklusif setiap negara yang dapat dijadikan sebagai sanksi apabila terdapat pelanggaran hukum internasional, walaupun dapat terjadi kesewenangan dalam penggunaannya karena Negara Penerima tidak wajib untuk memberikan alasan yang sah. Oleh sebab itu, Persona Non-Grata dalam hukum diplomatik dapat dijadikan peringatan atau alat interupsi bagi suatu hubungan diplomatik yang dianggap tidak selaras. Tulisan ini akan membahas kejadian tersebut ditinjau dari Hukum Diplomatik dan Konsuler Internasional. CV Rewang Rencang 2020-04-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/187 10.56370/jhlg.v1i1.187 Lex Generalis Law Journal; Vol. 1 No. 1 (2020): International Law Theme; 13-24 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 1 No 1 (2020): Tema Hukum Internasional; 13-24 2746-4075 10.56370/jhlg.v1i1 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/187/87 Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/189 2022-01-12T04:39:19Z JHLG:ART

Legal Opinion : Nicaragua v. United States of America Legal Opinion : Nicaragua v. United States of America Ilmi, Amadda ICJ International Conflict Nicaragua v. United States of America ICJ Konflik Internasional Nikaragua vs. Amerika Serikat This case occurred between the United States (USA) and Nicaragua, where the problem between the two is a dispute that led to allegations of violations of international law, starting from the problems of domestic government that occurred in the Republic of Nicaragua. However, the United States is actively involved in these internal issues. Nicaragua considers that the interference by the United States further worsens the state of nicaragua's government and feels that the United States has committed actions contrary to the rules of international law. One of his interventions was when the U.S. took steps to stop economic aid to Nicaragua because nicaragua had previously fought El Salvador, where El Salvador was known to have good diplomatic relations with the United States. Knowing this, the U.S. also made some kind of attack by sending its military on Nicaraguan territory and planting mines in the sea and inland sea of Nicaragua, causing ships to be damaged and even destroyed. The U.S. also conducted corporate civilian and military facilities in Nicaragua. Of course, this is very disturbing to Nicaragua, because it did not make any efforts against the Americans but came under attack for its case with El Salvador. The case was then reported to the ICJ who mediated and considered that the actions taken by the United States were wrong, because it was too into matters that did not include its jurisdiction to participate in the case. Kasus ini terjadi antara Amerika dan Nikaragua, dimana permasalahan antara keduanya merupakan sengketa yang berujung pada tudingan pelanggaran hukum internasional, bermula dari masalah pemerintahan dalam negeri yang terjadi di Republik Nikaragua. Namun, Amerika Serikat justru terlibat secara aktif dalam permasalahan internal itu. Nikaragua menganggap bahwa campur tangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat semakin memperburuk keadaan pemerintahan Nikaragua dan merasa bahwa Amerika Serikat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kaidah hukum Internasional. Salah satu campur tangannya yakni ketika Amerika mengambil langkah menghentikan bantuan ekonomi ke Nikaragua karena sebelumnya Nikaragua melawan El Savador, dimana El Savador diketahui memilki hubungan diplomatis yang baik dengan Amerika. Mengetahui hal tersebut, Amerika juga melakukan semacam upaya serangan dengan mengirimkan militernya di wilayah Nikaragua dan menanam ranjau di laut wilayah dan laut pedalaman Nikaragua sehingga menyebabkan kapal-kapal yang melintas rusak bahkan hancur. Kemudian Amerika juga melakukan perusahaan fasilitas sipil dan militer di Nikaragua. Tentu hal tersebut sangat mengusik Nikaragua, lantaran tidak melakukan upaya apapun terhadap Amerika namun mendapat serangan atas kasusnya dengan El Savador. Kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada ICJ yang menjadi penengah dan menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Amerika adalah salah, lantaran terlalu masuk kedalam urusan yang bukan termasuk yurisdiksinya untuk turut serta dalam kasus tersebut. CV Rewang Rencang 2020-04-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/189 10.56370/jhlg.v1i1.189 Lex Generalis Law Journal; Vol. 1 No. 1 (2020): International Law Theme; 1-12 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 1 No 1 (2020): Tema Hukum Internasional; 1-12 2746-4075 10.56370/jhlg.v1i1 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/189/88 Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/190 2022-06-29T13:46:48Z JHLG:ART

The Position Of Hindu Women In The Inheritance System According To Balinese Customary Inheritance Law Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali Cahyani, Firnanda Arifatul Amelda, Dia Aisa Daughters, Inheritance Rights Balinese Customary Law Anak Perempuan Hak Mewaris Hukum Adat Bali Customary inheritance law is closely related to the kinship system adopted by an indigenous people. Indigenous Balinese adhere to a patrilineal kinship system with a majority inheritance system. So that the heirs in the Balinese customary law community are only boys, while girls are not allowed to inherit. To get her inheritance rights, a Balinese Hindu girl can get it in the form of grants or marriage gifts (spirit of funds), tetadan and bebaktan. Apart from that, it is also possible to change the status of women to men (sentana rajeg). Hukum waris adat sangat erat kaitannya dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu masyarakat adat. Masyarakat Adat Bali menganut sistem kekrabatan patrilineal dengan sistem kewarisan mayorat. Sehingga ahli waris dalam masyarakat hukum adat Bali ialah anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak diperkenankan untuk mewaris. Untuk mendapatkan hak warisnya, seorang anak perempuan hindu Bali dapat memperolehnya dengan bentuk hibah atau hadiah perkawinan (jiwa dana), tetadan dan bebaktan. Selain itu dapat pula dilakukan perubahan status perempuan menjadi laki-laki (sentana rajeg). CV Rewang Rencang 2022-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/190 10.56370/jhlg.v3i6.190 Lex Generalis Law Journal; Vol. 3 No. 6 (2022): Family Law Theme; 448-459 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 3 No 6 (2022): Tema Hukum Keluarga; 448-459 2746-4075 10.56370/jhlg.v3i6 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/190/155 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/192 2022-01-12T14:02:33Z JHLG:ART

Analysis Of The Evaluation Of The Generalized System Of Preference (GSP) Of The United States Against Indonesia And Its Effect On Trade Agreements Under The World Trade Organization (WTO) Analisis Penetapan Evaluasi Generalized System of Preference (GSP) Amerika Serikat Terhadap Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kesepakatan Perdagangan Dibawah World Trade Organization (WTO Jeihan, Jodie Loijens, Tasya Ester Ekaningtyas, Intan GSP Trade Relations between Indonesia and the United States WTO GSP Hubungan Dagang Indonesia dan Amerika Serikat WTO Liberalism is a basic principle embraced by the United States in all its policies including trade policy. This principle is also carried out by U.S. President Donald Trump in the form of orientation to bilateral agreements. When viewed from the trade relationship between Indonesia and the United States, the Generalized System of Preference or GSP facility is the only bilateral relationship that Indonesia can run with the United States. GSP is the U.S. policy of waiging import duties on the import of certain goods from developing countries in which case Indonesia is one of them. But it turns out that there is a policy of evaluating the implementation of GSP against Indonesia looking at the trade balance and Indonesia's economic policies that have an impact on the United States. The evaluation has the potential to reduce Indonesia's Bargaining Position in GSP facilities. If it comes to unexpected conditions it can harm Indonesia because of the increase in tariffs imposed on the export sector. The author intends to review the reevaluation policy in terms of international law. Liberalisme merupakan prinsip dasar yang dianut oleh Amerika Serikat dalam semua kebijakannya termasuk kebijakan perdagangan. Prinsip tersebut juga dijalankan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupa orientasi kepada kesepakatan yang bersifat bilateral. Jika ditinjau dari hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, fasilitas Generalized System of Preference atau GSP merupakan satu-satunya hubungan bilateral yang dapat dijalankan oleh Indonesia dengan Amerika Serikat. GSP adalah kebijakan AS berupa pembebasan tarif bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang yang dalam hal ini Indonesia merupakan salah satunya. Namun ternyata terdapat kebijakan evaluasi pelaksanaan GSP terhadap Indonesia melihat pada neraca perdagangan dan kebijakan perekonomian Indonesia yang memberi dampak pada Amerika Serikat. Dengan adanya evaluasi tersebut berpotensi mengurangi Bargaining Position Indonesia dalam fasilitas GSP. Apabila sampai pada kondisi yang tidak diharapkan tersebut dapat merugikan Indonesia karena naiknya tarif yang dikenakan pada sektor ekspor. Penulis bermaksud menelaah kebijakan reevaluasi tersebut ditinjau dari segi hukum internasional. CV Rewang Rencang 2020-04-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/192 10.56370/jhlg.v1i1.192 Lex Generalis Law Journal; Vol. 1 No. 1 (2020): International Law Theme; 34-50 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 1 No 1 (2020): Tema Hukum Internasional; 34-50 2746-4075 10.56370/jhlg.v1i1 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/192/90 Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/193 2022-01-12T14:29:51Z JHLG:ART

Indonesia's Protectionist Policy To Stabilize The National Investment Climate And Capitalize On The Conditions Of The U.S.-China Trade War Kebijakan Proteksionisme Indonesia Guna Menstabilkan Iklim Investasi Nasional dan Mengkapitalisasi Kondisi Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok Saifulloh, Moh. Roziq IHSG Policy Liberalization U.S. - China Trade War Protectionism IHSG Kebijakan Liberalisasi Perang Dagang AS-Tiongkok Proteksionisme Trade liberalization is the removal or reduction of restrictions or barriers to the free exchange of goods between countries. On the other hand, the United States' protectionist policy on Chinese products led to a trade war between the two countries. The impact of the U.S.-China trade war has an impact on fluctuations in the value of JCI in Indonesia, so protectionist policies are needed in accordance with national and international legal instruments to stabilize the national investment climate and capitalize on the conditions of the U.S.-China trade war. In this essay, the author uses a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach, so that this research is classified as normative juridical research or also called doctrinal legal research. Liberalisasi perdagangan adalah penghapusan atau pengurangan batasan maupun hambatan pada pertukaran barang secara bebas antar negara. Disisi lain, kebijakan proteksionisme Amerika Serikat (AS) kepada produk Tiongkok menyebabkan perang dagang antara kedua negara tersebut. Dampak perang dagang AS-Tiongkok berdampak terhadap fluktuasi nilai IHSG di Indonesia, maka dibutuhkan kebijakan proteksionisme yang sesuai dengan instrumen hukum nasional dan internasional guna menstabilkan iklim investasi nasional serta mengkapitalisasi kondisi perang dagang AS-Tiongkok. Dalam esai ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis, sehingga penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. CV Rewang Rencang 2020-04-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/193 10.56370/jhlg.v1i1.193 Lex Generalis Law Journal; Vol. 1 No. 1 (2020): International Law Theme; 51-63 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 1 No 1 (2020): Tema Hukum Internasional; 51-63 2746-4075 10.56370/jhlg.v1i1 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/193/91 Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/194 2025-07-09T06:26:06Z JHLG:ART

Implementation of Customary Law in Sustainable Infrastructure Development Pelaksanaan Hukum Adat dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Ramadhani, Mutiara Riyanti , Diyah Ayu Indigenous People Application of Customary Law Sustainable Infrastructure Development Masyarakat Hukum Adat Pelaksanaan Hukum Adat Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Infrastructure development in Indonesia is not easy to implement because of the diversity of cultures and geographical conditions, which made Indonesia seek infrastructure development following indigenous peoples. This research focuses on the legal basis for using indigenous peoples' land and the role and enforcement of customary law in sustainable infrastructure development. This type of writing study uses the juridical-normative method through primary and secondary legal study materials to find answers to the research. With this, a conclusion that draws infrastructure development that uses customary rights for the public interest can carry out by way of the handover of land by the authorities together with the owners of traditional rights based on an agreement between indigenous peoples and the applicable provisions. Pembangunan infrastruktur di Indonesia bukan hal yang mudah dalam pelaksanaannya. Karena adanya keanekaragaman dari kebudayaan dan keadaan geografis, membuat Indonesia harus mengupayakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan masyarakat adat. Penelitian ini berfokus pada dasar hukum pemanfaatan tanah masyarakat adat serta peran dan pelaksanaan hukum adat dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui bahan kajian hukum primer dan sekunder guna menemukan jawaban terhadap penelitian. Dengan ini dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur yang menggunakan hak ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa bersama pemilik hak ulayat berdasarkan pada kesepakatan antar masyarakat adat dan ketentuan yang berlaku. CV Rewang Rencang 2022-03-17 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/194 10.56370/jhlg.v3i3.194 Lex Generalis Law Journal; Vol. 3 No. 3 (2022): Adat Law and Customary Law Theme; 217-230 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 3 No 3 (2022): Tema Hukum Adat dan Kebiasaan; 217-230 2746-4075 10.56370/jhlg.v3i3 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/194/141 Hak Cipta (c) 2022 Lex Generalis Law Journal https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/195 2022-01-13T08:35:11Z JHLG:ART

Analysis Of The Settlement Of The Sea Border Between Peru And Chile Completed By The International Court Of Justice (ICJ) Analisis Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru dengan Chili yang Diselesaikan Oleh Mahkamah Internasional (ICJ) Sholikah, Dwi Imroatus International Law of the Sea Conflict between Peru and Chile International Court of Justice (ICJ) Hukum Laut Internasional Konflik antara Peru dengan Chili Mahkamah Internasional (ICJ) The law of the sea is very instrumental in limiting the areas of sea, land, and waters of a country. The sea is a road that is very often used to connect one country with other countries for trade and even for the benefit of others. On the other hand, the existence of international sea law protects natural resources from being misused. The International Court of Justice resolves disputes between member states. It also provides opinions or advice to official bodies and specialized agencies established by the United Nations. In the performance of its duties, the International Court of Justice refers to international conventions to establish cases recognized by the states in dispute. The ICJ is also guided by international customs that are evidence of general practice. Hukum laut sangat berperan untuk membatasi daerah-daerah laut, daratan dan perairan suatu negara. Laut merupakan jalan yang sangat sering digunakan untuk menghubungkan suatu negara dengan negara lain untuk kepentingan perdagangan bahkan untuk kepentingan yang lainnya. Disisi lain, adanya hukum laut internasional melindungi sumber daya alam agar tidak disalahgunakan. Mahkamah Internasional menyelesaikan sengketa antar negara anggota. Lembaga ini juga memberikan pendapat atau nasihat kepada badan-badan resmi dan lembaga khusus yang dibentuk oleh PBB. Dalam pelaksanaan tugasnya, Mahkamah Internasional mengacu pada konvensi-konvensi internasional untuk menetapkan perkara yang diakui oleh negara-negara yang sedang bersengketa. ICJ juga berpedoman pada kebiasaan internasional yang menjadi bukti praktik umum. CV Rewang Rencang 2020-04-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/195 10.56370/jhlg.v1i1.195 Lex Generalis Law Journal; Vol. 1 No. 1 (2020): International Law Theme; 25-34 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 1 No 1 (2020): Tema Hukum Internasional; 25-34 2746-4075 10.56370/jhlg.v1i1 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/195/92 Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/196 2025-07-09T06:26:06Z JHLG:ART

Analysis Of Land Procurement On Ulayat Land Of Indigenous Law Communities In The Framework Of A National Strategy Project For Public Interest Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum Angela, Krisna Setyawati, Anik Public Interest Land Procurement Ulayat Land Kepentingan Umum Pengadaan Tanah Tanah Ulayat Infrastructure development in Indonesia is not easy to implement because of the diversity of cultures and geographical conditions, which made Indonesia seek infrastructure development following indigenous peoples. This research focuses on the legal basis for using indigenous peoples' land and the role and enforcement of customary law in sustainable infrastructure development. This type of writing study uses the juridical-normative method through primary and secondary legal study materials to find answers to the research. With this, a conclusion that draws infrastructure development that uses customary rights for the public interest can carry out by way of the handover of land by the authorities together with the owners of traditional rights based on an agreement between indigenous peoples and the applicable provisions. Pembangunan infrastruktur di Indonesia bukan hal yang mudah dalam pelaksanaannya. Karena adanya keanekaragaman dari kebudayaan dan keadaan geografis, membuat Indonesia harus mengupayakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan masyarakat adat. Penelitian ini berfokus pada dasar hukum pemanfaatan tanah masyarakat adat serta peran dan pelaksanaan hukum adat dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui bahan kajian hukum primer dan sekunder guna menemukan jawaban terhadap penelitian. Dengan ini dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur yang menggunakan hak ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa bersama pemilik hak ulayat berdasarkan pada kesepakatan antar masyarakat adat dan ketentuan yang berlaku. CV Rewang Rencang 2022-03-17 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/196 10.56370/jhlg.v3i3.196 Lex Generalis Law Journal; Vol. 3 No. 3 (2022): Adat Law and Customary Law Theme; 199-216 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 3 No 3 (2022): Tema Hukum Adat dan Kebiasaan; 199-216 2746-4075 10.56370/jhlg.v3i3 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/196/140 Hak Cipta (c) 2022 Lex Generalis Law Journal https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/197 2025-07-09T06:26:06Z JHLG:ART

Assessing The Existence And Legal Protection Of Disputes Over Land Rights Of Indigenous Peoples Based On Indonesian Positive Law : (Case Study Of Oil Palm Plantations In South Kalimantan) Menakar Eksistensi dan Perlindungan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Hukum Positif Indonesia: (Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan) Sulasno, Inas Zulfa Eprilia, Farina Firda Existence Land Rights Oil Palm Plantations Legal Protection Eksistensi Hak Atas Tanah Perkebunan Sawit Perlindungan Hukum The polemic of customary land rights raises further questions regarding the existence and legal protection of indigenous peoples involving South Kalimantan oil palm plantation entrepreneurs, especially legal regulations that are still sectoral in nature and differing views on land, resulting in prolonged conflicts. The results of the research show that there are 3 factors that make the existence of ulayat rights recognized, namely The community, territory and inter-both factors that indigenous peoples have the rights. Meanwhile, legal protection can be in the form of formulating policies that present the government, indigenous peoples, and entrepreneurs. Polemik hak atas tanah ulayat menimbulkan pertanyaan lebih lanjut terkait eksistensi dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang melibatkan pengusaha perkebunan sawit Kalimantan Selatan, terlebih regulasi hukum masih bersifat sektoral dan perbedaan pandangan hak atas tanah, sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa terdapat tiga faktor yang membuat eksistensi hak ulayat diakui yakni faktor masyarakat, wilayah dan antar keduanya, bahwa masyarakat adat berhak atas eksistensi hak tanah ulayat. Adapun, perlindungan hukumnya dapat berupa penyusunan kebijakan yang menghadirkan pemerintah, masyarakat adat, dan pengusaha. CV Rewang Rencang 2022-03-17 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/197 10.56370/jhlg.v3i3.197 Lex Generalis Law Journal; Vol. 3 No. 3 (2022): Adat Law and Customary Law Theme; 180-198 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 3 No 3 (2022): Tema Hukum Adat dan Kebiasaan; 180-198 2746-4075 10.56370/jhlg.v3i3 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/197/139 Hak Cipta (c) 2022 Lex Generalis Law Journal https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/198 2025-07-09T06:26:06Z JHLG:ART

The Existence Of The Application Of Alas Bide Sanctions In The Settlement Of Domestic Violence Cases In Bengkayang Regency, West Kalimantan Eksistensi Penerapan Sanksi Alas Bide dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat Permata, Chusnul Qotimah Nita Rastini Alas Bide Eksistensi Hukum Adat Alas Bide Existence Inheritance Rights, Daughters, Balinese Customary Law. Customary law is one of the laws that adjudicate a case that occurs in an area. The existence of customary law has been recognized in laws and regulations which are still valid and in tandem with state law. The purpose of this study was to determine the application of the Alas Bide which was applied to the customary law of Bengkayang district, West Kalimantan province in the settlement of a case in the case of Domestic Violence (KDRT). Research methods use a type of normative legal research with a type of statutory approach or Statute approach, which refers to several laws and regulations. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded, First, the settlement of cases of domestic violence with Alas Bide in Bengkayang, West Kalimantan. Second, the existence of the use of customary law with national law. Hukum adat menjadi salah satu hukum yang mengadili suatu perkara yang terjadi di suatu daerah. Eksistensi hukum adat telah diakui dalam peraturan perundang-undangan yang mana masih berlaku dan beriringan dengan hukum negara. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pemberlakuan Alas Bide yang diterapkan pada hukum adat kabupaten Bengkayang dalam penyelesaian suatu perkara KDRT. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan atau Statuta Approach, dimana merujuk kepada beberapa peraturan perundangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan, Pertama, penyelesaian kasus KDRT dengan Alas Bide di Bengkayang, Kalimantan Barat. Kedua, eksistensi penggunaan hukum adat dengan hukum nasional. CV Rewang Rencang 2022-03-17 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/198 10.56370/jhlg.v3i3.198 Lex Generalis Law Journal; Vol. 3 No. 3 (2022): Adat Law and Customary Law Theme; 167-179 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 3 No 3 (2022): Tema Hukum Adat dan Kebiasaan; 167-179 2746-4075 10.56370/jhlg.v3i3 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/198/138 Hak Cipta (c) 2022 Lex Generalis Law Journal https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/199 2022-01-16T10:57:02Z JHLG:ART

International Standards Of The Basic Rights Of Workers With Disabilities And Their Implementation In National Labour Law In Indonesia Standar Internasional Hak-Hak Dasar Buruh Penyandang Disabilitas dan Implementasinya dalam Hukum Perburuhan Nasional di Indonesia Maulana, Firmansyah Sukmayana, Alifia Berli S, Awaludin Rohim Nurcahyo, Benny Sani, Ega Amalia Natsiriyat, Wahidyah Rahma N, Sandra Bagus National Law International Standards Person with Disabilities Hukum Nasional Standar Internasional Penyandang Disabilitas The right to work is an inseparable human right because every human being and everyone has the right to participate in, contribute and enjoy economic, social, cultural and political development, where all fundamental human rights and freedoms can be fully realized, as stated in the 1986 Un Declaration on the Right to Development. This provision also overshadows the interests of the Disabled. People with disabilities in Indonesia until now are still very difficult in finding a job and carrying out work. In this paper, the author seeks to analyze the employment standards for people with disabilities internationally in Indonesia's positive law and explain the conditions of application and supervision based on the phenomena that occur. Hak atas pekerjaan adalah Hak Asasi Manusia yang tidak bisa dipisahkan karena setiap manusia dan semua orang berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, dimana semua HAM dan kebebasan yang mendasar bisa sepenuhnya diwujudkan, seperti yang dinyatakan di dalam Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan 1986. Ketentuan tersebut termasuk juga menaungi kepentingan Kaum Difabel. Kaum Difabel di Indonesia hingga saat ini masih sangat kesulitan dalam mencari pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan. Dalam tulisan ini, penulis berupaya menganalisis standar ketenagakerjaan bagi Kaum Difabel secara internasional dalam hukum positif Indonesia serta memaparkan tentang kondisi penerapan dan pengawasannya berdasarkan fenomena yang terjadi. CV Rewang Rencang 2020-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/199 10.56370/jhlg.v1i2.199 Lex Generalis Law Journal; Vol. 1 No. 2 (2020): Labor Law Theme; 22-37 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 1 No 2 (2020): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan; 22-37 2746-4075 10.56370/jhlg.v1i2 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/199/93 Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/200 2022-01-16T11:04:33Z JHLG:ART

Certificate Institution Activity System As Supporting Positive Legal Soft-Skills In Job Acceptance Certificate Institution Activity System sebagai Penunjang Positive Legal Soft-Skill dalam Job Acceptance Rif'an, Moh. Sitepu, Misael Avemnasal Stiawan, Hary Certificate Institution Activity System HDI Legal Soft Skill Certificate Institution Activity System IPM Legal Soft Skill The problem in the implementation of education is a serious problem, where errors that can be concluded in education problems will cause internal damage to the nation that can be monitored through HDI (Human Development Index). But the problem is the existence of an elderly society productive school but does not have a level of education or homelessness education. In this paper, the author initiated Legal Soft Skills Certification as a form of implementation of the Article 31 paragraph 2 and Article 28 C paragraph 1 of the Indonesia Constitution and its amendments. In order to emerge an alternative path for homeless people to regain their right to self-development through basic needs, get education and benefit from science and technology to improve their quality of life. Problematika yang ada dalam penyelenggaraan pendidikan adalah masalah yang cukup serius, dimana kesalahan yang dapat disimpulkan dalam permasalahan pendidikan akan mengakibatkan kerusakan internal bangsa yang dapat terpantau melalui IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Namun yang menjadi masalah adalah adanya eksistensi masyarakat yang sudah lanjut usia produktif sekolah namun tidak memiliki jenjang pendidikan atau tunawisma pendidikan. Dalam tulisan ini penulis menggagas Sertifikasi Legal Soft Skill sebagai wujud implementasi UUD 1945 beserta amandemennya (Pasal 31 ayat 2) dan Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945. Agar muncul sebuah jalur alternative bagi para tunawisma pendidikan supaya kembali memegang haknya atas perkembangan diri melalui kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi  demi meningkatkan kualitas hidupnya. CV Rewang Rencang 2020-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/200 10.56370/jhlg.v1i2.200 Lex Generalis Law Journal; Vol. 1 No. 2 (2020): Labor Law Theme; 51-67 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 1 No 2 (2020): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan; 51-67 2746-4075 10.56370/jhlg.v1i2 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/200/94 Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/204 2022-01-18T07:32:04Z JHLG:ART

Optimization Of Supervision Of The Prosecutor's Commission In Supervising Violations Of The Code Of Ethics Of Corruption Cases On Prosecutors Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi pada Jaksa Iswara, Dina Aprilia Professional Crimes Code of Ethics Prosecutor's Commission Corruption Eradication Commission Kejahatan Profesi Kode Etik Komisi Kejaksaan KPK A Code of ethics is needed in the world of the profession as an effort to realize the implementation of guidelines or behavioral guidance that can maintain the honor of a profession. The code of ethics of the profession can develop into a culture in society. In Indonesia, the professional code of ethics is bound by regulation in accordance with the profession itself, including one of which is the code of ethics and behavior of the Prosecutor contained in the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia Number PER-014/A/JA/11/2012 concerning the Prosecutor's Code of Conduct. The Prosecutor's Code of Conduct is a set of norms of the description of the Prosecutor's Code of Ethics, as a guideline of priority that regulates the behavior of prosecutors both in carrying out their professional duties, maintaining the honor and dignity of their profession and in conducting community relations outside the ministry. Like the code of ethics in general, the prosecutorial profession's code of ethics aims to prevent the occurrence of office crimes. But on the ground level, efforts to realize the prosecutor's professional code of ethics experience several obstacles including cases related to crime or abuse of office by certain prosecutors. In addition to normatively, the position of the prosecutor is not strictly regulated in the constitution, also because the organizational structure of the Prosecutor of the Republic of Indonesia itself is within the government environment. So it is not surprising that it becomes a loophole for prosecutors to commit professional crimes such as corruption. Then the solution that can be offered is to establish a mechanism of supervision of the prosecutor's profession called the Prosecutor's Commission which has a role such as the Judicial Commission that oversees the profession of judges. Restructuring is needed for the performance of the Indonesian Prosecutor's Commission with the supervision of behavior and performance, in addition to providing rewards to outstanding Prosecutors. Kode etik diperlukan dalam dunia profesi sebagai upaya mewujudkan terlaksananya pedoman atau tuntunan tingkah laku yang dapat menjaga kehormatan suatu profesi. Kode etik profesi dapat berkembang menjadi suatu budaya di dalam masyarakat. Di Indonesia, kode etik profesi diikat oleh suatu peraturan sesuai dengan profesi itu sendiri, termasuk salah satunya adalah kode etik dan perilaku Jaksa yang tertuang di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER–014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa, sebagai pedoman keutamaan yang mengatur perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Seperti kode etik pada umumnya, kode etik profesi jaksa bertujuan mencegah terjadinya kejahatan jabatan. Namun dalam tataran di lapangan, upaya mewujudkan kode etik profesi Jaksa mengalami beberapa hambatan termasuk adanya kasus-kasus berkaitan dengan kejahatan atau penyalahgunaan jabatan oleh oknum Jaksa tertentu. Selain dikarenakan secara normatif kedudukan kejaksaan tidak diatur secara tegas dalam konstitusi, juga dikarenakan struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia itu sendiri yang berada di dalam lingkungan pemerintah. Maka tidak heran hal tersebut menjadi celah bagi Jaksa untuk melakukan kejahatan profesi seperti korupsi. Maka solusi yang dapat ditawarkan adalah membentuk mekanisme pengawasan terhadap profesi Jaksa yang disebut sebagai Komisi Kejaksaan yang memiliki peran seperti Komisi Yudisial yang mengawasi profesi hakim. Diperlukan restrukturisasi atas kinerja dari Komisi Kejaksaan Indonesia dengan pengawasan perilaku dan kinerja, disamping memberikan reward kepada para Jaksa yang berprestasi. CV Rewang Rencang 2020-07-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/204 10.56370/jhlg.v1i4.204 Lex Generalis Law Journal; Vol. 1 No. 4 (2020): Criminal Law Theme; 1-12 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 1 No 4 (2020): Tema Hukum Pidana; 1-12 2746-4075 10.56370/jhlg.v1i4 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/204/95 Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs2.ojs.rewangrencang.com:article/205 2022-01-18T07:40:15Z JHLG:ART

Reconstruction Of Regulations Against KPK In Combating Corruption Cases In Indonesia Rekonstruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Iswara, Dina Aprilia Korupsi Sektor Publik dan Privat KPK Rekonstruksi Regulasi Corruption is a particular crime that provides losses, especially to the country's finances. Corruption itself can occur in various sectors both public and private. Due to the consequences of corruption that provide large scale, there is an urgency for the return of state finances from the results of corruption. In the public sector, it can be done to counter corruption by doing a reverse proof or what is referred to as Omkering van het Bewijslast or Reversal Burden of Proof because of the nature of corruption itself that is systematic and difficult to sniff by law enforcement. While in the private sector, one of the things that can be done is to utilize the institution Stolen Asset Recovery (StAR) which is the result of cooperation between the World Bank and UNODC with developing countries to prevent the laundering of corruption, with Mutual Legal Assistance as its upstream. In addition, private in the domestic sector can take advantage of the role of whistleblowers who will report on alleged criminal acts of corruption in the private sector. In general, to suppress or minimize the possibility of criminal acts of corruption can be used preventive-moralistic measures such as preparing a government order based on Good Governance. While further strengthened by repressive-proactive measures by optimizing the use of the Corruption Act and the Money Laundering Act as downstream from handling corruption in Indonesia. Korupsi merupakan kejahatan partikular yang memberikan kerugian khususnya bagi keuangan negara. Korupsi sendiri dapat terjadi di berbagai sektor baik publik maupun privat. Dikarenakan akibat dari korupsi yang memberikan skala besar, maka muncul urgensi untuk pengembalian keuangan negara dari hasil korupsi. Dalam sektor publik, dapat dilakukan penanggulangan korupsi dengan melakukan pembuktian terbalik atau yang disebut sebagai Omkering van het Bewijslast atau Reversal Burden of Proof dikarenakan sifat dari korupsi itu sendiri yang sistematis dan sulit untuk diendus oleh penegak hukum. Sedangkan di sektor privat, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan institusi Stolen Asset Recovery (StAR) yang merupakan hasil kerjasama antara World Bank dan UNODC dengan negara-negara berkembang untuk mencegah pencucian hasil korupsi, dengan Mutual Legal Assistance sebagai hulunya. Selain itu untuk privat dalam sektor domestik dapat memanfaatkan peran dari Whistleblower yang akan melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di sektor swasta. Secara umum untuk menekan atau meminimalisir kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi, dapat digunakan langkah preventif-moralistik seperti menyiapkan tatanan pemerintah yang berbasis Good Governance. Sedangkan selanjutnya diperkuat dengan langkah yang bersifat represif-proaktif dengan mengoptimalkan penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai hilir dari penanganan korupsi di Indonesia. CV Rewang Rencang 2020-07-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel Peer-review application/pdf https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/205 10.56370/jhlg.v1i4.205 Lex Generalis Law Journal; Vol. 1 No. 4 (2020): Criminal Law Theme; 13-28 Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 1 No 4 (2020): Tema Hukum Pidana; 13-28 2746-4075 10.56370/jhlg.v1i4 ind https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/205/96 Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Hukum Lex Generalis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 89ddb06edd6e26ccc004070b79d09558