Penal Policy: Quo Vadis Pengaturan Persidangan Perkara Pidana Secara Online di Masa Pandemi Covid-19

Penulis

  • Raden Muhammad Arvy Ilyasa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
  • Ahsana Nadiyya Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
  • Dede Indraswara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Kata Kunci:

Pandemi Covid-19, Penal Policy, Perma, Perkara Pidana, Persidangan Online

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek penegakan hukum terkait pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online. Pelaksanaan persidangan online sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Pelaksaan persidangan secara online menimbulkan permasalahan yuridis-prosedural yaitu perihal payung hukum. Penegasan PERMA dalam hierarki perundang-undangan masih menimbulkan permasalahan, sehingga dibutuhkan pengaturan yang lebih mapan dalam bentuk Peraturan Pengganti UndangUndang (Perppu) melalui kebijakan hukum pidana (Penal Policy) untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif.

##submission.downloads##

Diterbitkan

2021-08-10

Cara Mengutip

Ilyasa, R. M. A., Nadiyya, A., & Indraswara, D. (2021). Penal Policy: Quo Vadis Pengaturan Persidangan Perkara Pidana Secara Online di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(8), 722–741. Diambil dari https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/108