Rekonsepsi Gugatan Citizen Law Suit sebagai Sengketa TUN dalam Perspektif Hukum Kesejahteraan

Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah Pasca hadirnya UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan turut memberikan ruang bagi gugatan advokasi publik seperti citizen lawsuit maupun class action untuk ikut masuk dalam objek sengketa di peradilan tata usaha negara. Hal tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam meletakkan hak-hak warga negara sebagai subjek yang dapat berperan serta untuk mengkaji dan mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah walaupun selama ini penyelesaian gugatan citizen lawsuit masih dipenuhi dengan beragam macam kendala salah satunya adalah tumpang tindih dualisme kewenangan mengadili baik di peradilan umum maupun di peradilan tata usaha negara. Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk mengkaji lebih dalam tentang urgensi gugatan citizen lawsuit dalam kerangka hukum kesejahteraan. Tujuan penelitian ini antara lain: a) menjelaskan pelaksaan gugatan citizen lawsuit secara umum di Indonesia; b) menjelaskan urgensi gugatan citizen lawsuit dalam kerangka negara hukum kesejahteraan. Tahapan metode penelitian ini dibedakan menjadi tiga, yakni  tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Sejak tahap persiapan pada pra penelitian, dilakukan pengumpulan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan isu hukum terkait dengan gugatan citizen lawsuit untuk merumuskan permasalahan penelitian. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan yang dilanjutkan dengan melakukan kajian pustaka, yang diarahkan pada rekonsepsi gugatan citizen lawsuit dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Mekanisme selanjutnya dilaksanakan penyusunan konsep dalam bentuk sinkronisasi hukum UU Peratun dan UU Administrasi Pemerintah.