Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Sektor Perbankan di Era Digital

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan tantangan baru dalam hal perlindungan data pribadi, terutama di sektor perbankan yang bersifat sensitif dan berbasis kepercayaan. Masyarakat kini semakin bergantung pada layanan keuangan digital, menjadikan data pribadi sebagai aset yang rentan terhadap penyalahgunaan. Kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan ditentukan oleh komitmennya dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah. Regulasi yang ada, meskipun terus berkembang, belum sepenuhnya mampu menanggulangi ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam sektor perbankan di era digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai ketentuan seperti UU ITE, UU PDP, dan POJK, implementasi perlindungan masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek pengawasan, sanksi, dan sistem keamanan. Prinsip kepercayaan dan kerahasiaan menjadi landasan hubungan antara bank dan nasabah, namun sering kali belum diimbangi dengan perlindungan teknologi yang memadai. Diperlukan integrasi antara norma hukum nasional dengan prinsip-prinsip internasional seperti APEC Privacy Framework guna memperkuat sistem pengamanan data. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas perbankan harus memperkuat sistem keamanan digital, memperjelas sanksi terhadap pelanggaran, serta memastikan kepatuhan sektor perbankan terhadap prinsip perlindungan data untuk menjamin rasa aman nasabah dan menjaga stabilitas keuangan nasional.