Kewajiban Perekrutan Tenaga Kerja Lokal dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Abstrak

Kewajiban perekrutan tenaga kerja lokal di Indonesia masih terkendala karena belum adanya sanksi yang mengikat dan tegas serta rendahnya kepatuhan pengusaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana sanksi dapat diterapkan dalam kewajiban perekrutan tenaga kerja lokal di Kota Surabaya. Analisis dilakukan dari perspektif normatif, filosofis, dan sosiologis, dengan membandingkan praktik di Brazil, India, dan Vietnam sebagai acuan penerapan sanksi. Analisis filosofis menggunakan teori keadilan distributif Rawls, komunitarianisme, dan utilitarianisme. Hasil menunjukkan legitimasi konstitusional kuat, meskipun daya paksa regulasi lemah; diperlukan sanksi proporsional dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal agar kebijakan diterapkan secara efektif.