Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Ditinjau dari Analisis Ekonomi atas Hukum

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas, melemahkan perekonomian nasional dan kepercayaan publik. Kerangka hukum yang berlaku masih bergantung pada perampasan aset melalui putusan pidana, sehingga prosesnya panjang dan sulit dilakukan jika pelaku wafat, melarikan diri, atau menyembunyikan harta. Artikel ini menganalisis urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen optimalisasi pengembalian kerugian negara akibat korupsi melalui pendekatan yuridis normatif dan Economic Analysis of Law (EAL) Richard Posner. Melalui mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF), aset negara dapat dipulihkan lebih efektif, efisien, dan memberikan efek jera serta manfaat ekonomi bagi pembangunan nasional.