Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional

Isi Artikel Utama

Ana Fauzia
Fathul Hamdani

Abstrak

Saat ini, motif atau model korupsi semakin kompleks dan berkembang ditambah dengan meningkatnya kejahatan transnasional membuat dunia membutuhkan pengaturan tentang Illicit Enrichment dalam produk hukum setingkat undang-undang guna memungkinkan pemberian sanksi hukum atas kejahatan tersebut, tidak terkecuali di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran umum terkait praktek Illicit Enrichment di beberapa negara dunia dan urgensi pengaturannya di Indonesia, serta analisis terkait konstruksi pembaharuan hukum penanganan tindak pidana korupsi oleh korporasi melalui pengaturan Illicit Enrichment dalam sistem hukum nasional. Dari hasil penelitian mengetengahkan bahwa dengan adanya pengaturan terkait Illicit Enrichment ini dapat mencegah pejabat publik (korporasi) untuk melakukan korupsi, meminimalisasi inisiatif untuk melakukan bisnis atau kegiatan lain yang sarat dengan konflik kepentingan (dengan jabatannya). Selanjutnya rumusan gagasan konstruksi pengaturan Illicit Enrichment dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yakni perumusan subjek, perumusan delik, dan perumusan sanksi dan perampasan aset. Melalui pengaturan Illicit Enrichment ini, pengejaran atau penelusuran aset dapat lebih dimaksimalkan. Selain itu, ketentuan-ketentuan pidana, khususnya berkaitan dengan Illicit Enrichment/unexplained wealth sangat dibutuhkan dan dirasa mendesak sebab dalam UU PTPK belum sepenuhnya menerapkan/mengatur ketentuan Illicit Enrichment sebagai tindak pidana mandiri. Illicit Enrichment diberlakukan terhadap ”terdakwa”, bukan sejak awal proses penyelidikan atau penyidikan (tersangka), namun hanya sebagai penguat alat bukti yang sudah ada atas tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Rincian Artikel

Cara Mengutip
Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(7), 497–519. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.249
Bagian
Articles