Penerapan Aturan Ganti Rugi bagi Karyawan Kontrak akibat Pengakhiran Perjanjian sebelum Berakhirnya Masa Perjanjian di PT. SII berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur kewajiban pemberian ganti rugi oleh pihak yang mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, dengan menggunakan metode hukum normatif empiris melalui pendekatan kualitatif yang mengombinasikan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Ketentuan mengenai ganti rugi ini, meskipun dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja, seringkali menimbulkan ketidakseimbangan bagi pengusaha ketika karyawan PKWT yang mengundurkan diri secara sepihak enggan atau tidak mampu membayar ganti rugi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. SII menerapkan mekanisme ganti rugi secara konsisten berdasarkan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan, dengan prosedur yang tertib administratif mulai dari pengajuan surat pengunduran diri, negosiasi kesanggupan membayar, hingga pembuatan surat pernyataan yang menjadi dasar pemotongan oleh bagian payroll. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan dua rezim hukum PKWT, yaitu di bawah UU Nomor 13 Tahun 2003 dan pasca UU Cipta Kerja melalui PP Nomor 35 Tahun 2021, yang menunjukkan perubahan signifikan khususnya terkait batas waktu PKWT dan hadirnya mekanisme uang kompensasi sebagai instrumen baru. Apabila pekerja menolak membayar ganti rugi, perusahaan dapat menempuh upaya hukum secara bertahap melalui mekanisme bipartit, tripartit, hingga gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.