Implementasi UndangUndang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pelayanan Administrasi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pelayanan administrasi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan, khususnya terkait pemenuhan hak administratif berupa pencatatan status hukum, perhitungan masa pidana, pemberian remisi, asimilasi, serta integrasi sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum (de jure) dan praktik di lapangan (de facto). Secara normatif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah memberikan jaminan pelayanan administrasi yang profesional, transparan dan akuntabel, namun dalam praktiknya masih ditemukan keterlambatan pengolahan data, ketidakakuratan pencatatan administrasi, keterbatasan jumlah petugas, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, serta belum terintegrasinya sistem informasi pemasyarakatan secara digital. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pemenuhan hak administratif warga binaan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan teknis administrasi pemasyarakatan, penguatan pengawasan internal, serta pengembangan sistem administrasi berbasis teknologi informasi. Secara operasional, diperlukan percepatan digitalisasi layanan administrasi, penambahan sumber daya manusia yang kompeten, penyusunan standar operasional prosedur yang lebih efektif, serta evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan.