Implikasi Yuridis Pembatalan Putusan Badan Perlindungan Sengketa Konsumen Oleh Mahkamah Agung

Abstrak

BPSK merupakan badan penyelesaian sengketa non litigasi sebagai pelaksanaan UUPK penyelesaian sengketa hukum konsumen. Dalam memberikan penanganan terhadap sengketa konsumen, BPSK seringkali menyimpang terhadap ketentuan perundang-undangan yang menunjukan bahwa anggota BPSK tidak memahami tugas, fungsi dan kewenangannya. Sehingga hak eksekutorial BPSK dianggap tidak sah karena terdapat pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung, yang memungkinkan pembatalan putusan BPSK mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum hak konsumen dan tidak efektifnya penegakan hukum oleh BPSK. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau keefektifan kinerja BPSK melalui putusan yang telah dibuat dengan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif, sehingga berimplikasi dilakukannya revisi substansi UUPK mengenai syarat anggota BPSK.