Kerangka Regulasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Lansia Melalui Community-Based Integrated Care Perspektif Welfare State

Abstrak

Lonjakan populasi lansia di Indonesia belum diimbangi regulasi terpadu yang menjamin hak pelayanan kesehatan berbasis komunitas. Meski UU No. 13 Tahun 1998 mengamanatkan hak pelayanan kesehatan lansia, implementasinya terhambat fragmentasi kebijakan dan ketiadaan standar serta pendanaan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka regulasi pelaksana Community-Based Integrated Care melalui perspektif welfare state. Metode yuridis-normatif digunakan dengan analisis peraturan. Hasil mengungkap Community-Based Integrated Care sebagai solusi integrasi layanan berbasis komunitas perlu diwujudkan dengan Peraturan Presiden yang mengatur koordinasi lintas kementerian, standar nasional, dan skema pendanaan hybrid menjadi kunci pemenuhan amanat UU No. 13 Tahun 1998 sekaligus realisasi prinsip welfare state di Indonesia.