DOI: https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i8
Diterbitkan: 2025-07-01
Articles
Kepastian Hukum Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Tradisional Sila Kabupaten Bima)
Diniyatun Islami, Munir; Nasrullah
Pages:
Analisis Yuridis Terhadap Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024
Daffa Hatimurzi
Pages:
Perlindungan Hukum Pemilik Sertifikat Elektronik Akibat Kesalahan Penginputan Database yang Dilakukan Oleh Pejabat Berwenang
Agustin Widjiastuti; Kevin; paula
Pages:
Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Regulasi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011
Abiyyu Mufid Jadid Pasya, Idzam Fautanu, Lutfi Fahrul Rizal
Pages:
Conflict of Interest dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Indonesia: Implikasinya terhadap Kualitas Legislasi dan Legitimasi Publik
Nazla Zahira Yasmin
Pages:
Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
Rizky Aditya Saputra, Aidul Fitriciada Azhari, Nuria Siswi Enggarani
Pages:
Pengawasan Legislatif Melalui Hak Penyidikan dalam Kerangka Konstitusi Indonesia
Ridwan Syaidi
Pages:
Tinjauan Hukum Positif atas Kedudukan Negara sebagai Pemegang PNBP dalam Proses Kepailitan di Indonesia
(Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Medan)
Nicholas Napitupulu, Sudaryat, Aam Suryamah
Pages:
Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Pariwisata Mada Oi Tampuro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima
Wira Purdiawan Putra, Taufik Firmanto; Gufran
Pages:
Pelaksanaan Lelang Aset Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Kajian di Desa Megawon, Jati, Kudus)
Mochamad Ekky Sofwan Putra
Pages:
Penerapan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Cianjur
Taufiq Ismail, Sahid Jayadi Hamzah
Pages:
Restrictions on the Application of the Ultimum Remedium Principle to Corporate Taxpayers in the Criminal Act of Using Fictitious Tax Invoices (Decision Study Number: 77/Pid.Sus/2022/PT Jmb)
sarmila karina
Pages:
Optimalisasi Pengawasan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Berdasarkan Prinsip Keadilan Berbasis Environmental Ethics di Kota Semarang
Helen Alisya
Pages:
Refleksi Kasus Sengketa Pulau Provinsi Aceh dan Sumatera Utara: Urgensi Good Governance dalam Tata Kelola Otonomi Daerah
MUHAMMAD IQBAL, Rizky Ahadyan Ardyansyah
Pages:
Sistem Manajemen Krisis dalam Meningkatkan Penegakan Integritas di Badan Pemeriksa Keuangan RI
Rifaldi Kelana, B.Akbar, F. Ruhana
Pages:
Peran Bank Indonesia dalam Pengendalian Uang Palsu: Evaluasi Implementasi Kebijakan Hukum di Lampung
Komang Wastawan
Pages:
Dampak Regulasi Nasional terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kepulauan Maluku
Maria Natalia Syalomita A. Rahanubun, Roberto O.C Seba, Christian H.J de Fretes
Pages:
Kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam Penetapan Proyek Infrastruktur Daerah Tahun 2020 s.d. 2025
Andek Prabowo
Pages:
Peran dan Tantangan Sistem Keadilan Pemilu dalam Pelaksanaan Pilkada
Ahmad Zulfiqar, Muhtadi, Satria Prayoga
Pages:
Peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik
Resty Lestari
Pages:
ANALISIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYRAKATAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
Alfin Maqbul Fauzi, Idzam Fautanu, Lutfi Fahrul Rizal
Pages:
Kewenangan Ombudsman RI pada Aspek Pelayanan Publik
Ariani Zega
Pages:
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Industri Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Studi Kasus PT Gema Kreasi Perdana di Pulau Wawonii)
Elvira Fitriyani Pakpahan, Marsa Suhaila
Pages:
Rekonstruksi Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Tantangan Globalisasi Terhadap Prinsip Otonomi dan Kedaulatan Nasional
I Wayan Suarsana, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Putu Eka Trisna Dewi
Pages:
Kebijakan Penanggulangan Prostitusi dalam Perspektif Feminisme di Indonesia
Ditha Bianda
Pages:
Kedudukan Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Kreditor Preferen terhadap Perusahaan Pailit yang Memiliki Kewajiban Kepabeanan
Tri Edi Santosa, Mia Rasmiati
Pages:
Investasi sebagai Oasis Ekonomi: Perlindungan Hukumnya di Tengah Efisiensi APBN
Sandy Hukunala
Pages:
Tantangan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Bima
Nabil Fajaruddin, Taufik Firmanto, Aman Ma'arij
Pages:
Penetapan Harga pada Pelaksanaan Pendanaan Pendidikan di Indonesia oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Bramantya Bimo Ramadana
Pages:
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Pengawasan Internal dan Penegakan Kode Etik Aparat Pemerintah
Iwan Ridwan, Yuyut Prayuti
Pages:
Pengaruh Kepatuhan Pembayaran Pajak dengan Sistem Self Assessment pada Masyarakat Indonesia
Utari Silmi Latifah
Pages:
Peran Perempuan dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Metro
Umniyatus Selfiyana, Muhtadi Muhtadi
Pages:
Upaya Pemerintah Desa Patemon dalam Pemberantasan Minuman Keras Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
M. Rohim
Pages:
Managed Devolution sebagai Desain Pengawasan Sistem Merit dalam Perspektif Good Governance
Artika Sari Hassan Yudha Putri
Pages:
Tinjauan Yuridis terhadap Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pilkada Serentak Kabupaten Serang Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Kasus di Bawaslu Kabupaten Serang)
alvina lili nurlita
Pages:
Kepastian Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2012
Nor Hasan
Pages:
Ratio Legis Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat
Taufik Firmanto; Amar Ma'arij; Ikbal
Pages:
Sistem Track and Trace sebagai Instrumen Pengawasan Distribusi Rokok Ilegal di Indonesia
Muhamad Hariyadi
Pages:
Pelimpahan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ke Peradilan Umum atas Sengketa Pertanahan dengan Objek Sertipikat Tanah
Devi Anggita, Fitika Andraini
Pages:
Analisis Partisipasi Publik yang Bermakna dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia
Igor Tanjung
Pages:
Reformasi Birokrasi sebagai Strategi Tanggung Jawab Pemerintah pada Pelayan Publik
Agustin Widjiastuti
Pages:
Tinjauan Hukum Implementasi Dana Desa di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima
Ebi Irawan, Erham; Gufran
Pages:
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Melampaui Batas Kewenangan dalam Putusan Nomor 124/PUU-XXIII/2025 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal
Rezki Amalia, Ahmad Rustan, Nur Nashriyani Jufri
Pages:
Pelayanan Kesehatan Gratis dalam Upaya Perlindungan Hukum dan Kewajiban Antara Dokter dan Pasien
Alga Hehalatu
Pages:
Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Pemberhentian PNS Oleh Gubernur Kalimantan Timur Dalam Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.SMD
Fiqri Abdillah, Bayu Prasetyo, Elviandri
Pages:
Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 540/G/2023/PTUN. JKT Tentang Pembatalan Keputusan Pensiun Dini Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fiqh Siyasah
Ahmad Azril Akbar, Ramadani
Pages:
Pemilihan Kepala Daerah Jalur Independen dalam Ketatanegaraan Indonesia: Studi Kasus Kota Baubau Tahun 2025
zubair zubair
Pages:
Tanggung Jawab Negara terhadap Tidak Terpenuhinya Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum dalam Perspektif Obligation of Conduct
Al Maidah Putri
Pages:
Konsep Presidensial Threshold terhadap Demokrasi di Indonesia
Lutfi Yusup Rahmathoni, Sri Herlina
Pages:
Urgensi dan Tata Kelola Super Holding BUMN: Studi Komparatif Danantara Indonesia, Temasek Holdings Singapura, dan 1MDB Malaysia
Nidia Yustisia Kartika, Bilal, Mustofa
Pages:
Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Undang-Undang Pelayanan Publik di Kantor Camat Medan Denai Kota Medan
Iqbal Al Ahmid, Julia Ivanna
Pages:
Kerangka Regulasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Lansia Melalui Community-Based Integrated Care Perspektif Welfare State
Esa Auli Maftukha, Arif Hidayat
Pages:
Urgensi Pengaturan Batas Maksimal dalam Pemberian Insentif Pajak bagi Investor oleh Pemerintah Daerah
Bima Wiyatno, Satrya Harahap, Sherina Gunawan
Pages:
Tinjauan Yuridis terhadap Kendala Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa di Kabupaten Bima
Adi Al Faisal, Taufik Firmanto; Amar Ma'arij
Pages:
Kewenangan Ombudsman RI pada Aspek Pelayanan Publik
Ariani Zega, Lenny Husna
Pages:
Relasi Kuasa dan Eksploitasi Terselubung dalam Lingkungan Kerja Tenaga Medis: Perspektif Etis dan Hukum terhadap Praktik Tidak Patut
Esa Meirianna, Ahmad Ma’mun Fikri
Pages:
Analisis Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Transpatoa Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Rizal La-nggolu
Pages:
Efektivitas GAKKUMDU dalam Penegakan Hukum Pemilu 2024 di Karanganyar: Evaluasi dan Tantangan
Feri Budi Lestanto
Pages:
Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Pemerintahan Kota Bekasi
Ersya Alifia Kharisma Islami; Hananto Widodo
Pages:
Penerapan Sanksi Administrasi Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang Melakukan Pencemaran Lingkungan di Kota Medan
Sabrina Utami Ningrum , Marlina Elisabeth Pakpahan
Pages:
Harmonisasi Hukum atas Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
Walid Alfian, Erham; Amar Ma'arij
Pages:
Studi Kasus Pengaturan Green Banking dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Peluang dan Tantangan
Arista Nadiariani, Naura Fairusyifa Tridewo, Kasyifa Alifya Anfasha, Diffa Aulia Putri Syadena, Dahlia Bunga Rembulan, Lindryani Sjofjan
Pages:
Implementasi Pengaturan Pajak Karbon dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
Rudi Hartono, Didik Suhariyanto, Ismail
Pages:
Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Anastasia Regita Rintan Sahara, Imelda Martinelli
Pages:
Telaah Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XXII/2024 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Desa
Muh. Fadil, Ahmad Rustan, Multi Sri Asnani
Pages:
Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis
Herman, Dzul Fadli, Erham
Pages:
Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Bingkai Demokrasi Konstitusional
Kevin Mardianto
Pages:
Implementasi Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Aspek Digitalisasi Pelayanan Publik
Fakhruddin Al-Ghiffari
Pages:
Transparansi Keuangan dan Akuntabilitas PSSI Sebagai Badan Usaha Nonprofit
Ilhan Pasha Islamy Trisnadi, Ariawan Gunadi
Pages:
Pembatasan Kepala Daerah Baru dalam Mengganti Sekretaris Daerah: Tinjauan Yuridis
Muhamad Chabib F.
Pages:
Kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa Atoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode 2022–2024
Dani Robert Pinasang, Muhammad Hero Soepeno, Presly Prayogo, Victor Demsi Denli Kasenda, Edwin Neil Tinangon
Pages: