Tanggung Jawab Negara terhadap Tidak Terpenuhinya Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum dalam Perspektif Obligation of Conduct

Abstrak

Negara bertanggung jawab memenuhi keterwakilan perempuan melalui obligation of conduct, yaitu tidak hanya membuat regulasi yang mendukung kesetaraan gender, tetapi juga melaksanakan kebijakan secara aktif dan efektif. Negara harus menciptakan kondisi yang memungkinkan perempuan berpartisipasi setara dalam politik. Meskipun kuota perempuan di legislatif telah diterapkan, keterwakilan perempuan dalam pemilu masih rendah. Perspektif obligation of conduct menekankan pentingnya peran negara dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak politik perempuan, dengan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi dan kesetaraan gender secara nyata dan berkelanjutan.