Reformasi Birokrasi sebagai Strategi Tanggung Jawab Pemerintah pada Pelayan Publik
Isi Artikel Utama
Abstrak
Adanya reformasi birokrasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan roda pemerintah sangatlah tergantung pada baik buruknya dan efektif tidaknya roda birokrasi pemerintah sebagai strategi tanggung jawab pemerintah pada pelayanan public. Tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya birokrasi pemerintah yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani dan memberdayakan masyarakat secara sungguh sungguh dan penuh tanggung jawab serta diharapkan para birokrat / aparat mampu untuk menjadi teladan dan panutan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan ( baik dalam pekerjaan ataupun kehidupan pribadinya ) sehari hari. Proses reformasi birokrasi yang dikehendaki masyarakat adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik / good governance dan reformasi birokrasi tersebut akan terus berlangsung hingga saat ini serta sampai tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan dan mis management ketika memberikan pelayanan public dan mengelolala kekayaan Negara demi kesejahteraan masyarakat.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa kebijakan reformasi birokrasi telah memberikan aturan yang menjamin bahwa kepentingan public, peningkatan kesejahteraan dan keadilan social bagi seluruh rakyat dapat direfleksikan / di implementasikan melalui kebijakan reformasi birokrasi yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip prinsip good governance yang tertuang dalam asas asas umum pemerintahan yang baik. Namun demikian masih perlu adanya perbaikan dalam menjalankan prinsip prinsip reformasi birokrasi secara optimal dan melakukan survey terkait tindakan pemerintah dan kepatuhan masyarakat.
Rincian Artikel

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.