Telaah Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XXII/2024 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Desa

Abstrak

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Konawe Selatan pada 24 September 2023 menjadi krusial pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 92/PUU-XXII/2024 menyatakan Pilkades telah sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, faktanya bertentangan dengan Pasal 32 ayat 1 UU Desa mengenai pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala desa.
Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 92/PUU-XXII/2024 ditinjau dari aspek keadilan dan prinsip negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), berfokus pada pengujian Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pertimbangan hakim MK yang menyatakan Pilkades di Konawe Selatan telah sesuai dengan Undang-Undang Desa secara faktual bertentangan dengan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebanyak 94 kepala desa masih memiliki sisa masa jabatan 7 bulan dan 2 kepala desa lainnya 14 bulan saat pemilihan dilaksanakan, padahal seharusnya pemberitahuan masa jabatan dilakukan 6 bulan sebelumnya.