Managed Devolution sebagai Desain Pengawasan Sistem Merit dalam Perspektif Good Governance

Abstrak

Sistem merit merupakan fondasi utama dalam penguatan profesionalisme dan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Namun, penerapannya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural, terutama setelah penghapusan KASN sebagai lembaga pengawas independen. Artikel ini menganalisis keterbatasan pengawasan sistem merit di Indonesia dan menawarkan model managed devolution with central oversight yang diterapkan di Australia sebagai rujukan. Hasil kajian menunjukkan perlunya rekonstruksi yuridis terhadap kewenangan PPK serta penguatan kelembagaan BKN melalui pembentukan dewan pengawas merit independen demi memastikan tata kelola ASN yang akuntabel, netral, dan berkeadilan.