Analisis Partisipasi Publik yang Bermakna dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia

Abstrak

Partisipasi publik merupakan elemen penting dalam negara hukum demokratis karena menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan baik secara lisan maupun tertulis pada setiap tahapan pembentukan undang-undang. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa partisipasi publik yang bermakna harus dilakukan sejak tahap perencanaan, bersifat terbuka dan inklusif, serta memastikan setiap masukan masyarakat dipertimbangkan secara substantif. Dalam konteks pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), muncul beragam pandangan mengenai sejauh mana prinsip tersebut benar-benar diterapkan, khususnya terkait keterbukaan proses dan pelibatan masyarakat sipil. Kondisi ini menimbulkan berbagai pertimbangan yuridis maupun sosiologis mengenai tolok ukur partisipasi publik yang bermakna serta implikasinya terhadap keberlakuan undang-undang maupun penerimaannya di masyarakat