Tinjauan Yuridis terhadap Kendala Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa di Kabupaten Bima

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam pembentukan dan pemekaran desa berdasarkan perspektif yuridis. Latar belakangnya adalah dinamika kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih menghadapi kendala sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor agar pembentukan maupun pemekaran desa berjalan efektif, transparan, dan sesuai prinsip good governance.