Dampak Regulasi Nasional terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kepulauan Maluku

Abstrak

Ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan di Indonesia masih menjadi persoalan serius, terutama dalam konteks formulasi dan implementasi kebijakan yang cenderung bersifat sentralistik dan kurang mempertimbangkan kondisi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana regulasi nasional dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah kepulauan serta mengidentifikasi tantangan kelembagaan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada wilayah kepulauan di Provinsi Maluku, meliputi analisis dokumen kebijakan, observasi lapangan, serta wawancara mendalam dengan aktor kunci di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menyesuaikan regulasi nasional dengan konteks lokal, yang berdampak pada rendahnya efektivitas kebijakan pembangunan di wilayah kepulauan. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan serta praktik maladministrasi turut memperparah ketimpangan layanan publik dan pengelolaan sumber daya alam. Diskusi menekankan pentingnya sinergi antarpemerintahan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penyusunan kebijakan berbasis data dan partisipasi masyarakat. Reformasi kebijakan harus dimulai dari tingkat lokal, dengan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perumusan regulasi. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa pembangunan yang adil dan berkelanjutan di wilayah kepulauan hanya dapat dicapai melalui pendekatan kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan kontekstual.