Sinkronisasi Norma Penegakan Hukum Pembalakan Hutan : Studi Komparatif Sanksi Kumulatif antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi norma penegakan hukum Illegal Logging pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta membandingkan sanksi kumulatifnya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran administratif kini lebih diutamakan bagi pelaku usaha di kawasan hutan melalui mekanisme Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja. Secara komparatif, UU No. 6 Tahun 2023 menerapkan asas lex posteriori derogat legi priori yang lebih menekankan pada aspek kemanfaatan ekonomi dan kepastian iklim usaha melalui sanksi administratif, berbeda dengan rezim UU No. 32 Tahun 2009 yang menitikberatkan pada efek jera pidana kumulatif.