Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Sistem Proporsional Terbuka Studi Analisis UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Abstrak

Penelitian normatif ini menganalisis sistem proporsional terbuka berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 10 Tahun 2023 dalam perspektif siyasah dusturiyah. Meski mendukung prinsip musyawarah Islam dan kedaulatan pemilih, sistem ini memicu masalah biaya politik tinggi, politik uang, serta polarisasi. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan kewenangan partai politik dan revisi regulasi oleh DPR guna meminimalisir oligarki. KPU pun didorong lebih selektif menyelaraskan aturan dengan putusan MK. Secara implikatif, kajian ini memperkaya literatur hukum Islam kontemporer berbasis maqasid syariah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang memiliki mekanisme checks and balances yang kuat.