Rekonstruksi Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia Pasca Reformasi Ketenagakerjaan: Analisis Disharmonisasi Regulasi dan Harmonisasi dengan Standar International Labour Organization

Abstrak

Indonesia memiliki banyak peraturan yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang berbeda, regulasi ini tersebar di antara berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang berbeda, yang mengakibatkan ketidakseimbangan norma, tumpang tindih kewenangan dan penurunan efisiensi implementasi dan penegakan hukum. Selain itu, kerangka hukum keselamatan kerja nasional yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja belum sepenuhnya mengakomodasi perubahan dalam dunia kerja modern yang ditandai dengan digitalisasi, otomatisasi, gig economy, platform workers dan remote working. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari jenis ketidaksesuaian dalam pengaturan kesehatan dan kesejahteraan karyawan (K3) dalam sistem hukum Indonesia dan untuk membangun kembali hukum K3 yang sesuai dengan persyaratan ILO. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, termasuk pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya regulasi yang mengatur hal-hal serupa dan kurangnya sistem hukum K3 yang terintegrasi adalah masalah utama K3 di Indonesia. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum K3 perlu dilakukan. Ini memerlukan kerangka hukum yang komprehensif berbasis manajemen risiko, penguatan budaya K3, harmonisasi wewenang pengawasan dan ratifikasi Perjanjian ILO No. 155 Tahun 1981 dan No. 187 Tahun 2006 untuk membangun sistem K3 nasional yang modern, responsif dan berorientasi pada pencegahan.