Analisis Asas Keseimbangan dalam Kewajiban Penyediaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Perumahan Lampung Utara

Abstrak

Pembangunan perumahan tidak semata-mata bertujuan untuk menyediakan hunian, tetapi juga harus menjamin terselenggaranya fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai bagian dari hak konsumen atas lingkungan tempat tinggal yang layak. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian jual beli perumahan, khususnya terkait kewajiban pengembang dalam menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta menganalisis implikasi hukum atas tidak terpenuhinya kewajiban tersebut di Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keseimbangan dalam perjanjian jual beli perumahan belum terlaksana secara optimal, terutama akibat dominasi pengembang melalui penggunaan perjanjian baku yang melemahkan posisi tawar konsumen. Tidak terealisasinya fasilitas umum dan fasilitas sosial, sebagaimana terjadi di Perumahan Matrix Sukajadi, mencerminkan adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban para pihak. Secara yuridis, kelalaian pengembang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sekaligus pelanggaran terhadap prinsip keadilan berkontrak dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penguatan peran pengawasan pemerintah daerah serta penegakan hukum yang konsisten menjadi penting untuk menjamin perlindungan konsumen dan mewujudkan penyelenggaraan perumahan yang berkeadilan dan berkelanjutan.