Vol 5 No 8 (2024): Governmental Law Theme | Jurnal Hukum Lex Generalis

Jurnal Hukum Lex Generalis, Jurnal Hukum Terakreditasi Sinta, Jurnal Hukum Akreditasi Sinta 4, Tema Hukum yang Diterbitkan: Hukum Internasional, Hukum Islam dan Syariah, Hukum Adat dan Kebiasaan, Hukum Perdata, Hukum Ekonomi Bisnis, Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan, Hukum Keluarga dan Hukum Keluarga Islam, Hukum Pidana, Hukum Pemerintahan, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Agraria dan Pertanahan, Filsafat Hukum, Politik Hukum, Etika Profesi Hukum, Hukum Lingkungan, Hukum dan Hak Asasi Manusia

DOI: https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i8

Diterbitkan: 2024-08-18

POSISI BAWASLU SEBAGAI PIHAK KETIGA DALAM SENGKETA PEMILU

Hariadi, Ahmad Rustan, Irwansyah Pages:

Full PDF

Article Metrics: Views 26 times, PDF Downloaded 12 times

Quo vadis transformasi digital: tantangan optimalisasi peradilan elektronik (e-court) dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara

fiska bella Pages:

Full PDF

Article Metrics: Views 23 times, PDF Downloaded 16 times

Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Antara Indonesia dan Filipina

Raesitha Zildjianda; Dian herlambang, Embri Pages:

Full PDF

Article Metrics: Views 83 times, PDF Downloaded 25 times

Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di PTUN Jakarta atas Pemulihan Jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Kompetensi/Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Karensia Payoh, Arman Tjoneng Pages:

Full PDF

Article Metrics: Views 153 times, PDF Downloaded 143 times

Kedudukan Naskah Akademis Dalam Perumusan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Firdaus Arifin Pages:

Full PDF

Article Metrics: Views 123 times, PDF Downloaded 449 times

URGENSI KONSEP A PRIORI CONSTITUTIONAL DALAM PEMBENTUKAN UNDANG - UNDANG DI INDONESIA (PERBANDINGAN NEGARA PERANCIS DAN CHILI)
1. Pengertian Konsep a Priori Constitutional Review

Vijae Yehezkiel Simanjuntak Pages:

Full PDF

Article Metrics: Views 63 times, PDF Downloaded 21 times

DESENTRALISASI ASIMETRIK DARI PENGATURAN KEPEGAWAIAN
Desentralisasi Asimetris Dalam Pengaturan Kepegawaian Terkait Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Pusat Dan Daerah dan 2. Perbedaan Dalam Kebijakan Rekruitmen Dan Seleksi Pegawai Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Terhadap Kompetensi Dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.

mela sari Pages:

Full PDF

Article Metrics: Views 7 times, PDF Downloaded 6 times

The PERAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT : PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE YANG KONSISTEN DAN TERENCANA

Ester Nathania Davita Sitanggang, Agustin, Dave , Jessica Pages:

Full PDF

Article Metrics: Views 203 times, PDF Downloaded 136 times

PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS YANG LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1300/Pdt.G/2023/PA.Pt)
PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS YANG LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1300/Pdt.G/2023/PA.Pt)

Salsabila Biuti Oktamiarsa Ni'mah Pages:

Full PDF

Article Metrics: Views 189 times, PDF Downloaded 598 times

Rekonseptualisasi Manajemen Perencanaan Program Legislasi Nasional Guna Mewujudkan Pembangunan Hukum Berkelanjutan

Ihsanul Maarif Pages:

Full PDF

Article Metrics: Views 43 times, PDF Downloaded 79 times

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENGGUNAAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT BAGI PELANGGAR LALU LINTAS OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN

Rizky Wardana, Iqbal Arysepta Imam Mahbi, Nabila Annisa Fuzain Pages:

Full PDF

Article Metrics: Views 206 times, PDF Downloaded 322 times